PKS: Dubes dari PKS Selamatkan Banyak TKI dari Hukuman Mati

Hukuman mati yang diterima Ruyati binti Satubi (18/6) menjadi tamparan bagi pemerintah RI. Kasus besar ini segera menjadi perhatian publik, termasuk fraksi DPR RI PKS.

Fraksi PKS merasa perlu mencontohkan prestasi dubes PKS yang berjasa menyelamatkan banyak TKI di Saudi pada dua periode sebelum kasus Ruyati, agar kasus serupa tidak terulang. "Waktu kader PKS ust @salimsegaf aljufri jadi Dubes di Saudi 2 periode, banyak nyawa diselamatkan dari hukuman mati," demikian melalui twitter seperti di-retweet sekretaris DPD PKS kota Makassar Muzakkir Ali Djamil.

Djamil juga menyayangkan tidak ampuhnya proses diplomasi Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, hingga menyebabkan tingginya tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung oleh otoritas kerajaan Arab Saudi.

PKS: Semoga Kasus Ruyati Jadi Tinta Darah Terakhir TKI

Kasus hukuman mati terhadap Ruyati Binti Satubi oleh kerajaan Arab Saudi merupakan tamparan keras atas kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang terjerat hukum.

“Kinerja Kedubes RI di Arab Saudi, khususnya KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah, harus dievaluasi,” kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Syahfan Badri Sampurno, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 21/6).

Selain itu, Syahfan mendesak Menteri Marty Natalegawa menjalankan fungsi diplomasi dengan serius, terutama terkait kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri.

PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

"Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal," Mahfud menandaskan.

Mahfudz Siddiq: Komisi I meminta Pemerintah Bayar Tebusan terkait Darsem

DPR melalui Komisi I, meminta Pemerintah membayar diyat (tebusan ganti rugi) untuk Darsem, seorang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati namun dimaafkan pihak keluarga korban dan diwajibkan membayar 2 juta real atau sebesar Rp4,7 miliar.

Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan pembayaran sebelum tanggal 7 Juli 2011.

"Komisi I meminta Pemerintah terkait Darsem, membayar Rp4,7 miliar sebelum tanggal 7 Juli 2011 sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di DPR, Senin (20/6/2011).

Hidayat Nur Wahid: TKI Dipancung Menusuk Rasa Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memancung TKI asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati, di Mekkah, Sabtu (18/6) kemarin. Menurut Hidayat, pemancungan itu sangat menusuk rasa kemanusiaan.

“Kejadian itu sangat menusuk rasa kemanusiaan. Pemerintah harus bisa memastikan untuk bisa melindungi TKI yang disebut pemerintah sebagai pahlawan devisa,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Senin (20/6).

Hidayat juga menyesalkan perwakilan pemerintah di Arab Saudi yang tidak mengetahui akan ada eksekusi pancung terhadap Ruyati, pada hari itu. “Sangat aneh Konjen ikuti proses hukumnya, tapi tidak tahu ada rencana eksekusi. Memang pihak Saudi harus memberi tahu, tapi harusnya Konjen juga mengikuti dan mencari informasi juga,” ungkap Mantan Ketua MPR tersebut.

Sharing Twit @IskanQL Aleg PKS Terkait #Ruyat

Berikut sharing Iskan Qolba Lubis, anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PKS, terkait Ruyati, TKW yang dieksekusi mati dengan cara pancung pada Sabtu (18/6) kemarin...

1. Kita tentu menghormati hukum yg ada di KSA (Kerajaan Saudi Arabia), tp ada keanehan yg hrs diselidiki Deplu.

2. Pembunuhan yg membuat nyawa seseorang hilang kriminal, Raja pun tdk berhak memberikan"ampunan".

3. Hak berhak mengampuni adlh kel.korban,spt anak kandung atau suami/istri.