jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 20 Juni 2011

Mahfudz Siddiq: Komisi I meminta Pemerintah Bayar Tebusan terkait Darsem

DPR melalui Komisi I, meminta Pemerintah membayar diyat (tebusan ganti rugi) untuk Darsem, seorang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati namun dimaafkan pihak keluarga korban dan diwajibkan membayar 2 juta real atau sebesar Rp4,7 miliar.

Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan pembayaran sebelum tanggal 7 Juli 2011.

"Komisi I meminta Pemerintah terkait Darsem, membayar Rp4,7 miliar sebelum tanggal 7 Juli 2011 sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di DPR, Senin (20/6/2011).

Selain itu, Komisi I juga meminta agar Kemenlu bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Supaya kasus ini diminta tidak terulang ke depannya. "Untuk selanjutnya Komisi I meminta Kemenlu melakukan koordinasi dengan Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk tidak terjadi di waktu yang akan datang," jelasnya.

Sementara itu, terkait pos anggaran, banyak dari anggota DPR meminta agar BNP2TKI yang menyediakan dana. Tetapi, Kemenlu mengaku siap untuk menyediakan pos tersebut.

Sumber: Inilah.Com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar