INILAH.COM, Jakarta. Tak menjalani peran dan dianggap melanggar perjanjian kontrak koalisi, PKS dan Golkar terancam dikeluarkan dari koalisi. Ancaman itu pun sudah mulai disuarakan Partai Demokrat dan menghimbau kedua partai tersebut untuk kembali ke jalur perjanjian koalisi."Mereka harus siap-siap kami hengkangkan! Memang kalau menurut saya sebaiknya diganti, karena apapun argumentasi dari PKS dan Golkar, koalisi melihat pembelaan mereka sudah sangat ngawur!" tegas anggota Pansus Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (27/2).
Sebagai praktisi hukum, ia mengatakan, dirinya tak melihat ada satupun bukti hukum dalam Pansus. Selain itu, Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini menilai Pansus merupakan produk politik yang bertolak belakang dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum.
"Tugas Pansus itu harus dipahami hanya sebagai penyelidik. Sedangkan masalah penyidikan itu tugas Polisi dan KPK," tandasnya.
Sebelumnya, usai menyebutkan nama-nama yang bertanggung jawab atas skandal aliran dana Bank Century dalam pandangan akhir fraksi lalu, dua parpol koalisi PKS dan Golkar dinyatakan telah melanggar code of conduct atau perjanjian koalisi. Partai Demokrat menilai kedua partai tersebut 'nakal' padahal sudah berkali-kali ditegur. [jib]
Sumber: Detik.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar