BANGKOK. Politisi Israel seolah mempunyai "peluru" untuk menembak negara-negara Arab soal hak azasi manusia. Dalam forum International Parliamentary Union di Bangkok hari ini, politisi Israel yang juga Deputi Menteri Luar negeri Israel, Majalli Wahabi, meminta negara-negara Arab berkaca tentang apa yang mereka lakukan terhadap kaum perempuan mereka sebelum mengkritik apa yang dilakukan Israel di Jerusalem Timur.
Wahabi melontarkan kritik pedas itu setelah wakil parlemen Uni Emirat Arab (Federal National Council/FNC), Abdul Aziz al-Ghurair berpidato dalam ajang tahunan parlemen internasional itu di Bangkok. "tak perlu mencapuri urusan negara lain, urus dulu HAM di negeri sendiri," ujarnya.
Namun tudingan Wahabi disanggah Amal al-Qubaisi, anggota parlemen wanita dari UEA. Menurutnya, jika tudingan Wahabi diarahkan pada negaranya, maka ia "salah alamat". Di UEA, katanya, pemberdayaan wanitanya justru selangkah lebih maju dari Israel. Menurutnya, kaum wanita di UEA menguasai kursi parlemen sebanyak 23 persen, 8 persen di kursi kabinet, 33 persen pada posisi pimpinan di berbagai perusahaan, dan 66 persen pada posisi publik. "Dalam perlindungan hak-hak perempuan, Emirat menduduki posisi ke-17 dunia, berdasar catatan PBB," ujarnya.
Kalangan pewarta yang hadir dalam pertemuan itu menyimpulkan, Wahabi "panas" dengan pidato al-Qubaisi sebelumnya. Di atas podium, politisi yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial ini mengkritik pemerintah Israel yang semena-mena melakukan tindakan tanpa kontrol parlemen.
"Jerusalem adalah rumah dari 220 situs sejarah, yang tak hanya milik umat Islam tapi juga menjadi bagian dari warisan dunia," ujarnya, yang memperoleh gelar doktor untuk disertasinya tentang warisan arsitektur dunia. Apa yang dilakukan Israel, katanya, bertentangan dengan Konvensi Jenewa yang melarang penghancuran situs-situs bersejarah dengan penggunaaan kekuasaan.
Melihat situasi yang mulai "panas", ketua sidang buru-buru menengahi bahwa pertemuan ini bukan untuk membahas tentang perluasan permukiman Israel di Jerusalem Timur, tetapi tentang agenda emergensi, antara lain bantuan bagi Haiti.
Sumber: Republika Newsroom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar