Dana rehab sekolah disunat Rp 6 juta/sekolah

Sukoharjo (Espos). Komisi III menemukan dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sukoharjo senilai total Rp 39 miliar untuk rehab sekolah dasar atau senilai Rp 222 juta per SD tidak diterima secara utuh melainkan telah dipotong senilai Rp 6 juta/sekolah.

Fakta tersebut ditemukan komisi III saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga SD yaitu di Kecamatan Mojolaban serta Kecamatan Bendosari. Pemotongan Rp 6 juta/sekolah ini diketahui merupakan pemotongan resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk biaya umum.

Kepala Sekolah Dasar Negeri Gayam III Sri Hadiyatmini, misalnya, mengaku telah menerima DAK tahap kedua sampai saat ini. Sedang DAK tahap ketiga baru dicairkan pada Rabu (20/12) di bank. Total DAK yang dicairkan dalam tiga tahap tersebut, imbuh Sri, senilai Rp 216 juta.

“Total DAK yang diterima sekolah kami sebenarnya senilai Rp 222 juta lebih. Tapi memang ada pengurangan senilai Rp 6 juta untuk biaya umum,” jelasnya kepada sejumlah anggota komisi III saat Sidak, Selasa (29/12).

Pemotongan yang sama juga terjadi di SDN Mulur IV. Seorang guru yang kebetulan mewakili Kepsek, Slamet mengatakan hanya menerima DAK senilai Rp 216 juta. Sisanya senilai Rp 6 juta untuk biaya umum.

Mengacu kepada hasil Sidak komisi III, biaya umum untuk Disdik diketahui digunakan dalam beberapa kegiatan. Empat kegiatan di antaranya adalah kegiatan pembelian alat tulis, honor pengadaan barang, honor panitia serta konsultan gambar.

Lebih lanjut mengenai konsultan gambar kegiatan rehab sekolah, dari tiga SD yang di-Sidak mulai pagi hingga siang kemarin, semua mengatakan konsultan gambar tidak menggunakan CV melainkan perorangan. Nama Supriyadi sebagai konsultan gambar selalu disebut Kepsek ketika sejumlah komisi III menanyakan siapa rekanan yang digandeng sekolah dalam membuat gambar rencana rehab.

Seorang anggota komisi III, Sunardi mengaku tidak mengenal Supriyadi yang sering disebut Kepsek dalam Sidak kemarin. “Saya tidak tahun siapa Supriyadi itu. Hanya kalau DAK sifatnya swakelola, kenapa semua SD seakan diarahkan menggunakan Supriyadi. Bisa dibayangkan bagaimana kayanya si Supriyadi ketika dimintai tolong 183 SD penerima DAK untuk membuat gambar,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III, Rokhmat Sidik Pramana mengatakan, dari tiga SD yang disidak yaitu SDN Gayam III, SDN Mulur IV, dan SDN Sapen III, hanya satu yang pembangunannya memuaskan yaitu SDN Mulur IV. Hal itu disebabkan, dana senilai Rp 216 juta setara apabila diwujudkan dalam bentuk pembangunan maupun rehab di tempat itu. Penggunaan DAK yang amburadul, ditambahkan Sidik, ada di SDN Sapen III.


Sumber: www.solopos.com/sukoharjo