Multipartai, Sistem Presidensial tidak Efektif

JAKARTA,(PRLM). Peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) 5 persen, semata untuk penyederhanaan parpol. Dengan multipartai sistem presidensial tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintahan tidak akan efektif dan demokrasi akan terus dalam transisi.

Demikian dikemukakan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham bersama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam dialog ”Revisi UU Parpol Hambat Demokrasi?” di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (8/6).

”Kita tidak ingin setiap mau pemilu selalu merevisi bahkan membongkar UU Parpol dan Pemilu. Ini terkait dengan posisi demokrasi kita; apakah dalam posisi konsolidasi atau masih transisi,” kata Idrus.

Mantan Ketua Pansus Skandal Bank Century DPR RI itu menegaskan, jika Indonesia terus dalam demokrasi transisi yang terjadi adalah politik oligarki, kekuasaan dipegang oleh segelintir orang dan politik transaksional yang menjadikan sistem presidensial tidak akan pernah efektif. Oleh karena itu, penyederhanaan parpol suatu keharusan. ”Ke depan fraksi yang ada hanya dua, yaitu fraksi oposisi dan pendukung pemerintah,” katanya.

Namun, Anis Matta masih yakin jika Pemilu 2014 mendatang akan banyak parpol tengah, meski Demokrat, Golkar, PDIP dan PKS tetap besar. ”Saya mendukung penyederhanaan parpol tersebut, tetapi tidak dengan PT 5% dan cukup 2,5%. Oleh karena itu, pembentukan parpol baru jangan ditutup,” katanya.

Karena itu, PT 5 persen tidak akan membunuh partai kecil, justru merepotkan partai besar. Alasannya, tren politik di Indonesia, suara partai besar terus disedot parpol kecil yang makin semangat akibat diterapkan PT itu. Contohnya, Gerindra dan Hanura, sudah memulai debutnya dengan baik dan langsung bisa lolos PT 2,5 persen.


Sumber: Pikiran Rakyat Online