INILAH.COM, Jakarta. Silang sengkurat soal posisi Partai Golkar dan PKS di koalisi SBY-Boediono masih terus bergaung terutama dari Partai Demokrat, karena hingga kini, Presiden SBY belum berkomentar soal posisi dua partai itu. Namun secara teoritis dan kalkulasi politik, SBY tak bakal berani mendepak dua partai itu. Mengapa?
Serba simpang siur dan tidak menentu. Itulah potret koalisi SBY-Boeidono saat ini, tepatnya setelah pembacaan sikap akhir sejumlah fraksi di Pansus Bank Century, pekan lalu. Setidaknya beberapa partai peserta koalisi justru kritis terhadap kasus Bank Century. Berbeda dengan Partai Demokrat dan PKB yang menyoal Century.
Meski dari kubu Partai Demokrat, usulan provokatif dan pernyataan agitatif muncul terkait posisi politik Partai Golkar dan PKS. Seperti sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang tegas-tegas menyebutkan Partai Golkar dan PKS bukan lagi menjadi bagaian koalisi sejak menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab dalam kasus Bank Century.
Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul juga menegaskan pihaknya akan segera menendang dua partai itu dari barisan koalisi SBY-Boediono. Karena Partai Golkar dan PKS telah keluar dari kontrak koalisi dan bertindak insubordinat. "Mereka harus siap-siap kami hengkangkan! Memang kalau menurut saya sebaiknya diganti, karena apapun argumentasi dari PKS dan Golkar, koalisi melihat pembelaan mereka sudah sangat ngawur,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (27/2).
Merespon ragam pernyataan para petinggi Partai Demokrat, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, pernyataan para petinggi Partai Demokrat tak membuat pihaknya bergeming. Karena, bagi Partai Golkar yang terpeting adalah sikap Presiden SBY.
"Kita belum dengar dari Pak SBY. Tapi jika kami dikeluarkan dari koalisi oleh Pak SBY, kami juga tidak takut,” ujarnya seolah menantang.
Setali tiga uang dengan Partai Golkar, sikap politik PKS juga demikian. Menurut Sekjen DPP PKS Anis Matta, seharusnya koalisi SBY-Boediono kian solid dengan adanya kasus Century. Karena bagi PKS, Pansus Century sebagai wujud pertanggungjawab moral dan politik partai ke publik. "Kasus Bank Century telah menunjukkan pertanggungjawaban moral dan politik kita kepada publik dengan mengungkapnya secara jujur, benar, dan terbuka sesuai data dan fakta yang ada Seharusnya koalisi menjadi lebih solid dengan kasus Bank Century," tegasnya
Ia juga menilai, pendekatan seperti ancaman-ancaman justru menciderai demokrasi. “Ancaman-ancaman seperti reshuffle dan keluar dari koalisi justu mengusik kredibilitas moral kita dan menunjukkan arogansi kekuasaan,” tegasnya.
Sikap kukuh dan tak bergeming oleh Partai Golkar dan PKS memang membuat gregetan Partai Demokrat sebagai partai penyokong utama pemerintahan SBY-Boediono. Provokasi dan agitasi dari elit Partai Demokrat nyatanya tak mempengaruhi sikap akhir dua partai peserta koalisi SBY-Boediono ini. Kondisi ini pula seperti menanti sikap politik Presiden SBY terkait posisi dua partai politik ini. Apakah mendepak dua partai tersebut dengan menggantikannya dengan Partai Gerindra dan PDIP?
Hanya saja, menurut pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari, potensi pendepakan terhadap Partai Golkar dan PKS kecil kemungkinan terjadi. Karena dalam pandangan Qodari, sikap politik Partai Golkar dan PKS terkait kasus Bank Century memiliki common sense dengan masyarakat luas.
"Potensi reshuffle kecil. Nanti kalau ada reshuffle terhadap Partai Golkar dan PKS, publik justru akan ada di belakang dua partai ini seperti kasus Bibit-Chandra. Ini riskan bagi SBY,” jelasnya ditemui seusai Diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (27/2).
Dalam survei Indo Barometer pada 8-18 Januari, terungkap memang kasus Bank Century cukup berpengaruh terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu pula publik cukup antusias melihat kasus ini agar dibuka secara terang benderang. Seperti terungkap sebanyak 43% menyatakan Sri Mulyani salah dan sebanyak 46% publik menilai Boediono salah. Serta 25% publik menilai SBY salah. Tidak hanya itu, sebanyak 75% publik menilai puas pada kerja SBY, dan hanya 40% publik puas dengan kinerja Wapres Boediono, sedangkan 44% publik tidak puas.
Survei Indo Barometer juga menyebutkan jika pemilu presiden dilakukan saat survei, terjadi penurunan dukungan kepada Wapres Boediono yang hanya meraih dukungan 18%. Sementara SBY masih di kisaran 55%. Meski kasus Bank Century tidak terlalu menganggu citra Presiden SBY, tetap saja mayoritas publik (48%) menilai kasus Bank Century dapat merusak citra SBY, dan hanya 18% publik yang menilai kasus Bank Century tidak dapat merusak citra SBY.
Presiden SBY yang selama ini dikenal sebagai politisi yang berkiblat pada hasil-hasil survei politik, tampaknya tak berlebihan jika secara kalkulasi politik, riskan bagi SBY mendepak Partai Golkar dan PKS yang dalam kasus ini mendapat suntikan moral dari kebanyakan publik.
Lalu apa sikap politik Presiden SBY? [mor]
Sumber: Inilah.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar