PKS, Golkar, PDIP Melunak

JAKARTA. Partai Demokrat berhasil melobi fraksi-fraksi di Pansus Century untuk tidak menyebut nama dalam rekomendasi akhir yang dibacakan Rabu (3/2). Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan, partai koalisi telah melakukan pertemuan di rumah Syarif Hasan, ketua DPP PD yang juga Menteri Koperasi dan UKM dan berhasil membuat kesepakatan.

’’Pertemuan parpol koalisi tadi malam (Minggu 28/2) di kediaman Menkop UKM Syarif Hasan,’’ kata Anas lewat pesan singkat yang diterima wartawan. ’’Tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan di antara kami,’’ lanjutnya. Namun, Anas merahasiakan kesepakatan yang dimaksud.

Sebelumnya, partai koalisi bertemu di Cikeas pada 22 Februari lalu. Pertemuan atas inisiatif Hatta Radjasa, ketua umum PAN yang juga Menko Perekonomian, itu batal dan acaranya berubah menjadi konsolidasi internal Partai Demokrat. Beredar rumor, Presiden SBY membatalkan pertemuan itu.

Meski Anas mengklaim telah terjadi kesepakatan di antara parpol koalisi, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Sekjen PKS Anis Matta membantah. Terlepas dari ada tidaknya pertemuan itu, anggota Pansus dari PPP, Romahurmuzy, membenarkan bahwa rekomendasi Pansus akhirnya tidak menyebut nama.

Priyo Budi Santoso membantah bahwa telah terjadi kesepakatan antara parpol koalisi. Tanpa mengakui adanya pertemuan partai koalisi di rumah Syarif hasan tadi malam, Priyo mengatakan, lobi lanjutan digelar siang atau sore ini. Golkar tetap bersikukuh pada sikapnya. ’’Tapi saya tidak tahu sikap partai lain seperti di Gerindra,’’ ujarnya.

Anis Matta menegaskan keheranannya karena dirinya tidak turut diundang dalam pertemuan itu. Namun, dia sudah bertanya kepada Priyo Budi Santoso dan mendapat informasi tak ada kesepakatan dalam pertemuan. ’’Saya tidak tahu tapi saya tanya Pak Priyo (Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso) tak ada kesepakatan,’’ ujarnya di Gedung DPR Jakarta, pagi tadi.

Anis memastikan PKS tak akan berubah sikap. Anis mengaku juga tidak tahu siapa perwakilan PKS yang hadir dalam lobi tersebut karena dia sedang di luar kota. Dia menandaskan, PKS hanya mendengar SBY, bukan orang-orang dekatnya.

’’Yang official dari SBY yang lainnya tidak karena kita komunikasi dengan SBY. Semua sikap bersama koalisi dan keputusan politik pembicaraannya antara pak SBY dengan Ustad Hilmi (Ketua Majelis Syuro PKS),’’ tegas Anis.

Priyo Budi Santoso mengatakan, pernyataan staf khusus Deny Indrayana bahwa ada Parpol yang melobi SBY soal kasus hukum mengganjal dan mengganggu koalisi. ’’Posisi partai termasuk koalisi menjadi sulit dan harus menjaga jarak dengan Demokrat.’’

Romahurmuzy, anggota Pansus dari PPP, mengatakan, rekomendasi akhir Pansus Century tak menyebut nama. Hal itu diungkapkan Romy, panggilannya, di sela-sela rapat Tim Perumus di Hotel Santika, Jakarta, Minggu (28/2) tadi malam.

Soal mengapa sikap Fraksi PKS, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar yang sebelumnya menyebut nama Boediono, Sri Mulyani, dan sejumlah pejabat terkiat bailout Century, Romy mempersilakan tanya ke yang bersangkutan. ’’Tanya mereka saja,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, Demokrat juga ikut melunak. Jika pada laporan akhir fraksi dulu menyatakan tidak ada pelanggaran terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Penyertaan Modal Sementara (PMS), kini Demokrat mengakui adanya kesalahan.

Romy mengatakan, hasil keputusan akhir Pansus berada di jalan tengah dengan melunaknya semua fraksi. ’’Jalan tengahnya, rekomendasinya diselesaikan ke penegak hukum,’’ ujarnya.


Bocoran Rekomendasi

Penjelasan Rommy senada dengan bocoran rumusan rekomendasi Pansus yang telah beredar di kalangan wartawan yang biasa meliput di DPR RI. Selasa (2/3) besok dijadwalkan pansus akan melaporkan hasil kerjanya dan sehari sesudahnya yaitu Rabu (3/3) akan diambil keputusan paripurna.

Rumusan rekomendasi pansus itu terdiri atas lima rekomendasi, namun tanpa penyebutan nama yang harus bertanggung jawab. Secara garis besar rekomenasi Pansus adalah pertama, merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum yaitu Polri dan KPK. Kedua, bersama DPR membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.

Ketiga, melakukan pemulihan aset yang diambil tak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Rekomendasi keempat, meminta pemerintah menyelesaikan masalah yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan.

Rekomendasi kelima, meminta kepada DPR agar menidaklanjuti rekomendasi panita angket dengan membentuk tim pemantau tindak lanjut rekomendasi panitia angket. Tak disebutkan nama-nama pihak yang bertanggung jawab, kata Priyo, bukan berarti lobi telah tercapai kesepakatan. ’’Itu masih belum final, hari ini pansus masih rapat pleno. Kita tunggu saja,’’ ujarnya.

Sebelumnya, dalam pandangan akhir, Fraksi PKS, PDIP, dan Golkar menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. (sit, viv)


Sumber: Surabayapost Online