Polemik rekrutmen CPNS FKN dan FPKS ngotot interpelasi

Sragen (Espos). Fraksi Karya Nasional (FKN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ngotot mendesak seluruh anggota DPRD Sragen menyetujui penggunaan hak interpelasi mengatasi polemik amburadul-nya rekrutmen CPNS tahun ini.

Hak interpelasi dinilai lebih mujarab mendapatkan informasi secara detail guna mengusut benar tidaknya rumor ketidaktransparanan dan ketidakprofesionalan selama berlangsungnya rekrutmen dibandingkan hanya menggunakan hak tanya.

Ketua FKN Sragen, Giyanto mengaku sudah mengantongi sejumlah nama anggota Dewan yang menyetujui penggunaan hak interpelasi. Di samping itu, pihaknya juga siap membeberkan adanya indikasi ketidakberesan selama rekrutmen CPNS ketika interpelasi dilangsungkan.

Dia mengatakan, berdasarkan tata-tertib DPRD Sragen penggunaan usulan hak interpelasi harus disetujui tujuh anggota dari lebih satu fraksi yang ada di Dewan. Sejauh ini, sudah terdapat tujuh anggota Dewan dari beberapa fraksi yang dipastikan menyetujui usulan itu.

“Kami terus bekerja menggalang dukungan dari teman-teman anggota Dewan agar menggunakan hak interpelasi. Kami yakin, penggunaan hak ini dapat terealisasi, mengingat sudah banyak juga dukungan dari teman-teman."

Hal senada juga dijelaskan, Wakil Ketua FPKS Sragen, Aris Surawan.
Melalui hak interpelasi, nantinya dapat diketahui bobrok tidaknya pengadaan CPNS di Sragen. Kecuali dapat menghadirkan tim seleksi CPNS daerah, tidak menutup kemungkinan dapat melakukan pemanggilan terhadap Bupati Sragen, Untung Wiyono.

“Kalau hanya ditanya dan dipanggil, saya yakin jawaban dari BKD nanti mengacu pada perintah atasan. Nah, kalau interpelasi, kami dapat meminta keterangan apapun tanpa mendapat rintangan seperti itu, termasuk nantinya dapat memintai keterangan terhadap bupati,” katanya.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan saat interpelasi berlangsung terkait dengan berbagai hal pokok yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Sragen. Di antaranya, terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya tes Pantokir, tidak dipublikasikannya tes nilai peserta CPNS, dan lain sebagainya.

“Saya pikir, hal ini juga sedang ditunggu seluruh elemen masyarakat di Sragen,” katanya.


Sumber: www.solopos.com/sragen