Guruku Sayang, Guruku Malang

Refleksi Hari Guru Nasional

PK-Sejahtera Online. Tanggal 25 Nopember ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional, hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap profesi mulia yang disandang oleh guru sebagai pahlawan tanpa tanda saja.

Namun sayangnya, kebesaran gelar yang melekat pada tubuh para guru tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan hidup. Kerap mucul di pemberitaan, unjuk rasa para guru yang menuntut kenaikan pendapatan.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin, M.Sc yang juga seorang praktisi pendidikan mengatakan bahwa, terdapat kesenjangan pendapatan antara guru-guru PNS dan non PNS. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan program sertifikasi dan program in-passing.

“Sebenarnya terdapat apresiasi yang tinggi dari guru-guru non PNS terhadap pemerintah dengan adanya kesempatan pemerataan pendapatan melalui program sertifikasi dan in-passing, tapi sangat sulit dalam pelaksanaanya,” tutur putra asli Betawi ini.

Forum 11 Ranting Gatak desak pemungutan suara

Sukoharjo (Espos). Forum 11 Ranting Gatak mendesak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pemungutan suara dalam rapat kerja khusus (Rakercapsus) yang digelar pada Minggu (29/11) mendatang.

Desakan tersebut mengemuka dalam jumpa pers, pada Jumat (27/11) di Gatak. Menurut para pengurus ranting tersebut, desakan diadakannya pemungutan suara dilatarbelakangi sejumlah daerah lain di Soloraya juga melaksanakan mekanisme serupa. Tambahan lagi, hal itu juga tersebut diatur dalam Surat Keputusan 1124/KPTS/DPP Bab IV pasal 7 mengenai penjaringan, penyaringan dan penetapan calon walikota dan bupati.

“Kami Forum 11 Ranting Gatak meminta supaya DPC PDIP dalam Rakercapsus Minggu nanti menggelar pemungutan suara seperti halnya yang telah dilakukan DPC dan DPD pada Rakercapsus periode sebelumnya,” jelas Sekretaris Ranting Jati, Gatak, Wahyu Nurharjanto. Desakan tersebut muncul, sambung dia, lantaran selama ini muncul rumor bahwa mekanisme pemungutan suara tidak akan lagi diadakan. Sebaliknya, DPC nantinya bersama DPD setelah melakukan verifikasi, hasilnya langsung dikirim kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pengamanan Pilkada, Ribuan petugas Linmas disiagakan

Sukoharjo (Espos). Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Sukoharjo menyiapkan sedikitnya 5.202 petugas perlindungan masyarakat (Linmas) untuk bersiaga menjaga keamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo.

Kepala Bidang Penyelamatan, Perlindungan, dan Ketentraman Badan (kesbangpolinmas) Kabupaten Sukoharjo, Aris Budi menegaskan, kendati pelaksanaan Pilkada Sukoharjo masih beberapa bulan lagi atau sekitar Juni 2010, namun para petugas Linmas tersebut akan segera mendapat pelatihan pengamanan.

“Kami sudah merencanakan untuk memberikan pelatihan kepada para petugas Linmas. Tapi mengenai kepastian jadwal belum ada, yang jelas walaupun Pilkada masih lama Linmas sudah siap. Apalagi dalam proses menuju Pilkada bisa jadi Linmas dibutuhkan untuk ikut nengamankan kampanye maupun yang lainnya,” terangnya ketika dijumpai Espos, akhir pekan lalu.

Kajari: Kasus dana purnabakti jalan terus

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejakti Jateng), terkait dengan kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota Dewan periode 1999-2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi, ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota Dewan periode 1999-2004. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar.

Ketika itu, kendati payung hukumnya belum ada, masing-masing anggota Dewan menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta. Dari ke-25 anggota Dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif, namun ketiganya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan.

Jelang Pilkada Sukoharjo, 15 Parpol dukung Wardoyo-Haryanto

Sukoharjo (Espos). Sedikitnya 15 partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) mendukung pasangan mantan Ketua Dewan periode 2004-2009 dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Wardoyo Wijaya-Haryanto, untuk maju bertarung dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2010.

Penegasan itu diungkapkan Ketua FLP Sukoharjo, Eko Raharjo, didampingi para pimpinan Parpol pendukung lainnya dalam jumpa pers di Rumah Makan Paradiso, Grogol, Selasa (24/11). Dalam kesempatan itu, Eko juga mengatakan FLP menarik dukungannya kepada Sutarto, yang sebelumnya masuk dalam penjaringan nama calon wakil bupati (Cawabup).

Sutarto saat ini telah resmi mendaftarkan diri menjadi Cawabup melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan menyatakan diri hanya ingin maju menjadi pasangan Titik Bambang Riyanto (TBR).

Kasus purnabakti, Kejari konsultasi Kejati

Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) terkait kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota dewan periode 1999 hingga 2004.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kardi ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11). Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tidak dihentikan melainkan tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, kasus korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota dewan periode 1999-2004. Kasus tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar di mana masing-masing anggota dewan ketika itu menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta meski payung hukumnya belum ada.

Dari ke-25 anggota dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif di mana ketiga-tiganya masuk dalam jajaran pimpinan dewan. Kardi menjelaskan, Kejari tidak pernah menghentikan kasus tersebut.

Enam orang lolos seleksi Panwaskab

Sukoharjo (Espos). Sebanyak enam orang dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Keenam nama tersebut selanjutnya dikirim KPU kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diseleksi lebih lanjut. KPU menjelaskan, dari tujuh orang yang mendaftar sebagai Panwaskab, hanya satu orang yang tidak lolos sementara enam orang lainnya dinyatakan berhasil.

Setelah enam nama diserahkan kepada Bawaslu, nama-nama tersebut selanjutnya akan diseleksi lagi sampai menjadi tiga nama untuk dilantik sebagai Panwaskab pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Divisi Sosialisasi Pendaftaran Pemilih Data Informasi dan Hukum, Yulianto Sudrajat menjelaskan, Senin (23/11) pihaknya telah mengirim enam nama calon Panwaskab kepada Bawaslu. “Kami berharap, hasil seleksi Bawaslu bisa kami terima pada Desember mendatang,” jelasnya ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

62.624 Anak Balita di Sukoharjo tak dapat jatah susu

Sukoharjo (Espos). Kecilnya anggaran pada belanja langsung mengakibatkan sebanyak 62.624 anak Balita tidak mendapat jatah pendamping pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu kaleng untuk perbaikan gizi.

Tak hanya persoalan kecilnya penyerapan bantuan pendamping PMT berupa susu, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang diadakan komisi IV, Senin (23/11), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) ternyata juga tidak mengalokasikan anggaran untuk PMT anak Balita.

Alasan keterbatasan anggaran lagi-lagi disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan pihak DKK akhirnya menyerahkan kewajiban PMT kepada desa masing-masing melalui alokasi dana desa (ADD). ADD yang diandalkan pemerintah daerah sebagai sumber PMT juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pasalnya, anggaran senilai Rp 10 juta yang dialokasikan melalui Posyandu tersebut sudah habis untuk menjamu tim PKK kabupaten yang setiap bulan selalu rutin mengunjungi desa-desa.

Jelang Pilkada Sukoharjo, PKS munculkan 7 pasang calon

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) me-launching tujuh pasangan yang bakal maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang berdasarkan survei pengurus struktural partai.

Ketua DPD PKS, Bimawan dalam jumpa pers, Senin (23/11) menjelaskan, ketujuh pasangan tersebut muncul berdasarkan hasil survei yang dilakukan jajaran pengurus struktural PKS. Pasangan yang mengantongi suara dewan pimpinan cabang (DPC) terbanyak adalah M Toha sebagai bakal calon bupati dan Hasman Budiadi sebagai bakal calon wakil bupati.

Sementara pada urutan kedua ditempati pasangan Wardoyo Wijaya yang saat ini mencalonkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta Hasman Budiadi dari PKS.

Pilkada Sukoharjo, Demokrat tunggu hasil survei LSI

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sukoharjo tengah menunggu rekomendasi hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta, setelah pekan lalu mereka mengirim dua nama calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) susulan.

Hal itu disampaikan Bendahara DPC Partai Demokrat Sukoharjo, Ardi Parastyo, ketika dijumpai Espos, Rabu (18/11). Ardi menambahkan pihaknya berharap pada Desember nanti rekomendasi hasil survei LSI dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah bisa diterima.

“Saat ini kami memang masih dalam tahapan survei. Yang melakukan survei bukan kami, melainkan LSI Jakarta, untuk seluruh kota atau kabupaten yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada),” terang dia.

Ardi menjelaskan pada awal November lalu pihaknya sudah mengirim sepuluh nama Cabup dan Cawabup ke LSI. Keseluruhan nama yang dikirimkan itu tidak hanya berasal dari internal Partai Demokrat, melainkan juga dari partai lain serta calon independen.

Jelang Pilkada Sukoharjo, PAN siap gandeng partai Islam

Sukoharjo (Espos). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Sukoharjo siap menggandeng partai politik (Parpol) berhaluan Islam untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PAN, M Amin dalam jumpa pers, Kamis (19/11). Amin mengatakan, Parpol berhaluan Islam yang akan digandeng untuk menghadapi Pilkada adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Persatuan Pembangunan (P3).

Meski yang sudah dipastikan PAN untuk digandeng sebagai mitra koalisi adalah ketiga Parpol tersebut namun PAN sendiri juga masih membuka diri apabila ada partai politik (Parpol) lain yang akan bergabung.

Mensos Pimpin Shalat Jenazah Ibundanya

PALU, KOMPAS.com. Menteri Sosial Salim Seggaf Aljufrie memimpin shalat jenazah ibunda tercintanya Syarifa Lulu binti Idrus Aljufrie, sesaat sebelum dimakamkan di Palu, Rabu.

Salat jenazah tersebut berlangsung di masjid Alkhairaat, salah satu kompleks pusat perguruan Islam terbesar di kawasan timur Indonesia. Di belakang masjid itu juga terdapat kuburan Said Idrus bin Salim Aljufrie, salah satu ulama pendiri Alkhairaat yang juga ayahanda almarhumah.

Jenazah Ny Syarifa dimakamkan tepat di bagian kepala kuburan suaminya, Saggaf bin Syech Aljufrie. Almarhumah merupakan anak tertua dari turunan ulama terkenal Said Idrus bin Salim Aljufrie atau yang dikenal dengan "Guru Tua".

Hadir dalam pemakaman tersebut sejumlah pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu, serta pelayat yang diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih.

PKS: Ketua Panitia Angket Harus Inisiator

Hak Angket Kasus Century

VIVAnews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak sepakat penentuan pimpinan panitia angket Century hanya berdasar asas proporsionalitas semata. PKS khawatir angket akan kehilangan esensi apabila pertimbangan utama dalam penyusunan panitia angket ialah ukuran fraksi.

"Pemilihan ketua angket bukan cuma ditentukan oleh kuantitas (anggota fraksinya), melainkan oleh kesepakatan bersama antarfraksi," kata Misbakhun, anggota Komisi XI sekaligus inisiator angket dari Fraksi PKS, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2009. "Jika tidak, bisa-bisa roh angket akan menguap. Ketua angket harus dipegang oleh inisiator," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, panitia angket terdiri dari 30 orang anggota dewan. "Karena Demokrat ikut, maka pasti jumlah anggotanya pasti paling banyak di keanggotaan panitia angket," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI. Bagaimanapun, menurut Misbakhun, jumlah keanggotaan terbanyak tidak otomatis menjamin posisi fraksi sebagai ketua angket.

Reses, tiap anggota Dewan dibekali Rp 7 juta

Wonogiri (Espos). Setiap anggota DPRD Kabupaten Wonogiri diharuskan mengadakan minimal lima kali pertemuan dengan konstituennya selama masa reses mulai Selasa (24/11) hingga Senin (30/11).

Masing-masing dari mereka dibekali Rp 7 juta. Sudah menjadi tradisi, untuk mengisi masa reses, setiap anggota Dewan harus turun ke masyarakat menemui konstituennya guna menjaring aspirasi terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Aspirasi-aspirasi itulah nantinya akan menjadi bahan masukan untuk berbagai program pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui reses tersebut adalah sosialisasi perkembangan pemerintahan Wonogiri terutama terkait tugas anggota legislatif sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi, masukan, kritik, saran, dan kemajuan kinerja DPRD untuk pembangunan ke depan.

Salah satu anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdullah Rabbani, kepada Espos, Selasa (24/11), mengungkapkan selama masa reses ini, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota legislatif untuk menemui dan menjaring aspirasi dari konstituennya. Dana yang disediakan untuk masing-masing anggota legislatif senilai Rp 7.137.500. Semuanya untuk kepentingan masyarakat, sewa kursi, konsumsi, acara dan lain-lain.

10 Nama muncul dalam bursa Pilkada Wonogiri

Wonogiri (Espos). Persaingan memperebutkan kursi jabatan Bupati Wonogiri dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang diperkirakan bakal cukup ketat. Hingga November ini, lebih dari 10 nama calon telah muncul dan meramaikan bursa tersebut.

Informasi yang dihimpun Espos, nama-nama tersebut di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Mulyadi, Sekda saat ini, Suprapto, pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Banten, Sutadi, Ketua Organda dan Ketua Paguyuban Pengusaha Bus, Danar Rahmanto, seorang mantan marinir, Giyarto, Asisten IV Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng, Suwarsono, mantan Ketua DPD PAN Wonogiri yang juga mantan anggota DPRD Wonogiri periode 1999-2004, Fuad, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi), Kirno Sulieh, mantan Dandim Wonogiri, Suki, Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dan seorang dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo asal Wonogiri, Pranoto. Kendati sudah memunculkan diri ke permukaan, kebanyakan mereka belum memiliki “kendaraan” yang pasti.

'SBY Tunggu Waktu yang Tepat untuk Copot Jaksa Agung & Kapolri'

Jakarta. Selain merekomendasikan agar kasus Bibit-Chandra distop, Tim 8 juga merekomendasikan reposisi personel di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Presiden SBY diprediksi akan mencopot Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji pada saat yang tepat nantinya.

"Pada waktunya kedua orang itu (Kapolri dan Jaksa Agung) akan diturunkan," ujar Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid kepada detikcom, Selasa (17/11/2009) malam.

Hamid menganggap, desakan masyarakat agar Kapolri dan Jaksa Agung dicopot adalah wajar. Namun, presiden tidak bisa serta merta mengikuti kehendak masyarakat yang terus mendesaknya.

"Jadi presiden akan menunda itu dan akan menunggu timing yang tepat. Saya rasa SBY sudah berpikir bahwa realitanya dua pimpinan itu tidak mampu menyelesaikan masalah ini," kata Hamid.

FPKS: Keluarkan Perppu Untuk PPATK

INILAH.COM, Jakarta. Presiden SBY didesak segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang PPATK. Ini penting agar PPATK memiliki landasan hukum untuk membuka aliran dana Bank Century.

Hal tersebut diungkapkan anggota komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/11). "Audit BPK lebih fokus pada kebijakan Pemerintah menggelontorkan dana ke bank century," ujarnya.

Menurutnya, kondisi saat ini tergolong genting dan memaksa. Jika tidak ada Perppu PPATK, upaya untuk mengusut dugaaan kejahatan perbankan di bank century akan berhenti di tengah jalan.

"Penerbitan Perppu adalah indikator yang nyata dan serius bahwa Presiden ingin kasus ini menjadi terang benderang," imbuhnya.

Nasir Djamil: Mendesak Dikeluarkan Perppu PPATK

JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melaporkan hasil audit atas Bank Century ke DPR siang tadi. Meski dinilai sangat membantu DPR, namun hasil audit itu perlu didukung dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"DPR perlu segera mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Perppu tentang PPATK. Ini penting agar PPATK memiliki landasan hukum untuk membuka aliran dana Bank Century. Audit BPK lebih fokus pada kebijakan pemerintah menggelontorkan dana ke Bank Century," kata anggota Komisi IIII DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil dalam pesan singkatnya kepada okezone, Senin (23/11/2009).

Menurutnya, kondisi saat ini tergolong genting dan memaksa. Jika ada Perppu PPATK bisa bertindak. Jika tidak ada Perppu upaya untuk mengusut dugaan kejahatan perbankan di Bank Century akan berhenti di tengah jalan. "Penerbitan Perppu adalah indikator yang nyata dan serius bahwa Presiden ingin kasus ini menjadi terang benderang. Penerbitan Perppu tentang PPATK juga akan menghemat waktu dan biaya, terutama biaya sosial," tandasnya.

PKS Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Perbankan

JAKARTA. PKS mendesak dilakukannya reformasi perbankan. Desakan itu muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan lima pelanggaran dalam bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

"Reformasi sebagai salah satu agenda utama pemerintah," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal di Jakarta, Senin (23/11). Upaya tersebut, menurut Mustafa dapat dimulai dengan mereformasi sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral.

"Pasca krisis 1997 fungsi pengawasan BI sebenarnya telah membaik, namun sejak fungsi pemeriksaaan dan fungsi pengawasan perbankan di BI dipisah, kinerja pengawasan BI mengalami kemunduran," ujarnya. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya upaya investigasi untuk penyidikan dan penuntutan kejahatan perbankan dan keuangan, yang umumnya berskala besar dan signifikan merugikan keuangan negara.

Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong dilakukannya perubahan aturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana kejahatan di sektor perbankan dan keuangan. “Kami telah mengusulkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Keuangan dalam Prolegnas 2010-2014,” kata Mustafa yang anggota komisi keuangan dan Perbankan DPR ini .

Angket dan Nalar Publik

Oleh: Mukhamad Misbakhun, Anggota FPKS DPR RI

Kucuran dana pun tak terhindari setelah memperoleh legitimasi sebagai bank gagal. Proses kebijakan semakin menuai persoalan.

Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit-Chandra menyibak selubung misteri di balik kucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Konstruksi kebijakan bailout dikategorikan sebagai kasus korupsi. Fakta hukum yang terkandung di dalamnya menuntut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus tersebut.

Kegundahan publik sebelumnya telah terkuak. Pernyataan pemerintah yang mengategorikan Bank Century sebagai bank gagal pada Oktober 2008 justru kembali beroperasi pada 20 November 2008. Keesokan harinya, Bank Century kembali dinyatakan gagal.

Kucuran dana pun tak terhindari setelah memperoleh legitimasi sebagai bank gagal. Proses kebijakan semakin menuai persoalan.

Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada 30 Oktober 2008, dari PBI No 10/26/PBI/2008 yang menyebut persyaratan pengajuan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) kepada bank-bank yang memiliki minimum CAR 8 persen, berubah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pada 14 November 2008, BI mengeluarkan PBI No 10/30/PBI/2008 tentang perubahan persyaratan minimum CAR 8 persen menjadi positif. Bank Century pun memenuhi kualifikasi menerima fasilitas pembiayaan darurat (FPD).

Menteri Tifatul: Perlu Ada UU Penyadapan

VIVAnews. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyatakan penyadapan perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Jangan sampai semua lembaga memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

“Tidak semua lembaga boleh menyadap,” kata Tifatul dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23 November 2009.

Penyadapan, kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu, untuk mendapatkan bukti terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan akan ditata dan diatur dalam undang-undang khusus penyadapan. Namun jangan sampai antarinstitusi negara saling menyadap. "Saya khawatir hal ini malah sudah terjadi," katanya.

Menurut Tifatul penyadapan terhadap percakapan seseorang terhadap orang lain sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun beberapa lembaga negara seperti kepolisian dan KPK memiliki kewenangan untuk mendengar dan sekaligus merekam hasil percakapan seseorang dengan orang lain yang dinilai akan melakukan kejahatan yang merugikan negara.

PKS: BPK Bilang Bailout Century Rekayasa

INILAH.COM, Jakarta. Meski sedikit kecewa terhadap hasil audit BPK yang tak menyertakan aliran dana Bank Century kemana saja. Namun PKS mengaku senang karena pengucuran dana itu rekayasa.

"Kita tidak perlu kecewa, karena yang penting sekarang BPK sudah memberikan suatu pendapat ada rekayasa, penyimpangan, kekeliruan dalam hal bailout ini (Rp 6,7 triliun ke Bank Century)," ujar anggota Komisi XI Andi Rahmat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).

Politisi PKS ini menduga sebelumnya, jika hasi audit investigasi BPK tidak akan menyertakan aliran dana tersebut mengalir. "Harapan masyarakat hari ini dan juga harapan presiden hari ini ingin mengetahui kemana aliran dana itu mengalir," kata dia.

Tifatul: SBY Hanya Silaturahmi dengan Media

Jakarta. Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan pemanggilan pimpinan redaksi media oleh SBY adalah sarana komunikasi SBY dengan media. Forum tersebut hanyalah ajang tukar pikiran antara presiden dengan rakyatnya.

"Sebelum pemilihan presiden ada pemanggilan, sekarang juga ada pemanggilan. Jadi ini cuma silahturahmi. Jangan disebut panggil-memanggil," ujar Tifatul saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2009).

Menurut Tifatul, pemanggilan tersebut adalah sarana dialog antara Presiden SBY dengan media massa yang menyampaikan kepada rakyat. Tifatul menganggap tidak ada maksud lain.

Anggota DPR: Bebaskan Bibit-Chandra, Tak Usah Minta Mundur

Jakarta. Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menyayangkan adanya isu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dari pimpinan KPK sebagai deal atas pembebasan dirinya. Jika permintaan itu jika benar dilakukan SBY akan mencederai aturan hukum yang ada.

"Kalau ingin membebaskan Bibit dan Chandra, ya bebaskan saja. Tidak usah minta-minta mundur. Mengapa kalau mau membebaskan ada kompensasi lainnya," kata Nasir Jamil kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2009).

Menurut politisi PKS ini, isu tersebut didengarnya sejak Minggu (22/11/2009) kemarin. Kabar yang didengar Nasir menyatakan Menkum HAM Patrialis Akbar yang meminta Bibit dan Chandra mundur. Namun belakangan isu yang permintaan mundur itu atas perintah SBY. Jika isu itu benar, maka publik akan mempertanyakan komitmen SBY dalam menegakkan hukum.

"Kalau benar SBY melakukan hal itu, tentu akan menjadi tanda tanya besar di masyarakat, bahwa presiden telah melakukan permintaan mundur. Ini akan menjadi tanda tanya publik," paparnya.

Mensos Mendapat Medali Raja Abdul Aziz I

Jakarta. Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri, yang tercatat sebagai mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman, mendapat medali kehormatan Raja Abdul Aziz I dari Raja Abdullah. Momen istimewa itu terjadi, saat Salim Segaf menyampaikan laporan dan salam perpisahan kepada pihak Kerajaan dan Parlemen Saudi yang sedang melakukan rapat paripurna, Senin (16/11/2009) lalu. Peristiwa itu merupakan salah satu rangkaian dari farewell mission (tugas akhir masa jabatan) selaku Dubes yang berlangsung 11-18 November 2009.

"Alhamdulillah, kita mendapat kehormatan ini. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk bangsa dan pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Karena kita dipandang telah meningkatkan kualitas hubungan antar kedua negara. Hubungan yang tidak hanya bersifat diplomatik formal, melainkan memberi manfaat ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya," ujar Salim Segaf, (20/11/2009).

Hubungan Indonesia-Arab Saudi dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan signifikan. Volume kerjasama ekonomi sebelumnya tercatat US$ 3 miliar per tahun, dan saat ini telah mencapai US$ 5,9 miliar. Transaksi ekonomi non migas yang sebelumnya hanya US$ 600 juta, kini telah mencapai US$ 1,2 miliar.

Program 100 hari DKP Tak Konkret

PK-Sejahtera Online. Anggota komisi IV DPR Ri, Rofi Munawar menilai program 100 hari yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terlalu mengada-ada. "Tidak ada program yang konkret," kata Rofi usai rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di gedung dewan, Senin (16/11).

Seperti yang dikutip Suara Pembaruan, Selasa (17/11) Rofi menunjuk target kenaikan produksi perikanan dan budidaya yang dicanangkan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mencapai 353 persen sebagai program 100 hari sangat tak didukung data-data konkret.

"Itu program yang sangat ambisius, tanpa data yang akurat. Saya melihat program 100 hari anggota KIB II masih banyak pada tingkatan strategis dan jargon," tutur politisi PKS itu.

Begitu pula dengan empat indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan yang menjadi sasaran capaian akhir 2014, yang dinilai Rofi tidak akurat. "Banyak terjadi perbedaan data yang mencolok yag dipakai FAO maupun BPS, yang keduanya dipresentasikan dalam rapat kerja dengan komisi IV," terangnya.

Pilkada Kota Banjarmasin : PAN dan PKS Kembali Berkoalisi

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali berkoalisi, pada pemilihan walikota dan wakil wali kota Banjarmasin 2010.

Yudhi Wahyuni sebagai calon incumbent berduet dengan calon PKS, Haryanto. Duet ini dianggap sangat cocok karena masing-maisng berpengaruh di partainya. Seperti diketahui, Yudhi adalah ketua DPW PAN Kalsel, sementara Hariyanto menjabat ketua DPD PKS kota Banjarmasin.

Koalisi ini terbentuk setelah DPW PKS Kalsel mengeluarkan rekomendasi. Pada surat rekmendasi teratanggal 16 November 2009, ditandatangani ketua Dewan Wilayah Dakwah DPW PKS ustadz Rahman Hamim, disebutkan PKS resmi mengusung Yudhi-Hariyanto.

Keputusan tersebut seperti telah diprediksi banyak pihak. Sejak awal Yudhi sangat berharap untuk kembali berduet dengan PKS. Yudhi ingin mengulang sukses berduet dengan wakil PKS, Alwi Sahlan pada pilkada 2005.

15 Tokoh Indonesia Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia

REUTERS, JAKARTA. Tokoh-tokoh Islam dari Indonesia ternyata cukup diperhitungkan di mata dunia. Hal itu terbukti dengan masuknya sejumlah tokoh dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia.

Dalam buku "The 500 Most Influential Muslims in The World" yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), terdapat delapan nama tokoh Indonesia yang masuk kategori muslim paling berpengaruh.

Bahkan tiga tokoh Indonesia termasuk ke dalam 50 besar, yaitu Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi (18), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (35), dan ulama kondang, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) (48).

Hasyim Muzadi disebutkan sebagai pemimpin NU, organisasi muslim independen terbesar di Indonesia dan salah satu organisasi islam paling berpengaruh di dunia.

Semangat Berkorban vs Mengorbankan

Teks Khutbah Idul Adha

Sesungguhnya ada hubungan yang kuat antara pelaksanaan shalat ‘iedul adha, penyembelihan qurban, dengan eksistensi kita bahkan masa depan kita sebagai umat beriman. Sebagaimana digambarkan dalam Surah al Kautsar.

More Download @ Teks Khutbah Idul Adha 1430 H.zip

Peluang Besar di Pasar Halal Dunia

JAKARTA. Guna membangun kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dan bisnis bagi pelaku ekonomi di dalam dan luar negeri, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI akan menggelar World Halal Summit dan The 1st Indonesia Int'l Halal Business & Foof Expo 2010. Dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 23-25 Juli 2010. Mengangkat tema "New Paradigm of Int'l Halal Business".

"Nantinya diskusi dan seminar akan membahas semua yang berbau kehalalan dan syariah. Mulai dari produk pangan, industri, finance dan sebagainya. Kita juga ingin menyoliasisakan standardisasi halal di Indonesia kepada pelaku bisnis di dalam dan luar negeri," ujar Ketua MUI Pusat, Amidan kepada wartawan, Kamis (19/11), kemarin.

Penyelenggaraan World Halal Summit dan The 1st Indonesia Int'l Halal Business & Foof Expo 2010 juga diharapkan membuka akses bagi pelaku bisnis di Indonesia terjun ke dalam pasar halal dunia. Pasalnya, selama ini hanya segilintir pelaku bisnis dalam negeri yang ikut di dalamnya. Tidak heran jika Indonesia tertinggal dibandingkan negara lainnya dalam persaingan pasar halal.

"Pasar halal dunia justru dikuasai oleh pelaku bisnis dari negara non-muslim. Kita sangat ketinggalan. Oleh karena itu kerja sama antara swasta dan pemerintah bermain dalam pasar halal dunia perlu dilakukan ke depannya," tegas Amidan.

Bayan Sepuluh Hari Awal Dzulhijjah

Anjuran Meningkatkan Ibadah Pada Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah dan Shalat Idul Adha

Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram (suci) dimana amal ibadah di bulan ini pahalanya dilipatgandakan. Dan bulan ini juga merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji. Jutaan umat Islam berkumpul di tanah suci untuk menunaikan panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima.



More Download @ PK-Sejahtera.org/download/pdf

Tifatul Sembiring Mengaku SBY Kumpulkan Menteri

SKANDAL BANK CENTURY

Jakarta, RMOL. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, membenarkan ada pertemuan Presiden SBY dengan sejumlah menteri dari partai politik koalisi di Wisma Negara, tadi malam (Rabu, 18/11).

“Masalah koalisi, Presiden mengingatkan komunikasi antar partai koalisi di legislatif, Presiden SBY dengan pimpinan partai, dan antara Presiden SBY dengan menteri terkait,” kata Tifatul Sembiring, kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat paripurna terbatas dengan SBY, di Istana Negara, Jakarta (Kamis, 19/11)/.

Tifatul juga mengaku bahwa materi pertemuan membahas masalah angket Bank Century. Menurut Tifatul, Presiden SBY minta semua partai koalisi bersikap “lurus” dalam menghadapi skandal Bank Century.

Angket Century tidak Gembos

JAKARTA. Nasib Hak Angket kasus Bank Century akan ditentukan dalam Rapat Paripurna DPR 1 Desember 2009 mendatang. Hingga kini diyakini usulan membongkar skandal penyelewenangan dana talangan Rp 6,76 triliun untuk Bank Century lewat Hak Angket Century, tidak “gembos”. “Saya kira tidak (gembos –red) karena itu hak konstitusional dewan,” kata Wakil Ketua DPR, Anis Matta, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Sejauh ini tercatat 224 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Angket Century. Pada Kamis (19/11), Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan diterima-tidaknya Hak Angket Century ini akan diputuskan pada sidang Paripurna DPR 1 Desember 2009. Anis memastikan dalam sidang Paripurna nanti, baik anggota DPR atau tiap fraksi berhak mengutarakan pendapatnya soal usulan Hak Angket Century ini.

Anis menambahkan, mekanisme voting untuk memutuskan Hak Angket Century ini diterima atau tidak juga terbuka. Voting terjadi, kata Anis, jika perdebatan dalam sidang Paripurna tersebut tidak mencapai titik temu dan terjadi perimbangan antara yang menerima atau menolak usulan Hak Angket Century.

“Lebih baik Jokowi tidak nyalon”

Solo (Espos). Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih baik tidak maju lagi sebagai calon walikota dalam Pilkada 2010.

Demikian analisis dari Jaringan Masyarakat Independen Indonesia (JMII), menyikapi perkembangan politik menjelang pesta demokrasi masyarakat Solo pada April 2010 mendatang. Anggota Presidium JMII, Ahmad Walid menuturkan posisi incumbent, Jokowi sebenarnya bagaikan buah simalakama.

Karena kepopulerannya, Jokowi mempunyai banyak peluang untuk mencalonkan diri melalui berbagai jalur. Baik melalui PDIP, partai lain atau bahkan jalur independen seperti JMII. Apalagi sejumlah partai politik sudah terang-terangan memasukkan namanya dalam daftar kandidat calon. Posisi Jokowi itu, menurut Walid, bagaikan buah simalakama. Dilepas sulit, ditelan pun pahit dan beracun.

Dewan Sragen klarifikasi DPC PDIP

Sragen (Espos). Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen bakal mengambil inisiatif untuk melakukan klarifikasi secara lisan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Sragen dalam waktu dekat.

Langkah Pimpinan Dewan (Pimwan) itu sebagai tindak lanjut atas desakan dari sejumlah anggota Fraksi PDIP (FPDIP) untuk menyikapi surat rekomendasi DPP tentang pergantian Ketua DPRD Sragen. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono saat ditemui Espos, Rabu (18/11) seusai melakukan rapat Pimwan di Gedung Dewan.

“Inisiatif untuk melakukan klarifikasi secara lisan itu dibicarakan terlebih dulu dalam Badan Musyawarah (Banmus), karena sejauh ini Pimwan belum menerima jawaban DPC PDIP Sragen atas surat klarifikasi DPRD tentang penarikan nama Ketua DPRD Mbak Yuni (sapaan dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati-red). Saya tidak ingin ada interupsi-interupsi lagi dalam setiap sidang paripurna,” ujar Joko.

3 Legislator walk out saat paripurna RAPBD-P

Sragen (Espos). Sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD-Perubahan 2009 kembali memanas, Senin (16/11) malam, lantaran interupsi kepada Pimpinan Dewan (Pimwan) terkait dengan persoalan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen terus mencuat. Sebanyak tiga orang legislator melakukan aksi walk out sebagai wujud protes kepada Pimwan yang tidak segera merespon persoalan PDIP.

Interupsi yang disampaikan anggota Fraksi PDIP, Bambang Samekto kepada Pimwan sempat membuat Bupati Sragen Untung Wiyono berang, karena niatan untuk menyampaikan nota keuangan RAPBD-Perubahan sempat tertunda. Adu argumentasi antara Bambang Samekto dan Pimwan terkait persoalan surat rekomendasi DPP yang tidak segera disikapi Pimwan dan terkesan mengulur-ulur waktu itu sempat memancing dua orang anggota Dewan lainnya Bambang Widjo Purwanto dan Mahmudi Tohpati untuk memperingatkan Pimwan agar mengambil tindakan tegas.

Menurut dua politikus itu, Pimwan harus mengambil keputusan untuk membatasi interupsi, karena interupsi yang disampaikan tidak berhubungan dengan agenda sidang paripurna, melainkan menjadi persoalan di internal PDIP.

Pemkab-Dewan Kunker, dana habis Rp 590 juta

Wonogiri (Espos). Sekitar 100 orang terdiri atas anggota DPRD dan pejabat Pemkab Wonogiri melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta dan Banjarmasin, Minggu-Rabu (15-18/11). Anggaran yang dipakai Kunker mencapai Rp 590 juta.

Informasi yang dihimpun Espos, DPRD Wonogiri memiliki jadwal Kunker ke luar daerah sebanyak tiga kali dalam setahun. Dari tiga kali kunjungan tersebut, dua di antaranya dengan tujuan di Pulau Jawa dan satu ke luar Pulau Jawa.

Pada Kunker kemarin, empat komisi dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait berangkat bersama-sama. Komisi I, II dan III menuju Jakarta untuk studi banding masalah ekonomi, politik, pengarsipan dan pemerintahan, sedangkan Komisi IV berangkat ke Banjarmasin untuk studi banding soal Perda Pendidikan.

RAPBD 2010 minim, Pemkab harus lakukan penghematan

Wonogiri (Espos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri harus melakukan penghematan habis-habisan dalam penyusunan RAPBD 2010 menyusul minimnya pendapatan asli daerah (PAD) sementara banyak program/kegiatan yang tak bisa ditunda dan menyedot biaya besar.

Kegiatan dimaksud di antaranya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) senilai lebih dari Rp 21 miliar. Selain itu, juga anggaran rutin seperti gaji pegawai yang diproyeksikan naik pada 2010 mendatang. Akibatnya, diperkirakan banyak usulan proyek fisik yang terpaksa tak bisa dianggarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Suprapto, serta Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Budi Sena, dihubungi terpisah, Selasa (17/11) mengungkapkan, dalam pekan ini akan menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBP 2010.

“Ya, ini kan DPRD masih Kunker (kunjungan kerja-red), setelah itu masih menunggu rapat Banmus (Badan Musyawarah-red) DPRD. Rencananya kalau nggak pekan ini, ya pekan depan, KUA PPAS diajukan,” kata Suprapto.

Berjudi, Ketua Partai Golkar Kecamatan Tawangmangu ditangkap polisi

Karanganyar (Espos). Daniel Sunaryo, 52, oknum guru salah satu SMK swasta di Karanganyar yang juga dikenal sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan Tawangmangu, ditangkap polisi saat asyik bermain judi kartu bersama kawan-kawannya di lingkungan Pasar Wisata Tawangmangu, Senin (16/11) dinihari.

Hingga kini, warga Desa Tawangmangu RT 01/RW I tersebut ditahan di Mapolres Karanganyar untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Selain Daniel, turut diamankan pula lima penjudi lainnya yakni Saiful Arianto, 23, warga Dusun Nano RT 03/RW IV, Tawangmangu; Ngadiyo, 41, warga Desa Tawangmangu RT 02/RW I, Tawangmangu; Kliwon Iswanto, 52, warga Dusun Plalar RT 02/RW I, Desa Tengklik, Tawangmangu; Darwanto, 45, warga Dusun Nuton RT 03/RW XII, Desa Tengklik, Tawangmangu; dan Seman, 51, Dusun Sodong RT 03/RW VIII, Desa Tengklik, Tawangmangu.

Informasi yang dihimpun Espos, Selasa (17/11), penangkapan Daniel dan kawan-kawannya itu bermula dari laporan warga sekitar Pasar Tawangmangu yang gerah dengan aksi perjudian yang mereka lakukan. Saat itu, mereka berjudi semalam suntuk hingga dinihari di kios dalam pasar milik Wagiman.

Mantan Ketua DPRD resmi daftar lewat PDIP

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua Dewan periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya resmi mendaftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendaftar pertama tersebut maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan didukung 11 dari total 12 pimpinan anak cabang (PAC) di Kota Makmur.

Wardoyo datang sekitar pukul 10.00 WIB didampingi isteri serta sejumlah pendukung. Sesampai di Kantor DPC PDIP, dia diterima sejumlah panitia yang selanjutnya segera mencatat namanya. Setelah pencatatan nama dan penyerahan berkas selesai, tahapan terakhir adalah menyerahkan uang pendaftaran senilai Rp 30 juta tunai dari pihak Wardoyo kepada panitia.

Seusai mendaftar, Wardoyo di hadapan para wartawan mengatakan, Selasa (17/11) secara resmi dia telah mendaftarkan diri melalui partai berlambang banteng. “Hari ini saya sudah resmi mendaftar sebagai calon bupati. Kemudian yang bersama dengan saya hari ini bukanlah tim sukses saya melainkan lebih saya anggap sebagai mitra,” ujarnya, Selasa.

Anggota FPKS Minta SBY Laksanakan Rekomendasi Tim 8

Jakarta. Anggota Komisi III DPR dari FPKS Nasir Jamil berharap SBY menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. SBY diminta menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra.

"Intinya Presiden harus menindaklanjuti rekomendasi Tim 8, ini bagian dari pengembalian kepercayaan publik," kata Nasir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2009).

Nasir berharap Presiden menelaah baik-baik rekomendasi Tim 8. Kurangnya bukti dalam kasus tersebut diharapkan jadi dasar Presiden untuk meminta Kapolri atau Jaksa Agung menghentikan kasus tersebut.

"Saya lebih setuju kalau rekomendasi diteruskan dan ada SP3 atau SKPP untuk Bibit dan Chandra," ujar Nasir.

Program 100 hari DKP Tak Konkret

PK-Sejahtera Online. Anggota komisi IV DPR Ri, Rofi Munawar menilai program 100 hari yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terlalu mengada-ada. "Tidak ada program yang konkret," kata Rofi usai rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di gedung dewan, Senin (16/11).

Seperti yang dikutip Suara Pembaruan, Selasa (17/11) Rofi menunjuk target kenaikan produksi perikanan dan budidaya yang dicanangkan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mencapai 353 persen sebagai program 100 hari sangat tak didukung data-data konkret.

"Itu program yang sangat ambisius, tanpa data yang akurat. Saya melihat program 100 hari anggota KIB II masih banyak pada tingkatan strategis dan jargon," tutur politisi PKS itu.

Pemberantasan Illegal Fishing Harus Masuk Program 100 Hari DKP

PK-Sejahtera Online. Pemberantasan korupsi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) khususnya yang menyangkut kegiatan illegal fishing harus masuk dalam program 100 hari. Pasalnya sangat banyak kasus illegal fishing yang tidak tersentuh hukum bahkan cenderung bermesraan dengan pejabat di lingkungan departemen tersebut.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Ansory Siregar dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Senin (16/11) kemarin. Menurutnya akttivitas korupsi termasuk illegal fishing harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena merupakan penyakit yang sangat merusak.

Ansory mengemukakan kegiatan illegal fishing sejak tahun 1970-an sampai saat ini begitu marak terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan modus operandi yang juga semakin beragam. Penyebabnya, menurut dia, antara lain dikarenakan adanya celah pada aturan (hukum) yang memberikan peluang illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Undang - Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 memungkinkan nelayan asing untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia khususnya di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada pasal 29 ayat (1), misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, pada ayat (2) dinyatakan, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum intenasional.

Road Show Kewanitaan DPP PKS ke Lampung

PK-Sejahtera Online. Rangkaian kunjungan Bidang Kewanitaan ke 33 Provinsi di Indonesia memasuki tahap dua. Dalam rangkaian tersebut, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Ledia Hanifa, S.Si, M.Psi.T ditemani stafnya melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung, Sabtu—Ahad (14—15/11) kemarin. Dalam kesempatan kali ini Ledia Hanifa, mensosialisasikan dan menjelaskan Rekomendasi Rakornas Perempuan PKS, 19—21 Juni 2009. Selain itu Ledia juga menyempatkan untuk melakukan kunjungan media ke tiga media cetak harian di Lampung.

Saat berdiskusi dengan kru Lampungpost

FPKS: Pemerintah Langgar Hak-Hak Jamaah Haji

PK-Sejahtera Online, Jakarta. Pemerintah mengingkari hak-hak jamaah haji untuk memperoleh akomodasi berstandar layak kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 37 Undang-Undang No 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dua anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis MA dan Nurhasan Zaidi S.Sos menyimpulkan hal tersebut usai melaksanakan tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pelayanan ibadah haji di Saudi Arabia.

"Setidaknya soal perumahan dan transportasi masih jadi masalah. Jika tidak ada perbaikan ini bisa jadi pelanggaran serius," kata Nurhasan Zaidi, Rabu (18/11).

Nurhasan mencontohkan, kontrak penyewaan perumahan yang dilakukan PPIH Depag RI ternyata tak memiliki tasrih (izin) yang masih berlaku dari Pemerintah Saudi. Dalam kontrak perumahan itu juga tidak menyebutkan pemilik perumahan harus menyelesaikan izin sebelum pelaksanaan haji.

"Bola" di Tangan Presiden...

JAKARTA, KOMPAS.com. Pulang dari lawatan pertemuan APEC di Singapura, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan "dihadiahi" laporan kerja Tim Delapan yang dibentuknya untuk memverifikasi fakta atas kasus dua pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Sikap Presiden terhadap rekomendasi itu sangat dinantikan. Kabarnya, rekomendasi juga berisi mengenai reposisi dan reformasi di lembaga penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, tak ada pilihan lain bagi Presiden selain menerima rekomendasi tersebut. "Presiden memang punya hak untuk menerima atau menolak rekomendasi Tim Delapan. Tapi kedua pilihan itu ada konsekuensinya," kata Nasir, anggota Fraksi PKS, kepada Kompas.com, Senin (16/11).

Jika menolak atau tidak menindaklanjuti isi rekomendasi, menurut Nasir, Presiden sudah "menampar" wajahnya sendiri. "Iya dong, kan tim itu dibentuk Presiden, sudah bekerja kok malah dicuekin hasilnya," kata dia.

Jika menerima maka hal utama yang harus dilakukan oleh Presiden adalah menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan tiga institusi penegak hukum di Indonesia. "Artinya, Presiden harus mempercepat reformasi di Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Bagaimanapun juga, lembaga-lembaga itu dihuni oleh manusia, bukan malaikat. Dan menurut saya, tidak ada jalan lain bagi Presiden selain menerima rekomendasi tersebut," ujar Nasir.

F-PKS: Hak Angket Cara Optimal Bongkar Skandal Century

Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai hak angket adalah cara paling optimal untuk megurai skandal Bank Century. Hak angket memungkinkan penyelidikan yang mendalam atas kasus yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.

"Angket adalah cara yang paling optimal untuk dilakukan. PPATK yang terbentur peraturan bisa dipanggil, pejabat tinggi juga bisa diperiksa," kata Ketua F-PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2009).

Namu demikian, Mustafa tidak mau mengungkapkan bagaimana sikap fraksinya terhadap usulan hak angket Century tersebut. F-PKS, kata dia, mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengusulan suatu hak dewan.

"Sikap fraksi ya di Paripurna nanti," kata dia.

MUI: Film 2012 Sesatkan Umat dan Merusak Aqidah

SURABAYA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim meminta kepada pemerintah agar segera menarik peredaran film 2012 yang menceritakan tentang hari kiamat. Sebab film tersebut sesat, merusak aqidah dan meresahkan masyarakat Indonesia yang sebagian besar pemeluk agama Islam.

Menurut Ketua MUI Jatim KH Abdushomad Buchori, film tersebut yang membuat bukan orang muslim, tetapi nampaknya sengaja di suguhkan kepada orang muslim. Akibatnya dampaknya film tersebut sangat luas, bisa menyesatkan orang muslim dan merusak aqidah ajaran Islam

"Film itu sesat merusak aqidah dan mencemaskan. Kiamat itu soal ghoib, umat Islam memang wajib percaya adanya hari kiamat, tapi soal jam, tanggal, bulan, dan tahun, tidak ada manusia yang tahu. Itu adalah domain Allah SWT," kata KH Abdushomad Buchori Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim Selasa (17/11)

Abdushomad menjelaskan maslah kiamat telah dibeberkan didalam Alquran, misalanya didalam surat al a'raf 187-188, dalam surat Anaziat dan Ibrahim. Yang intinya menjelaskan tentang adanya hari kiaamat agar di imani dan diyakini bagi seluruh umat muslim, tetapi itu ilmunya Allah yang tidak bisa disepadani manusia.

Kedepankan Keimanan Sikapi Film 2012

BANDUNG. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali Da'i, MA, mengatakan, umat Islam wajib tidak mempercayai isi film 2012 yang bercerita tentang bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Jika umat Islam mempercayai isi film tersebut akan mengancam keimanan dan ketaqwaan. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk tetap mengedepankan keimanan jika menonton film tersebut. "Untuk sebuah peringatan dan hiburan saja,"kata dia kepada Republika, Senin (16/11).

Menurut Athian, sebelum film tersebut diputar di bioskop-bioskop, banyak umat Islam yang meminta penjelasan soal film tersebut dari sisi agama Islam. Pertanyaan tersebut, kata dia, datang dari berbagai kalangan baik per orangan maupun dalam kegiatan pengajian. Bahkan, imbuh dia, banyak kalangan mahasiswa yang meminta penjelasan mengenai film. Atas pertanyaan tersebut, kata dia, umat Islam harus tetap berpegang pada ajaran Allah SWT. Dalam Alquran, lanjut dia, disebutkan bahwa tak ada seorang pun, baik itu manusia maupun rasul yang bisa mengetahui kapan kiamat akan datang. "Jangankan soal kiamat, soal besok akan terjadi apapun manusia tidak ada yang mengetahui," ujar dia.

Masalah kiamat, sambung Athian, juga pernah dipertanyakan oleh manusia saat zaman Rosul. Ketika itu, umat Rosul bertanya tentang kapan kiamat akan tiba. Menjawab tentang hal itu, Rasul menyatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Masalah kapan kiamat akan datang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. "Tak ada yang mengetahui kapan kiamat akan datang, baik itu para nabi, malaikat, manusia maupun jin. Kapan hari kiamat hanya Allah SWT yang mengetahuinya," tutur dia.