Seakan sudah menjadi tradisi dalam tubuh PKS bahwa ketika kader Partai Dakwah ini ditarik dalam pemerintahan maka secepat itu pula kader tersebut melepaskan jabatan strukturalnya dalam partai. Ini telah terjadi sejak era Nur Mahmudi Ismail saat bergabung dalam kabinet Abdurrahman Wahid yang kemudian meninggalkan jabatannya sebagai Presiden PK (Partai Keadilan) ketika itu. Lalu pada saat Hidayat Nurwahid terpilih sebagai Ketua MPR, maka tak lama kemudian kursi itupun ditinggalkannya yang selanjutnya diduduki oleh Tifatul Sembiring sampai akhirnya Presiden PKS ke 2 ini terpilih sebagai menteri.
Tidak butuh waktu lama bagi PKS untuk melakukan suksesi kepemimpinan setelah sejumlah kader yang sekaligus elit partai ini resmi dipilih oleh SBY sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2. Dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat PKS yang berlangsung beberapa hari lalu memutuskan mengangkat Luthfi Hasan Ishak sebagai Pjs. menggantikan Tifatul Sembiring yang kini menjabat sebagai Mengkominfo. Dan pada hari ini, Selasa (27/10) Serah Terima Jabatan (Sertijab) Presiden PKS berlangsung di Kantor Pusat PKS TB Simatupang.
Dalam rapat pimpinan tersebut bukan hanya Presiden Partai saja yang diganti. Tapi 2 kader lain yang diangkat SBY sebagai menteri juga lengser keprabon. Suharna Suryapranata (Menristek) yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, dan Suswono (Mentan) Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Adapun Salim Segaff Al-Jufrie (Mensos) tidak lagi memiliki jabatan struktural di partai saat terpilih sebagai Kedubes Arab Saudi 5 tahun lalu.
Menarik dikaji bagaimana proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan ini bisa berlangsung dengan sangat mulus tanpa gejolak, dimana pada sejumlah partai jamak terjadi kisruh dan konflik internal terkait dengan pemilihan pucuk pimpinan. Bahkan kerap memunculkan fiksi hingga melahirkan politisi kutu loncat karena kalah dalam perebutan kursi ketua partai.
Pemilihan pucuk pimpinan dari level tertinggi DPP hingga DPRa (setingkat kecamatan) di internal PKS sejak berdirinya hingga saat ini memang tidak pernah meninggalkan jejak kisruh. Bahkan munculnya pendapat atau sikap berbeda terhadap keputusan partai juga tidak serta merta meninggalkan konflik internal. Sehingga banyak kalangan menilai bahwa sangat sulit menemukan celah rapuh yang dapat melemahkan eksistensi partai yang dikenal dengan kader-kadernya yang militan ini.
Bila pergantian pimpinan partai kerap menjadi momok menegangkan dan terkadang menakutkan bagi banyak partai, maka hal ini tidak berlaku di PKS. Proses alih jabatan adalah hal lumrah yang senantiasa berjalan damai. Bahkan tidak dikenal adanya tim sukses yang berperan memenangkan kursi ketua DPRa hingga DPP. Bahkan bila tampak ada seorang kandidat yang begitu ambisius memenangkan pertarungan, maka hampir dapat dipastikan bahwa calon tersebut akan segera tereleminasi.
Menurut Sekjen PKS, Anis Matta, ada 3 alasan mendasar mengapa PKS segera mengganti para fungsionarisnya yang duduk dalam jabatan publik, terutama di eksekutif:
Pertama, sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan partai. “Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu lagi khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Mereka telah dihibahkann untuk kepentingan bangsa,”
Kedua, manajemen sebuah kementerian terlalu besar untuk dirangkap dengan manajemen sebuah partai. Begitu pula sebaliknya. Karena itu sebaiknya tidak terjadi rangkap jabatan.
Ketiga, pentingnya masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. “Dengan pergantian tersebut sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin,” tegas politisi PKS kelahiran Bone ini. (pk-sejahtera.org)
Mundurnya Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS juga menuai apresiasi positif dari berbagai pihak. Setidaknya Ketua Setara Institute Hendardi dan Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Demokrat memuji langkah tersebut dan meminta Muhaimin Iskandar dan Suryadarma Ali yang hingga kini masih menjabat sebagai ketua partai agar segera mundur. Sehingga lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus untuk menghindari peluang munculnya konflik interest dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sumber: politik.kompasiana.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar