Komisi IV DPRD mempertanyakan banyaknya temuan tenaga honorer dan perawat magang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Pasalnya, banyaknya tenaga honorer tersebut ditakutkan akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di Sukoharjo.
Anggota Komisi IV DPRD M Samrodin mengatakan di lingkungan DKK terutama di tingkat Puskesmas masih ditemukan banyak tenaga honorer. Padahal, secara tidak langsung banyaknya tenaga honorer tersebut akan mempengaruhi kegiatan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sangat terbukti ketika kesejahteraan tenaga honorer masih kurang diperhatikan mereka akan bekerja dengan setengah hati. Berbeda kalau mereka berasal dari PNS yang kesejahteraannya sudah dijamin. “Kalau kondisinya seperti ini ditakutkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan program kesehatan bagi warga miskin tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Samrodin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/6).
Menurut dia, dari banyaknya tenaga honorer di Puskesmas, gaji mereka sekitar Rp 250.000-Rp 300.000 per bulan. Artinya, dengan melihat gaji yang mereka terima bisa bekerja dengan setengah hati. “Mereka berharap dengan gaji kecil suatu saat akan diangkat menjadi PNS. Namun, di lain sisi Pemkab terlalu terbebani dengan belanja pegawai jika kebanyakan melakukan rekrutmen PNS,” paparnya.
Kepala DKK, Agus Prihatmo mengatakan sampai saat ini di semua Puskesmas masih kekurangan perawat. Maka untuk menutupi kekurangan dilakukan dengan tenaga honorer dan tenaga magang dengan imbalan yang kecil. “Perawat magang saat ini ada 53 orang dan itu tersebar di seluruh Puskesmas,” katanya.
Agus mengatakan, honor perawat magang antara Rp 200.000-Rp 500.000 per bulan. Dan jumlah tersebut dari satu Puskesmas satu dengan lainnya tidak sama dan mempertimbangkan aspek ramai tidaknya Puskesmas tersebut. “Kondisinya memang seperti ini dan yang jelas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak ada kendala,” tegasnya.
Sumber: Joglosemar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar