jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 19 November 2009

“Lebih baik Jokowi tidak nyalon”

Solo (Espos). Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih baik tidak maju lagi sebagai calon walikota dalam Pilkada 2010.

Demikian analisis dari Jaringan Masyarakat Independen Indonesia (JMII), menyikapi perkembangan politik menjelang pesta demokrasi masyarakat Solo pada April 2010 mendatang. Anggota Presidium JMII, Ahmad Walid menuturkan posisi incumbent, Jokowi sebenarnya bagaikan buah simalakama.
Karena kepopulerannya, Jokowi mempunyai banyak peluang untuk mencalonkan diri melalui berbagai jalur. Baik melalui PDIP, partai lain atau bahkan jalur independen seperti JMII. Apalagi sejumlah partai politik sudah terang-terangan memasukkan namanya dalam daftar kandidat calon. Posisi Jokowi itu, menurut Walid, bagaikan buah simalakama. Dilepas sulit, ditelan pun pahit dan beracun.

“Mengacu ajaran keutamaan yang menyebutkan pujian belum tentu membahagiakan, kritik dan memberi ingat tidak berarti mencelakakan, dapat ditawarkan untuk dipertimbangkan oleh Jokowi, yakni lebih baik dan lebih bermanfaat bagi siapa pun dan pihak manapun, apabila Jokowi tidak maju lagi sebagai calon walikota dalam Pilkada Solo 2010. Tawaran ini sama sekali tidak mengurangi hak asasi Jokowi,” terang Walid kepada Espos, Senin (16/11).

Ia memaparkan posisi walikota dan wakil walikota adalah jabatan politik. Mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat mendudukkan aspirasi masyarakat sebagai faktor utama. Artinya, keinginan masyarakat yang tercermin dalam penentuan pilihannya, menjadi amanah bagi pejabat politik yang terpilih. Siapa pun yang terpilih, harus menjadi walikota atau wakil walikota bagi segenap lapisan masyarakat. Termasuk bagi warga yang tidak memilihnya.

Walid mengingatkan aspirasi semua lapisan masyarakat, baik yang memilih maupun yang tidak, harus didengar dan diperhatikan, agar tidak terjebak dalam praktik KKN. Termasuk kedekatan dalam jalur organisasi. Survei dukungan, menurutnya, perlu dilakukan untuk mengetahui aspirasi sebenarnya mayoritas masyarakat terhadap Jokowi, maju lagi atau tidak mau. Serta akan berpasangan dengan siapa dan melalui jalur yang mana.


Sumber: www.solopos.com/solo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar