jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Mahmud Mahfudz. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mahmud Mahfudz. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Juli 2011

Bibit Ditantang ke Solo

SOLO—Dukungan untuk warga Solo yang menolak pembangunan Ramayana Mal di lahan bekas PT Sari Petojo mengalir dari DPRD Jawa Tengah. Wakil rakyat itu, bahkan menantang Gubernur Bibit Waluyo datang ke Solo untuk berkomunikasi dengan warga, terkait pernyataannya yang menyakitkan warga Solo.

Sementara itu, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menuntut Gubernur Bibit bertanggung jawab terhadap rusaknya bangunan bekas PT Sari Petojo, yang sudah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) oleh Balai Pelestarian Pelestarian Purbakala (BP3).

Anggota Komisi A DPRD Jateng yang membidangi aset, Arif Awaludin, mengatakan, dia memahami kemarahan warga Solo.

Senin, 20 Juni 2011

Kepolisian Diminta Tertibkan Togel di Jateng

Judi toto gelap (togel) kembali marak di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Semarang, Salatiga, dan Magelang. Anggota Komisi E DPRD Jateng Mahmud Mahfudz mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait kegiatan judi togel tersebut. Laporan tidak hanya tertuju ke polisi, namun juga para tokoh masyarakat dan anggota dewan.

"Aparat harus segera bertindak tegas dan masyarakat harus ikut terlibat dalam pemberantasan serta pelaporan. Yang jauh lebih penting adalah pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat agar segera dientaskan dari kemiskinan, sehingga jauh dari judi togel," ujar Mahmud di Semarang, Senin (20/6).

Hasil informasi yang didapat dari Kepolisian, judi togel di Semarang telah beredar di kawasan Tanjung Emas dan Sampangan.

Senin, 23 Mei 2011

Mahmud Mahfudz, FPKS Jateng; Formula Kelulusan Harus Dibalik

Formula kelulusan saat ini yakni 60% hasil ujian nasional (UN) dan 40% hasil penilaian guru termasuk ujian sekolah, dinilai masih belum bisa mewujudkan suasana pembelajaran yang menenangkan anak.

Karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional harus membalik formula kelulusan tersebut, sehingga hasil UN hanya berpengaruh 40%. Demikian dipaparkan Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Mahmud Mahfudz dalam Live Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah bertema “Ujian Nasional, Permasalahan, dan Solusinya” yang diselenggarakan Radio Trijaya FM Semarang dan Radio Dangdut Indonesia Semarang di Hotel Dafam, Senin (23/5).

“Kalau UN hanya memengaruhi 40% kelulusan siswa, berarti pemerintah telah konsisten menghargai jerih payah guru, selain melalui sertifikasi dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Selain itu, penilaian juga bisa menyeluruh, termasuk perilaku dan kepribadian siswa. Karena itu, harus ada forum evaluasi UN secara menyeluruh agar formula kelulusan bisa 40:60,” tutur Mahmud Mahfudz.

Senin, 16 Mei 2011

Mahmud Mahfudz, FPKS Jateng; PPD RSBI Rawan Manipulasi Kuota

Kalangan DPRD Jawa Tengah meminta masyarakat mewaspadai manipulasi jumlah kuota penerimaan peserta didik (PPD) di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai TK/SD dan SMA.

Sebab,kuota 20% bagi siswa tidak mampu dikhawatirkan tidak sesuai kapasitas dan rawan dimanipulasi oleh pihak sekolah. Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Mahmud Mahfudz mengatakan kuota untuk siswa tidak mampu harus dipenuhi oleh masing-masing sekolah. “Jangan sampai siswa tidak mampu terabaikan hak untuk mendapatkan pendidikan,” tandasnya kemarin.

Pemantauan tetap dilakukan meski sedang berlangsung pendaftaran di masing-masing sekolah untuk mengontrol pihak sekolah agar tetap memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan.Sebab, kriteria siswa tidak mampu bukan hanya berdasarkan database, tapi pihak sekolah juga melakukan survei ke lapangan. “Daya tampung untuk siswa tidak mampu harus sesuai dengan verifikasi di lapangan sehingga tidak ada alasan untuk menolak siswa tidak mampu di RSBI,”kata Mahmud. Dia juga menyoroti persoalan rumitnya tahapan pendaftaran yang mesti dilalui oleh para calon siswa.Tahapan ini berpotensi terjadi penyimpangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sebaiknya tahapan pendaftaran disederhanakan untuk meminimalisasi praktik tersebut. Hal ini supaya tidak membebani siswa jika ingin mendapatkan di sekolah yang diinginkan,”papar Mahmud.