JAKARTA (SI). Sehari menjelang rapat paripurna DPR terkait kasus Bank Century,Partai Demokrat belum juga berhasil melobi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam pertemuan tertutup partai politik (parpol) anggota koalisi pendukung pemerintah di kediaman Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Golkar dan PKS masih bersikeras dengan pendapatnya bahwa terjadi pelanggaran dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout terhadap Bank Century.
Sementara Partai Demokrat dan beberapa koalisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sudah punya kesepahaman bahwa pelanggaran terkait FPJP dan bailout hanyalah pada tingkat pelaksanaannya. Sementara kebijakan dan prosedurnya dinilai sudah tepat.
”Sikap Golkar sampai hari ini masih konsisten seperti dalam pandangan awal dan pandangan akhir fraksi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Diketahui, pertemuan antarpimpinan partai koalisi di kediaman Syarif Hasan digelar pada Minggu (28/2).
Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia, pertemuan itu dihadiri semua wakil partai mitra koalisi.Pertemuan memang digagas untuk menyamakan sikap koalisi,khususnya Golkar dan PKS, yang dianggap masih bersikukuh dengan pendapatnya mengenai kasus Bank Century.
Menurut Priyo,meski pihaknya tidak membatasi untuk terus berkomunikasi termasuk lobi-lobi,dia tetap berani memastikan bahwa sikapnya di paripurna nanti sesuai dengan pandangan akhir fraksi. Bahkan, lanjut dia, partainya sudah menyiapkan skenario jika pengambilan keputusan di paripurna nantinya harus melalui voting. ”Golkar solid untuk masalah Century. Kita memastikan nanti kalau voting sesuai dengan kebijakan DPP,” ungkapnya.
Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, jika tetap konsisten dengan sikap itu,berarti Golkar tetap melihat pertanggungjawaban kasus Century ada pada pejabat di beberapa lembaga seperti Bank Indonesia,Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Saham (LPS), dan jajaran direksi Bank Century. Sementara jika berpendapat bahwa yang melanggar hanyalah pelaksanaannya, kata Priyo, maka yang dibebani tanggung jawab hanyalah LPS ke bawah.
”BI dan KSSK tidak (terlibat) karena hanya pelaksananya saja.Tetapi kan Golkar masih konsisten seperti dalam pandangan akhir fraksi,”tandasnya. Sekjen DPP PKS Anis Matta mengungkapkan alasan serupa. Menurut Wakil Ketua DPR ini,pertemuan- pertemuan yang digelar pimpinan koalisi tidak akan menggoyahkan sikap partainya terkait penyusunan kesimpulan akhir Pansus Century.
”Sikap Golkar tidak ada yang berubah.Seperti halnya PKS, kita juga tidak ada yang berubah,” katanya. Anis mengungkapkan, meski akhir-akhir ini seolah ada perseteruan di internal koalisi, di mana PKS dan Golkar dianggap telah membangkang,dia tetap melihat bahwa sejauh ini masih pada garis yang benar.Dia juga mengaku tidak terganggu dengan pernyataan elite Partai Demokrat yang memosisikan PKS dan Golkar sudah menyimpang dari koalisi dalam menyikapi kasus Century.
Dia menegaskan, sepanjang Presiden SBY tidak menegurnya, kasus Century tetap dianggap sejalan dengan kemauan Presiden SBY. ”Yang kita anggap yang official hanya dengan Pak SBY dengan Ustad Hilmi (Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin). Selain itu, kita anggap tidak official,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengklaim bahwa koalisi sudah menemukan kata sepakat terkait kasus Bank Century.Ketua DPP Partai Demokrat ini optimistis pendapat semua fraksi dari partai koalisi akan sama dalam rapat paripurna DPR hari ini. Namun, ditanya dalam hal apa saja yang telah disepakati, Anas menolak memberikan penjelasan detil.
”Tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan di antara kami,” ungkapnya. Sementara itu, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengakui adanya lobi dari pemerintah dan Partai Demokrat terhadap PAN baik secara formal melalui Partai Demokrat maupun lobi secara tidak formal melalui perseorangan. Menurut dia,lobi itu adalah hal wajar sejauh menyampaikan pandangan tapi tidak sampai memaksakan kehendak.
”Dalam lobilobi tersebut, PAN bebas menentukan sikap dan tidak pernah merasa tertekan,” katanya. Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan,lobilobi politik yang dilakukan menjelang rapat paripurna DPR tentang penyelesaian kasus Bank Century jangan sekadar untuk menjegal lawan politik namun seharusnya tetap diarahkan bagi kepentingan publik yang lebih besar.
Bagaimana pun, kepentingan politik tak bisa dilepaskan dari keberadaan dan kerja Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century dalam dua bulan terakhir ini.Maka,wajar ketika nuansa politis turut mewarnai hiruk-pikuk eksistensi panitia angket,mulai dari ancaman reshuffle hingga iming-iming kursi menteri.
Dia mengatakan,lobi-lobi yang dilakukan harus menyangkut substansi penyelesaian, bagaimana putusan paripurna akan diambil dan hasil paripurna benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar. Sekadar untuk diketahui, empat fraksi menyebut Sri Mulyani dan Boediono sebagai pihak yang diduga ikut bertanggung jawab dalam kasus Bank Century,terutama dalam kasus pemberian dana talangan (bailout) untuk bank itu sebesar Rp6,7 triliun.
Fraksi itu adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).Dari 560 kursi di DPR,mereka memiliki 274 kursi atau 48,93%. Sementara lima fraksi lainnya dibagi dalam beberapa pandangan. (rahmat sahid/ ant)
Sumber: Seputar Indonesia Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar