Pintu air WGM dibuka, warga Grogol siap-siap mengungsi

Sukoharjo (Espos). Warga Nusupan, Desa Kadokan, Grogol sudah mulai mempersiapkan tempat penampungan barang di rumah masing-masing sebagai antisipasi terjadinya banjir.

Sebagai informasi, Satgas penanganan banjir Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melansir Waduk Gadjah Mungkur (WGM) Wonogiri selama tiga hari berturut-turut sempat dinyatakan siaga II menyusul kenaikan elevasi air di waduk tersebut, sementara Dam Colo di Nguter sempat dinyatakan siaga I.

Kepala Desa Kadokan, Tri Widodo mengatakan, ketinggian permukaan air Sungai Bengawan Solo yang mengalami peningkatan cukup signifikan, tidak membuat warga di wilayahnya yang berada di dalam bantaran sungai panik.

Keputusan DPP terbit, TBR resmi lepas jabatan

Sukoharjo (Espos). Tiik Suprapti atau yang lebih dikenal Titik Bambang Riyanto (TBR) resmi melepas jabatannya sebagai anggota DPRD. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyetujui permohonan pengunduran dirinya.

Berdasar surat keputusan (SK) DPP PDIP No 3392/IN/DPP/III/2010 yang diterbitkan 29 Maret 2010 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri Anggota DPRD, isteri Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto itu statusnya kini bukan lagi sebagai anggota dewan. Pasalnya, DPP telah menyetujui permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh TBR. Surat tersebut ditandatangani oleh Alex Litaay dan Pramono Anung.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Wardoyo Wijaya mengatakan, baru saja menerima surat keputusan dari DPP mengenai permohonan pengunduran diri yang diajukan TBR.

Telan Dana APBD Rp 180 Juta

SUKOHARJO. Seluruh anggota DPRD Sukoharjo yang terdiri dari pimpinan dan anggota meluncur ke Yogyakarta, mengikuti kegiatan seminar Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan Selasa (30/3) hingga Kamis (1/4) di Hotel Quality Yogyakarta.

Kegiatan tersebut didanai dari APBD Sukoharjo senilai total sekitar Rp 180 juta.

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Muhammad Samrodin menjelaskan, pelaksanaan acara tersebut mengusung misi pelatihan yang dikemas dalam bentuk workshop. Materinya seputar pengambilan keputusan Dewan berbasis kesetaraan gender, dan fungsi manajemen anggaran dalam institusi DPRD.

Acara tersebut juga akan membahas posisi Dewan dalam mendukung kelestarian budaya bangsa, fungsi dewan mendukung implementasi ekonomi kerakyatan serta peran dan fungsi DPRD dalam tata pemerintahan.

Gubernur tolak perwakilan Bupati Sukoharjo dalam forum pembangunan

Solo (Espos). Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo menolak pemaparan perwakilan Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto, dalam Forum Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2009/2010 se-Soloraya, di Pendapi Gede, Balaikota, Selasa (30/3).

Gubernur menyayangkan ketidakhadiran Bambang Riyanto, karena menurut dia tanggung jawab pelaksanaan pembangunan berada di tangan kepala daerah di kabupaten/kota bersangkutan. Asisten III Bidang Pembangunan Pemkab Sukoharjo, Slamet Sanyoto, yang hadir mewakili Bambang pun harus turun dari mimbar sesaat setelah menyampaikan salam pembuka dan meminta izin mewakili bupati. Gubernur dengan isyarat tangan meminta Slamet kembali ke tempat duduknya.

“Forum ini forum pertanggungjawaban. Bukan forum tanggung menjawab. Tanggung jawab itu ada di pejabat, bukan untuk didelegasikan. Itu bukan sikap pimpinan,” tandas Gubernur, dihadapan peserta forum.

Mengapa Harus Artis?

Nama Yulia Rahmawati atau yang lebih dikenal dengan nama Julia Perez (30) kembali bikin heboh. Pasalnya, artis yang kerap berpenampilan seksi ini mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Pacitan, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Julia Perez semakin menambah panjang deretan artis yang mencoba menjajal kepiawaiannya dalam memimpin suatu wilayah. Sebelumnya sempat muncul nama Ayu Azhari sebagai bakal calon Wakil Bupati Sukabumi.

Munculnya nama Julia Perez menjadi tanda tanya, mengingat selama ini dia tidak pernah berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan. Seperti halnya warga negara yang lain, para artis juga memiliki hak yang sama dalam berpolitik sehingga sah-sah saja jika mereka juga berambisi menjadi calon pemimpin daerah.

Namun, artis yang maju ke kancah kandidat pejabat daerah juga harus dikritisi seperti figur-figur lainnya. Jangan sampai, mereka hanya mengandalkan popularitas belaka, tanpa membekali diri dengan pemahaman yang jelas dalam memakmurkan dan menyejahterakan rakyat.

Dilema Regenerasi Politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat akan mengadakan hajatan politik besar. PDIP menggelar Kongres Nasional III di Denpasar, Bali, pada 6–9 April 2010.

Adapun Partai Demokrat mengadakan Kongres II di Bandung pada pekan ketiga Mei 2010. Pada kongres masing-masing itu, PDIP dan Partai Demokrat akan memilih ketua umum baru. Ketua umum merupakan jabatan amat strategis dan menentukan masa depan kedua partai tersebut. Dalam kasus PDIP, sudah dapat dipastikan Ketua Umum DPP PDIP yang sekarang, Megawati Soekarnoputri, akan melenggang dengan mudah untuk menduduki posisi puncak selama lima tahun ke depan, jabatan yang sudah didudukinya sejak 1996.

Meski nama Guruh Soekarnoputra sempat disebut-sebut akan bertarung melawan kakaknya demi merebut posisi puncak partai, saat ini nama Guruh nyaris tak terdengar lagi di berbagai Konferensi Daerah (Konferda) PDIP. Pertarungan utama di PDIP justru pada penentuan siapa-siapa saja yang akan duduk di jajaran DPP.

Berbeda dengan PDIP, kendati Kongres II Partai Demokrat baru akan dilangsungkan dua bulan mendatang, sejumlah politikus telah meramaikan bursa calon ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Sebut saja Ketua Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua DPP Anas Urbaningrum yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Ketua DPR Marzuki Alie, Menteri UKM dan Koperasi Syarifuddin Hasan, serta para kader lain seperti Agus Hermanto, Hayono Isman, dan Jafar Hafsah.

Dilema Politik

Modus Mafia Pajak Versi PKS

VIVAnews. Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya bisa meningkat tiga kali lipat dari target saat ini yang sebesar Rp 600 triliun. Namun praktek mafia perpajakan yang terjadi sejak puluhan tahun lalu, membuat pajak yang disetorkan ke kas negara hanya 50 persen saja.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, mafia pajak mempunyai modus kinerja tertentu, dengan menggunakan 'sistem kapling peternakan' wajib pajak.

Dengan sistem kapling peternakan wajib pajak ini, menurut Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, sejumlah wajib pajak khususnya perusahaan, dikapling-kapling untuk merampok uang pajak.

PKS Siapkan Estafet Kepemimpinan

PK-Sejahtera Online. Dalam rangka mempersiapkan calon-calon pemimpin dan pengurus partai di tingkat DPW, DPD dan DPC masa bakti 2010-2014, PKS DKI Jakarta menggelar Leader Forum, Selasa (30/3), di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi ini mengangkat tema Evaluasi Kiprah Dakwah PKS di Tingkat Nasional. Pada sesi kali ini panitia menghadirkan nara sumber Sekjen PKS Anis Matta, Lc yang juga wakil Ketua DPR RI. Acara berdurasi empat jam ini, rencananya akan dilaksanakan selama enam kali yang digelar setiap dua pekan, dengan tema dan nara sumber yang berbeda.

Hadir pada acara ini, para fungsionaris DPW PKS DKI Jakarta, para pengurus DPD PKS se-DKI Jakarta dan para Ketua DPC PKS se-DKI Jakarta. Dalam sambutannya Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, M.Sc mengatakan, bahwa tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari pengurus partai saat ini kepada generasi pengurus yang akan datang.

PKS: DPR Harus Sikapi Kasus Mafia Pajak

VIVAnews. Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menduga bahwa kasus mafia perpajakan di Indonesia sudah sistemik dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Menurutnya, kasus Gayus Tambunan hanyalah puncak dari gunung es yang harus menjadi pemicu bagi pembongkaran kasus serupa dan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh.

“DPR juga harus serius dalam menyikapi kasus mafia pajak ini,” kata Mahfudz dalam pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Rabu 31 Maret 2010.

Ia mengingatkan, kasus serupa juga berpotensi terjadi di sektor bea cukai. Oleh karena itu, Mahfudz mengimbau DPR segera melakukan sejumlah langkah awal untuk turut mengatasi kasus mafia perpajakan di tanah air.

Tujuh Kader PKS Jadi Anggota DPRD Tangsel

PK-Sejahtera Online. Tujuh kader Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Selasa(30/3), dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Upacara pelantikan berlangsung meriah yang dilakukan di Gedung Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Tujuh anggota DPRD Tangsel dari PKS itu adalah Ir.Ruhamaben, MSAe, H.Arif Wahyudi,Ak, MM,H.Salbini, Lc,MA, SitiChadijah, Yulhilda Zahar Ssos,Mutia dan Drs. Sudarso.

Dari tujuh kader PKS itu dua diantaranya mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang yakni H.Arif Wahyudi,Ak dan MM,H.Salbini, Lc,MA serta Ketua DPD PKS Kab Tangerang Ir.Ruhamaben, MSAe.

Anggota DPRD Kota Tangsel seluruhnya mencapai 45 anggota yang terdiri dari 10 partai, antara lain Partai Demokrat (12), PKS (7), Partai Golkar (6), PAN (3), Gerindra (2), PDS (2), PKB (2), PBB (1), PKPI (1), dan PPDI (1).

Pilkada Solo, Presiden PKS Juga Turun

PKS mendukung pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo, incumbent.

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pasangan Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo (Jo-Di) dalam Pemilihan Kepala Daerah Surakarta akan menghadirkan tokoh-tokoh kenamaannya. Setelah Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga akan dikerahkan sebagai juru kampanye (Jurkam) dalam Pilkada Solo, akhir April mendatang.

“Meskipun belum ada pembicaraan secara formal namun secara informal sudah ada,” kata Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, kepada VIVAnews di Solo, Rabu, 31 Maret 2010.

Menurut dia, alasan mendatangkan sang Presiden PKS dengan maksud untuk ikut memperjuangkan pasangan Jo-Di secara total. “Ya, dukungan kepada pasangan tersebut kan atas rekomendasi pihak DPP PKS. Jadi mulai jajaran tingkat DPD hingga DPP semua sudah oke untuk ikut memperjuangkan pasangan Jo-Di,” ujarnya.

Anis Matta: Cina 'Mengasihani' Mereka dengan Hukuman Mati

Markus Pajak Rp 25 M

Jakarta. Tindakan Gayus Tambunan memicu kemarahan dari sebagian pembayar pajak yang taat. Bagaimana tidak, pajak yang dipungut dari warga negara untuk sumber pendapatan negara, malah digelapkan oleh aparatur negara sendiri.

Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta, menyindir mafia pajak itu lewat situs jejaring sosial Twitter.

"Para pencoleng uang negara 'patut' dikasihani: hatinya sakit, jiwanya menderita sampai insomnia. Cina 'mengasihani' mereka dengan hukuman mati," tulis Anis lewat akun Twitternya @anismatta, Selasa (30/3/2010).

PKS Siap Beri Misbakhun Pengacara

VIVAnews. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap memberikan pembelaan kepada kadernya, Mukhammad Misbakhun. Bantuan partai akan diberikan bila memang diminta oleh politisi yang juga inisiator angket kasus Bank Century di DPR itu.

"Kalau yang bersangkutan meminta, kami siapkan," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri dalam perbincangan dengan VIVAnews.

Kendati demikian, PKS tetap mengedepankan proses hukum yang sedang berlangsung. Sejak awal, kata Mabruri, PKS mengutamakan prinsip penegakan hukum.

Dewan desak BKD batalkan usulan CPNS

Sukoharjo (Espos). Kalangan dewan khususnya komisi I mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membatalkan usulan permohonan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada 1.101 tenaga honorer yang tercatat dalam database B.

Desakan itu muncul lantaran komisi I menilai langkah yang diambil BKD diskriminatif. Sebagaimana diketahui sebelumnya, semua pegawai yang masuk dalam database A BKD kini telah diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Selanjutnya, BKD mengirimkan lagi database B kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk diusulkan menjadi CPNS. Menurut data BKD saat ini, sebanyak 1.101 tenaga honorer yang masuk dalam database B.

Terancam tak dapat kendaraan, TBR masih resmi anggota DPRD

Sukoharjo (Espos). Istri Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti yang lebih dikenal Titik Bambang Riyanto (TBR) sampai saat ini masih berstatus resmi sebagai anggota DPRD Sukoharjo. Dia juga masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kondisi demikian ditengarai menyulitkan yang bersangkutan maju melalui Partai Golkar. Pasalnya, salah satu syarat maju melalui Partai Golkar adalah TBR harus sudah mengundurkan diri dari partai berlambang banteng moncong putih, mengundurkan diri dari keanggotaan dewan serta mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Partai Golkar.

Berdasar surat DPC PDIP yang ditujukan kepada DPD II Partai Golkar bernomor 008/EX/DP.33-11/III/2010 yang diterbitkan tanggal 26 Maret, DPC menegaskan TBR belum mengundurkan diri dari keanggotaan PDIP. Meski demikian, DPC mengakui TBR telah mengirim surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD periode 2004-2009.

TBR kirim surat pengunduran diri, DPC usulkan PAW

Sukoharjo (Espos). Anggota DPRD yang juga isteri Bupati Sukoharjo, Titik Suprapti atau yang lebih akrab disapa Titik Bambang Riyanto (TBR) sejak akhir pekan lalu tidak lagi ngantor di Gedung Dewan karena yang bersangkutan telah mengirim surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sementara itu akan menggelar rapat dengan agenda usulan pergantian antarwaktu (PAW) kepada TBR. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDIP Wardoyo Wijaya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (27/3).

Sebagai informasi, sebelumnya TBR seusai menyerahkan berkas lamaran ke Partai Golkar menjelaskan dirinya telah mengundurkan diri dari PDIP. Hal itu disebabkan keputusannya menyeberang ke Partai Golkar sebagai kendaraan untuk maju dalam Pilkada mendatang pascaterbitnya rekomendasi dari PDIP.

Eks-Kamra Dukung War-To

SUKOHARJO. Eks-Kamra yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo mendukung pasangan Wardoyo-Haryanto (War-To) dalam Pilkada Sukoharjo 2010 mendatang. Dukungan itu secara resmi dilakukan anggota eks-Kamra melalui koordinatornya, Susanto yang ditemui Sekretaris DPC PDIP, Syarief Hidayatullah.

Susanto mengatakan, dukungan untuk War-To tersebut dilakukan karena seluruh kepengurusan eks-Kamra beserta warga Sukoharjo lainnya menginginkan Sukoharjo terbentuk pemerintahan yang bersih dan berubah.

“Karena itu kami yakin akan ada perubahan jika nanti Sukoharjo dipimpin Wardoyo,” jelas Susanto kepada wartawan, Minggu (28/3).

TBR Resmi Daftar ke Partai Golkar

SUKOHARJO. Hengkangnya Titik Suprapti, atau akrab disapa TBR dari PDIP benar-benar terjadi. Hal itu dibuktikan saat dirinya secara resmi mendaftarkan diri menjadi calon bupati (Cabup) dalam Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang melalui Partai Golkar, Jumat (26/3).

TBR datang di sekretariat DPD Golkar Sukoharjo untuk menyerahkan berkas pendaftaran secara resmi sebagai Cabup dengan ajudan PDIP, tanpa diikuti pendukungnya. Di DPD Golkar, TBR ditemui Ketua DPD Golkar Sukoharjo, Giyarto, Eni Kartikasari (Sekretaris) dan Rohmat (Wakil Sekretaris).

Kepada wartawan, TBR mengatakan, pencalonan dia di Golkar sebenarnya sudah berlangsung lama. Dan pendaftaran kemarin merupakan penegasan sikapnya untuk berpindah ke Golkar.

BR Didesak Mundur dari Bupati

SUKOHARJO. Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto (BR) didesak mundur dari jabatan Bupati, karena telah menjadi tim sukses istrinya, Titik Suprapti yang mencalonkan sebagai Bupati lewat Partai Golkar dalam Pilkada 2010.

Tuntutan mundur itu disampaikan Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Syarif Hidayatullah, Jumat (26/3). Desakan itu dilakukan mengingat Bambang Riyanto menjadi bupati dari kader PDIP. Sehingga, jika ia menjadi tim sukses istrinya yang telah menyeberang ke Partai Golkar, sama saja Bambang telah membelot dari PDIP.

“Ini jelas melanggar aturan partai dan jika hal itu benar-benar dilakukan, Bambang Riyanto harus segera mundur dari jabatannya sebagai bupati saat ini,” ujar Syarif pada wartawan, Jumat (26/3).

Inilah Pandangan Shah Rukh Khan Soal Dakwah

NEW YORK. Super star Muslim asal India, Shah Rukh Khan bicara soal dakwah. Pemikirannya soal dakwah Islam termuat dalam wawancara yang ditayangkan situs CNN, akhir pekan lalu. Pembicaraan ini diawali dengan pertanyaan sang pewawancara soal kewajiban setiap Muslim untuk menjelaskan agamanya kepada masyarakat dunia.

Dari situ kemudian pemeran utama dalam film 'My Name is Khan' tersebut pun mulai bicara soal konsep dakwah. Menurut dia, dakwah Islam harus dijalankan dalam situasi komunikasi dua arah. Pihak yang berada di luar Islam, kata dia, harus punya kesediaan untuk memahami Islam. Sebaliknya, menurut Khan, setiap Muslim --apalagi yang berpendidikan-- punya kewajiban untuk menjelaskan Islam dengan baik.

"Setiap Muslim yang terdidik punya kewajiban itu, termasuk saya sebagai aktor," tutur dia. Umat Islam, menurut dia, punya kewajiban untuk menjelaskan soal konsep toleransi, konsep Jihad, juga Islam secara keseluruhan. Umat Islam, dinilainya, tidak cukup hanya terus-menerus mereaksi secara emosional setiap tekanan yang dialaminya.

Deklarasi NKRI yang Pro Rakyat

Pilgub Kepulauan Riau

PK-Sejahtera Online. Pasangan Nyat Kadir – Zulbahri yang terkenal dengan slogan “NKRI” pada Ahad (28/3) mendeklarasikan diri sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di Sport Hall, Temengung Abdul Jamal, Batam dengan menghadirkan band papan atas, Gigi.

Dalam orasi politiknya yang dipadati oleh lebih dari 10 ribu massa ini, NKRI bertekad untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur yang membawa misi perubahan. Tidak itu saja, NKRI juga berjanji untuk menyusun APBD yang pro rakyat. “Kita akan susun APBD pro rakyat”, kata Nyat Kadir yang disambut dengan antusias oleh massa.

Menurut NKRI, selama ini penyusunan APBD selalu terbalik, yaitu kebutuhan untuk aparatur mendominasi. “Nanti harus dirubah. Untuk kesejahteraan masyarakat 60 persen dan untuk aparatur 40 persen”, kata Nyat lagi

Delegasi Israel dan UEA "Sahut-Sahutan" Soal HAM

Pemberdayaan wanita di Uni Emirat Arab lebih maju dari Israel

BANGKOK. Politisi Israel seolah mempunyai "peluru" untuk menembak negara-negara Arab soal hak azasi manusia. Dalam forum International Parliamentary Union di Bangkok hari ini, politisi Israel yang juga Deputi Menteri Luar negeri Israel, Majalli Wahabi, meminta negara-negara Arab berkaca tentang apa yang mereka lakukan terhadap kaum perempuan mereka sebelum mengkritik apa yang dilakukan Israel di Jerusalem Timur.

Wahabi melontarkan kritik pedas itu setelah wakil parlemen Uni Emirat Arab (Federal National Council/FNC), Abdul Aziz al-Ghurair berpidato dalam ajang tahunan parlemen internasional itu di Bangkok. "tak perlu mencapuri urusan negara lain, urus dulu HAM di negeri sendiri," ujarnya.

Namun tudingan Wahabi disanggah Amal al-Qubaisi, anggota parlemen wanita dari UEA. Menurutnya, jika tudingan Wahabi diarahkan pada negaranya, maka ia "salah alamat". Di UEA, katanya, pemberdayaan wanitanya justru selangkah lebih maju dari Israel. Menurutnya, kaum wanita di UEA menguasai kursi parlemen sebanyak 23 persen, 8 persen di kursi kabinet, 33 persen pada posisi pimpinan di berbagai perusahaan, dan 66 persen pada posisi publik. "Dalam perlindungan hak-hak perempuan, Emirat menduduki posisi ke-17 dunia, berdasar catatan PBB," ujarnya.

Terlalu Banyak Beramal Shalih

Wahai saudaraku seiman, sungguh jika kita memperhatikan tajuk yang terpampang di atas, tentunya logika kita akan serta-merta menyatakan; tidak mungkin hal tersebut terjadi pada diri seorang hamba, dan tidak mungkin seorang hamba akan merasakan yang demikian itu kecuali orang-orang yang sombong. Namun sungguh di antara kita atau bahkan diri kita sendiri mungkin pernah atau bahkan sungguh-sungguh sedang merasakannya pada saat ini. Atau bisa saja kita tidak merasakannya akibat halusnya tipu daya syaitan terhadap kita. Alloh subhanahu wa ta’ala berfirman,

ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

“Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.” (QS. Al A’raaf: 17)

Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa tatkala kita mewaspadai syaitan agar kita tidak bersikap berlebihan (ifrath) maka dia akan menjerumuskan kita kepada kebalikannya yakni sikap meremehkan (tafrith).

Waspada dan Jangan Tertipu

Kepada Saudariku, Para Muslimah: Kami Iri Pada Kalian

Joana Francis adalah seorang penulis dan wartawan asal AS. Dalam situs Crescent and the Cross, perempuan yang menganut agama Kristen itu menuliskan ungkapan hatinya tentang kekagumannya pada perempuan-perempuan Muslim di Libanon saat negara itu diserang oleh Israel dalam perang tahun 2006 lalu.

Apa yang ditulis Francis, meski ditujukan pada para Muslimah di Libanon, bisa menjadi cermin dan semangat bagi para Muslimah dimanapun untuk bangga akan identitasnya menjadi seorang perempuan Muslim, apalagi di tengah kehidupan modern dan derasnya pengaruh budaya Barat yang bisa melemahkan keyakinan dan keteguhan seorang Muslimah untuk tetap mengikuti cara-cara hidup yang diajarkan Islam.

Karena di luar sana, banyak kaum perempuan lain yang iri melihat kehidupan dan kepribadian para perempuan Muslim yang masih teguh memegang ajaran-ajaran agamanya. Inilah ungkapan kekaguman Francis sekaligus pesan yang disampaikannya untuk perempuan-perempuan Muslim dalam tulisannya bertajuk "Kepada Saudariku Para Muslimah";

KRB pecah, PPP mundur, Demokrat bergabung

Sukoharjo (Espos). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan mengundurkan diri dari Koalisasi Rakyat Bersatu (KRB) yang dua hari lalu telah memutuskan mengusung M Toha serta Wahyudi dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 3 Juni mendatang.

Keputusan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Suryanto ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Jumat (26/3). Lebih lanjut Suryanto menjelaskan, pihaknya sudah memerintahkan sekretaris DPC untuk membuat surat pengunduran diri resmi pada Jumat untuk kemudian dikirim di hari yang sama.

“PPP sekarang ini memang sudah resmi mengundurkan diri dari KRB. Surat pengunduran diri sedang diproses dan hari ini juga rencana kami surat itu sudah dikirimkan kepada KRB,” jelas Suryanto.

KRB akhirnya usung Toha-Wahyudi

Sukoharjo (Espos). Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) akhirnya mengusung mantan Wakil Bupati, M Toha sebagai calon bupati Kota Makmur pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang digelar 3 Juni mendatang.

Keputusan itu diambil KRB setelah melakukan pertemuan pada Rabu (24/3) malam. Terpilihnya Toha berarti mengalahkan dua bakal calon lainnya yaitu Sri Mulyadi serta Bambang Margono.

Selanjutnya yang di luar prediksi banyak pihak sebelumnya, KRB yang terdiri dari lima partai politik (Parpol) yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta terakhir Partai Hati Nurani (Hanura) memutuskan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pemuda Pawisata Kebudayaan (POPK) yang masih aktif yaitu Wahyudi sebagai calon wakil bupati.

PKS indikasikan ada dugaan money politics pada Pilkada

Solo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo mengindikasikan adanya dugaan money politics dalam kasus menyeberangnya sejumlah simpatisan partai itu ke pasangan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di).

“Kami melakukan investigasi di lapangan dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Setelah penelusuran itu ada fakta menarik yaitu dia direkrut oleh tim sukses Wi-Di dan diminta mengumpulkan KK (kartu keluarga) yang arahnya money politics,” ungkap Ketua DPD PKS Solo Sugeng Riyanto dalam jumpa pers di Hidayat Nur Wahid (HNW) Center, Manahan, Banjarsari, Kamis (25/3).

Dia mengatakan, dari tiap KK yang dikumpulkan, yang bersangkutan mendapatkan uang Rp 5.000/KK. Sedangkan untuk warga yang menyerahkan KK akan mendapatkan Sembako senilai Rp 30.000 saat menjelang pemilihan walikota.

”Tuntaskan Kasus Pungli Guru”

SUKOHARJO. Kejaksaan negeri (Kejari) Sukoharjo diminta secepatnya menyelesaikan pemeriksaan terhadap guru-guru sertifikasi, usai ujian nasional (UN) berhasil kelar. Jangan sampai terjadi penanganan kasus yang sudah berjalan itu mengambang dan hilang di tengah jalan.

Hal itu ditegaskan oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Sukoharjo, Kamis (25/3). Pasalnya, dalam kasus itu sudah jelas terbukti adanya barang bukti dan pelapor, sehingga menjadi pertanyaan besar kalau tidak mampu menindak tegas pelakunya.

“Saya dengar kasus ini mendadak dihentikan dengan alasan ujian nasional (UN). Jika begitu, selesai UN nanti, Kejari harus segera melakukan pemeriksaan lanjutan agar kasus ini tidak mengambang,” ujar anggota Komisi E DPRD Jateng, Mahmud Mahfud, Kamis (25/3).

UN di Jateng Relatif Aman

SUKOHARJO. Pelaksanaan ujian nasional (UN) di wilayah Jawa Tengah relatif berjalan lancar dan tidak ada kecurangan dan kebocoran kunci jawaban. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tenggah (Jateng) Mahmud Mahfud usai inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa sekolah di eks-Karesidenan Surakarta, salah satunya di SMAN 1 Kartasura, Sukoharjo.

“Pantauan Komisi E sampai saat ini belum menemukan kecurangan dan kebocoran soal UN yang selama ini pernah terjadi di beberapa daerah,” ujar Mahmud kepada wartawan, Kamis (25/3).

Dikatakan Mahmud, selain pengawasan, Sidak itu juga berfungsi untuk menyerap aspirasi dari bawah, yang nantinya akan dibahas tingkat internal komisi. Dia mengatakan, pengajuan UN 2010 dari seharusnya Mei menjadi Maret tidak akan berdampak pada tingkat kelulusan.

Menristek Luncurkan Kapal Survei “Tanjung Perak” BAKOSURTANAL

Negara Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Seperti diketahui bahwa luas laut Indonesia meliputi ±6,279 juta km2 terdiri dari laut Nusantara seluas ±3,9 juta km2 dan luas laut ZEE seluas ±2.9 juta km2 dengan panjang garis pantainya lebih dari 100.000 km. Selain potensi luasnya, NKRI juga didukung dengan kekayaan alam dan laut yang begitu melimpah.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia adalah sebesar 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Kekayaan tersebut di antaranya adalah potensi dan kekayaan perikanan sebesar 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari (56 miliar dollar AS), bioteknologi laut (40 miliar dollar AS), wisata bahari (2 miliar dollar AS), minyak bumi (6,64 miliar dollar AS), dan transportasi laut (20 miliar dollar AS).

Semua ini menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan dan pengelolaan kelautan terpadu, ujar Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata dalam sambutannya saat peluncuran Kapal Survei Tanjung Perak BAKOSURTANAL di pantai Marina Ancol pada tanggal 25 Maret 2010. Selanjutnya Suharna mengatakan agar kita bisa mengelola sumber daya alam kita dengan baik, maka perencanaan terpadu ini haruslah dibuat berdasarkan analisis data sumber daya alam yang kita miliki, sehingga keberadaan data dan proses pengumpulannya, atau yang kita kenal dengan istilah survei dan ini merupakan hal yang sangat esensial.

Dana Korban Banjir Karawang Disiapkan Rp 500 Juta

Jakarta. Kementerian Sosial menyiapkan dana Rp 500 juta untuk membantu korban banjir di Karawang, Jawa Barat. "Yang sudah diberikan Rp 200 juta beberapa hari lalu, " kata Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri di Istana Negera, hari ini.

Menurut Salim, hingga saat ini dana untuk tanggap darurat sudah sekitar Rp 1 miliar. Dia menduga banjir di Karawang dan sekitarnya akibat curah hujan tinggi, bukan akibat jebolnya waduk Jatiluhur atau rusaknya lingkungan.

Usai rapat kabinet, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan setiap menteri turun langsung ke daerah bencana. "Instruksi langsung," kata Tifatul.

Kutuk Sikap Israel, PKS Lamongan Bakar Simbol-simbol

Lamongan. Seratusan kader PKS Lamongan menggelar aksi peduli Palestina yang digelar di depan pendopo dan DPRD Lamongan. Mereka juga longmarch di seputar Kota Lamongan.

Sebagai bentuk kekesalan para kader dan simpatisan mengutuk tindakan Israel mengambil tanah rakyat Palestina. Para peserta aksi juga menghentakkan kakinya di tanah. Selain menghentakkan kaki ke tanah, para peserta juga membakar semua simbol-simbol Israel.

Ketua PKS Lamongan, Sunawi mengaku aksinya sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang dianiaya oleh Israel. Dalam aksinya, mereka juga menuntut kepada parlemen Indonesia agar memasukkan parlemen Palestina sebagai anggota parlemen dunia.

Muhammadiyah: Tak Ada Agama Dukung Homoseksual

JAKARTA. Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan tidak ada ajaran agama mana pun yang membolehkan umatnya berperilaku homoseksual, lesbi, dan biseksual, termasuk Islam. Karena itu, pertemuan kalangan kalangan itu, seharusnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan budaya dan moral masyarakat Indonesia.

‘’Saya kira penyimpangan semacam ini, tidak ada agama mana pun yang mendukung. Ini termasuk Kristen, Hindu, dan Islam,’’ kata Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, di Jakarta, Jumat, (26/3).

Konferensi regional internasional gay, lesbian, biseksual, dan interseks (ILGA) awalnya bakal digelar hari ini di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur. Namun, konferensi akhirnya dibatalkan karena tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

Rektor IAIN Surabaya: Konferensi Gay Haram

SURABAYA. Islam hanya mengakui hubungan laki-laki dan perempuan, di luar hubungan tersebut diharamkan oleh Alquran karena menyalahi dan melanggar kodrat. Pernyataan itu disampaikan oleh Profesor Nur Syam Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya menanggapi rencana konferensi "International Lesbian, Gay, Biseksual, Trans and Intersex Association" (ILGA) yang akan digelar di Surabaya.

"Penolakan masyarakat terhadap rencana konferensi gay sangat tinggi, karena komunitas ini melanggar kodrat manusia dan diharamkan. Secara teologis Islam didunia ini hanya mengakui hubungan laki-laki dan perempuan. Itupun masih diatur kehalalanya dengan tuntunan syariah," katanya, Jumat (26/3).

Tetapi keberadaan mereka perlu adanya pembinaan yang harus melibatkan banyak unsur. Karena jika hanya dimusuhi dengan hujatan-hujatan tidak akan menyelesaikan persoalan karena mereka terbentuk karena faktor lingkungan, faktor ekonomi pergaulan dan semacamnya.

FUI Minta Komunitas Homoseksual Dilarang

JAKARTA. Forum Umat Islam (FUI) menilai langkah kepolisian yang menolak izin penyelanggaraan konferensi regional internasional gay, lesbian, biseksual, dan interseks (ILGA) di Surabaya sudah tepat. Namun, FUI mendesak agar keberadaan komunitas homoseksual di Indonesia juga dilarang.

'’Pemerintah harus melarang perkumpulan homoseksual dan lesbian, bukan hanya konferensi,’’ pinta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, KH M Al Khaththath, kepada Republika, Jumat, (26/3).

Menurut Khaththath, perilaku homoseksual dan lesbian harus ditentang keras karena bukan perbuatan manusia wajar. Perilaku itu dilakukan oleh manusia yang telah kehilangan akal dan hanya menggunakan hawa nafsu saja.

SBY: Kampanye Jangan Pakai Duit Pemda

PEMILUKADA

JAKARTA. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan bergulir menjelang bulan Mei nanti. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para calon kepala daerah jangan memanfaatkan anggaran daerah untuk membiayai kampanye mereka.

Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Informatikan Tifatul saat menyampaikan hasil rapat terbatas bidang kesejahteraan rakyat di Kantor Kepresidenan, Kamis (25/3). "Beliau (Presiden) menghimbau bahwa dalam pilkada ini jangan sampai ada calon-calon yang memanfaatkan anggaran daerah untuk kepentingan kampanye," ujar Tifatul.

Oleh sebab itu, kata Tifatul, Presiden meminta pelaksanaan kampanye para calok kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Bukan itu saja, program-program yang disampaikan dalam kampanye nanti sebaiknya sejalan dengan tema besar pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia.


Sumber: Kontan Online

57% Republikan Menganggap Obama Muslim

Sebuah survei yang dilakukan Harris Interactive, menemukan 57 persen pemilih Partai Republik menyatakan Presiden AS Barack Obama seorang muslim. Secara umum, dari 2.320 orang dewasa di Amerika Serikat yang disurvei antara 1 sampai 8 Maret 2010, 32 persen menyatakan Obama seorang muslim.

Kemudian 40 persen yang disurvei menyatakan Obama seorang sosialis, 25 persen menyatakan Obama akan menyerahkan kedaulatan Amerika Serikat pada pemerintahan dunia, dan sebagian kecil menyatakan dia melanggar konstitusi dan warisan Amerika.(KF/Viva)


Sumber: Vivanews.Com

Pemerintah Gagal Antisipasi Banjir Citarum

PK-Sejahtera Online. Banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Barat yang dilalui oleh aliran Sungai Citarum terjadi akibat buruknya pola pikir yang mendasari kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama ini. Dalam konteks banjir, pemerintah selama ini tidak menerapkan kebijakan antisipatif meski beberapa hari lalu Waduk Jatiluhur maupun Waduk Saguling yang berada di hulu Jatiluhur sudah memberikan sinyal kuat ancaman bahaya limpasan air ke kawasan hilir DAS Citarum.

Demikian dikatakan Anggota Panitia Kerja (Panja) Banjir DPR RI, Yudi Widiana Adia di Bandung, Rabu (24/3). Lebih lanjut Yudi mengatakan, sudah saatnya penanganan banjir sudah seharusnya berorientasi pada kebijakan antisipatif dengan pendekatan struktural dan non struktural.

“Dan itu harusnya menjadi sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh masyarakat yang diimbangi dengan tindakan tegas dari setiap pelanggaran aturan-aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan tata ruang, khususnya disepanjang DAS Citarum,” ujar Yudi.

Pemkab setujui tambahan anggaran Panwas

Sukoharjo (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukohajo akhirnya menyetujui tambahan anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sukoharjo sekitar Rp 200 juta.

Dengan begitu, total anggaran yang akan diterima Panwaslu Sukoharjo untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekitar Rp 1,2 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Agus Santosa mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah menyetujui memberikan alokasi dana tambahan untuk Panwaslu. Kendati begitu, lanjutnya, dari pengajuan sebesar Rp 800 juta dana tambahan yang diajukan Panwaslu, yang disetujui hanya sekitar Rp 200 juta.

“Pengajuan dana tambahan Panwaslu memang sudah disetujui, saat ini sudah ada di tangan Bupati. Tambahannya hanya sekitar Rp 200 juta diambil dari dana hibah, jadi total dana yang dialokasikan untuk Panwas mencapai Rp 1,2 miliar, pencairannya dilakukan secara bertahap,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/3) di Sukoharjo.

Ruang Transit DPRD Hancur

SUKOHARJO. Ruang transit yang biasanya dijadikan sebagai ruang tamu di DPRD Sukoharjo tiba-tiba hancur pada Rabu (24/3) pagi. Tidak ada korban dalam kejadian itu. Namun, rusaknya ruang transit itu sempat menghebohkan anggota dewan yang berada di tempat itu.

“Sebenarnya hari ini (Rabu-red) ada rapat Paripurna, tapi ditunda. Karena kalau tidak jadinya seperti apa,” kata Kabid Perlengkapan Sekretariat Dewan (Setwan), Rusdiono.

Selain itu, kata Rusdiono, ruang tersebut biasanya kalau rapat Raperda Paripurna sebelum dimulai digunakan sebagai jajaran Muspida untuk rapat. Informasi saksi menyebutkan hancurnya ruang transit itu diperkirakan pada pukul 08.00 WIB.

Saat kejadian itu, pada anggota Dewan mengaku merasakan seperti suara gemuruh dan saat dicari sumber suara ternyata ada di ruang transit. “Kemungkinan besar kerusakan tersebut dikarenakan kondisi bangunan yang sudah lama dan kemudian diperparah dengan rayap yang memakan fondasi bangunan,” jelasnya.

Dilarang, Rekrut Honorer Baru

SUKOHARJO. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mengeluarkan surat imbauan kepada setiap dinas di lingkungan Pemkab untuk tidak mengangkat tenaga honorer baru.

Imbauan itu dikeluarkan untuk menghindari adanya tenaga honorer yang tidak terkontrol, yang dapat membebani APBD. Kepala BKD Sukoharjo, Sardiono, mengatakan, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 mengharuskan Pemkab tidak boleh merekrut tenaga honorer.

Meski demikian, Sardiono mengakui bahwa sampai saat ini, sebenarnya Pemkab masih kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS), terutama dari bidang tenaga pendidikan. Dari data yang masuk dalam bidang tenaga pendidikan, di tingkat guru TK hanya ada enam orang guru, SMP 183 orang, SD 369 guru, SMA 56 guru, SMK 15 guru yang totalnya 629 guru.

Penodaan Zionis Israel Terhadap Masjid Al-Aqsha

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.” Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menymbongkan diri.“

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (التوبة8)

“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).”

Rambu Memilih Pejabat

Khutbah Jum'at

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يُنِيْرُ بِالْهُدَى دُرُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَاالْحَاضِرُوْنَ أُوْصِى نَفْسِى وَإِيَاكُمْ بِالتَّقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَدْ قَالَ اللهُ فِي تَنْـزِيْلِهِ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Hadirin Jama’ah Shalat Jum’at yang berbahagia,

Arti dari ayat yang baru saja kita dengar adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (cobaan) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Al-Anfal: 27-28)

Kedua ayat ini, zahirnya, berisi larangan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya, dan sejatinya harta dan anak-anak kita adalah bagian dari amanat tersebut yag tak boleh kita sia-siakan, jika kita benar-benar berharap pahala yang besar di sisi Allah swt. Yang sungguh menarik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – rahimahuLlah – berargumen dengan ayat ini atas kewajiban setiap orang yang memiliki kewenangan memilih pejabat, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan pejabat militer dan lainnya, agar tidak gegabah dalam menentukan pilihannya. Orang yang memiliki kewenangan untuk memilih pejabat, hendaknya ia memilih orang yang terbaik dan paling tepat untuk jabatan yang akan diembannya, dari sekian banyak kandidat yang ada. Barangsiapa yang memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata didasari atas relasi kekerabatan, nasab, teman, suku, ras, aliran atau karena disuap dengan harta atau keuntungan lainnya, atau karena ketidaksukaannya kepada orang yang semestinya berhak menerima jabatan tersebut, maka ia telah mengkhianati amanat Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman (as-Siyaasah asy-Syar’iyah: 14).

744 juta Rupiah Untuk Selamatkan Al Aqsha dan Palestina

Munasharah Palestina

Alhamdulillah. dari hasil penggalangan dana yang dilakukan pada Aksi Damai "Sematkan Al Aqsha", Sabtu, 20 Maret 2010 di Silang Monas Jakarta telah terkumpul Rp 744.429.000,-.

Jazaakumullohukhoiron kepada semua pihak yang telah mengulurkan tanganya. Semoga upaya yang telah dilakukan menjadi tabungan amal sholeh untuk mendapat Keridloan Allah. Serta dapat meringankan beban penderitaan rakyat Palestina, membantu mereka dalam mempertahankan masjid suci ketiga Umat Islam, Masjid Al Aqsha. Dan menjadi amanah KNRP untuk menyampaikannya kepada yang berhak, Rakyat Palestina.


Sumber: www.knrp.or.id

Panwaskab intensifkan pengawasan, mobilisasi PNS paling banyak dilaporkan

Sukoharjo (Espos). Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) mengintensifkan pengawasan menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) menyusul banyaknya laporan yang masuk mengenai mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Ketua Panwaskab, Subakti A Sidik dalam acara Forum Rembuk Parpol Kabupaten Sukoharjo 2010 yang digelar di Wisma Boga, Selasa (23/3). Mobilisasi PNS yang paling banyak dilaporkan khususnya mengenai instruksi pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) untuk calon tertentu.

“Terus terang memang laporan yang paling banyak diterima Panwas sekarang mengenai mobilisasi PNS khususnya instruksi pengumpulan KTP. Rumor tentang itu memang banyak kami terima,” jelasnya.

Tak peroleh rekomendasi DPP PDIP, TBR merapat ke Golkar

Sukoharjo (Espos). Titik Suprapti atau yang lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) dikabarkan merapat ke Partai Golkar setelah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun untuk pasangan Wardoyo Wijaya – Haryanto.

Sementara itu mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Bambang Riyanto (BR) yang juga Bupati Sukoharjo sekaligus suami TBR mengaku sampai saat ini belum menerima instruksi dari DPP untuk mengamankan rekomendasi yang dimaksud.

Kendati demikian dia mengucapkan selamat atas terpilihnya Wardoyo Wijaya sebagai calon bupati yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Wardoyo-Haryanto dipastikan kantongi rekomendasi DPP PDIP

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya dan mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Haryanto dipastikan mengantongi rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon bupati serta wakil bupati yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Berdasar informasi yang dihimpun, surat rekomendasi untuk Wardoyo Wijaya dan Haryanto saat ini sudah terbit. Namun demikian surat yang diterbitkan pada 21 Maret tersebut saat ini masih berada di Jakarta sehingga belum diterima secara fisik baik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sukoharjo.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Agustin Wilujeng menjelaskan, sampai saat ini belum melihat rekomendasi tertulis untuk Wardoyo Wijaya maupun Haryanto. “Kalau sekarang ini kami memang belum melihat bukti fisik rekomendasi untuk Bapak Wardoyo. Sebab, baru nanti malam rekomendasi itu kami ambil di Jakarta,” ujar Agustin ketika dihubungi wartawan, Senin (22/3).

Polres akan lanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengembalian 40 motor DPRD

Sukoharjo (Espos). Penyidikan kasus dugaan korupsi pengembalian 40 unit sepeda motor anggota DPRD Sukoharjo periode 1999 – 2004 yang sempat terhenti beberapa waktu, kembali dilanjutkan.

Polres Sukoharjo menyatakan sikap untuk terus menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati dan Sekda lama Pemkab Sukoharjo tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Suharyono melalui Kasat Reskrim AKP Sukiyono, bahwa pihaknya saat ini siap melanjutkan lagi proses penyidikan kasus tersebut.

“Kasus masih jalan, kemarin sempat berhenti karena melengkapi berkas. Saat ini masih proses P19. memang beberapa kali bolak balik Polres Kejaksaan, namun kami komitmen untuk menuntaskan kasus ini,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.

Seluruh Tahap Pilkada Rawan Kecurangan

SUKOHARJO. Kerawanan Pilkada dapat terjadi sejak tahap pengadaan logistik, tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga tahapan penetapan hasil Pilkada.

“Sebenarnya tahapan penetapan daftar pemilih juga rawan pelanggaran. Namun potensi kerawanan tahapan ini tidak terjadi karena pascapenetapan DPT tidak muncul gejolak,” ujar Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono dalam acara Forum Rembug Parpol di Wisma Boga, Selasa (23/3).

Karena itu, Kapolres menegaskan dalam Pilkada mendatang pihaknya akan menerjunkan dua pertiga kekuatan personel yang ada. Saat ini, total personel yang dimiliki Polres Sukoharjo mencapai 860 orang dan jumlah tersebut dianggap masih terlalu minim.

Komisi IV DPRD Sukoharjo sidak persiapan UN

Sukoharjo (Espos). Komisi IV DPRD Sukoharjo menggelar sidak persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) di sejumlah SMA di kabupaten setempat, sabtu (20/3).

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin mengakui persiapan UN sudah cukup baik. Kendati begitu, dia berharap sistem konsentrasi pengawasan UN harus lebih ketat lagi jangan sampai ada kebocoran soal.

“Kami berharap pengawas harus lebih tegas dan teliti lagi, misalnya dalam mengecek HP siswa maupun kemungkinan adanya contekan, jangan sampai ada kebocoran soal seperti yang terjadi di tahun sebelumya,” ujarnya.