jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 20 Juni 2011

Hidayat Nur Wahid: TKI Dipancung Menusuk Rasa Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memancung TKI asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati, di Mekkah, Sabtu (18/6) kemarin. Menurut Hidayat, pemancungan itu sangat menusuk rasa kemanusiaan.

“Kejadian itu sangat menusuk rasa kemanusiaan. Pemerintah harus bisa memastikan untuk bisa melindungi TKI yang disebut pemerintah sebagai pahlawan devisa,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Senin (20/6).

Hidayat juga menyesalkan perwakilan pemerintah di Arab Saudi yang tidak mengetahui akan ada eksekusi pancung terhadap Ruyati, pada hari itu. “Sangat aneh Konjen ikuti proses hukumnya, tapi tidak tahu ada rencana eksekusi. Memang pihak Saudi harus memberi tahu, tapi harusnya Konjen juga mengikuti dan mencari informasi juga,” ungkap Mantan Ketua MPR tersebut.

Politisi PKS itu mengungkapkan lagi, harusnya Presiden SBY meminta langsung kepada Raja Arab Saudi, pertimbangan dibatalkannya eksekusi tersebut. “Kalau presiden meminta langsung, saya rasa itu masih bisa dipertimbangkan oleh Raja Arab Saudi,” kata Hidayat.

Ia mengatakan, ini merupakan pelajaran bagi presiden untuk memastikan jajarannya seperti Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI untuk benar-benar bise melindungi tenaga kerja, tidak hanya di Arab Saudi saja. Melainkan di tempat-tempat lainya.

“Mereka yang disebut pahlawan devisa oleh pemerintah harusnya bisa mendapat perlindungan maksimal,” katanya.

Menurut dia Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Arab Saudi, harus dikritisi. Indonesia juga meminta lebih selektif dalam proses perekrutan TKI.

Sumber: Dakwatuna

Tidak ada komentar:

Posting Komentar