Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Kardi, ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Selasa (24/11).Sukoharjo (Espos). Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo terus melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejakti Jateng), terkait dengan kasus dugaan korupsi dana purnabakti anggota Dewan periode 1999-2004.
Didampingi sejumlah Kasi, Kardi menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi dana purnabakti tetap dilanjutkan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana purnabakti merupakan kasus lama yang melibatkan 25 orang anggota Dewan periode 1999-2004. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,5 miliar.
Ketika itu, kendati payung hukumnya belum ada, masing-masing anggota Dewan menerima dana purnabakti senilai Rp 34 juta. Dari ke-25 anggota Dewan periode 1999-2004 yang terlibat, saat ini hanya tinggal tiga orang yang aktif, namun ketiganya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan.
Kardi menjelaskan Kejari Sukoharjo tidak pernah menghentikan kasus tersebut. Apabila masyarakat menilai penyelesaian kasus tersebut lama, sementara di daerah lain untuk kasus serupa sudah diproses dan selesai, menurut Kardi pandangan seperti itu tidak menjadi masalah.
Penyebabnya, Kejari Sukoharjo tidak mau gegabah menyelesaikan kasus ini. “Orientasi kami dalam penyelesaikan kasus bukan hanya sebatas pengadilan negeri (PN), melainkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Mengapa demikian, sebab hampir semua kasus korupsi, meski sudah diputuskan melalui PN, selalu dikasasi sampai MA.”
Sumber: www.solopos.com/sukoharjo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar