Menurut Nasir, infotainment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.VIVAnews. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ikut prihatin dengan tayangan infotainment di televisi yang banyak menyajikan unsur ghibah atau gosip. Nasir Djamil mengaku mendukung dihentikannya tayangan tersebut untuk menjaga moral bangsa.
"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun televisi segera menghentikan tayangan infointaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa dengan infotainment yang bernilai edukasi dan empati sosial," kata dia di Jakarta, Senin 28 Desember 2009.
"Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar politisi PKS tersebut.
Bagaimana pun, Nasir tidak setuju jika dalam hal penghentian tayangan infotainment yang negatif itu haruslah didasari oleh laporan masyarakat ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia. Menurutnya tugas negara dan pemerintah adalah menjaga agar pikiran dan moralitas rakyatnya terjaga dari anasir-anasir negatif.
Ia mengatakan, kalau para ulama, tokoh pendidikan dan masyarakat menilai infotainment yang ditayangkan sekarang lebih banyak negatifnya, maka tanpa dilaporkan masyarakat pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan cara meminta agar stasiun yang menayangkan tersebut menghentikannya.
Karenanya, kata Nasir, Presiden melalui Depkominfo harus berani mengambil langkah tegas dan cerdas. "Apakah pemerintah rela melihat masyarakatnya setiap hari disuguhi dengan informasi yang sarat dengan gosip dan menggunjing keburukan orang lain. Kalau iya, itu sama artinya mereka senang melihat rakyatnya dalam kebodohan," ujar Nasir Djamil.
Sumber: Vivanews.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar