”Itu Hanya Ucapan Terima Kasih”

SUKOHARJO. Suara Guru Tidak Tetap (GTT) di Sukoharjo terkait pemotongan dan penundaan gaji di Sukoharjo terbelah menjadi dua kubu. Perwakilan dari para GTT yang mengatasnamakan Paguyuban GTT Sukoharjo menilai, kalau pemotongan gaji itu ada, hal itu kemungkinan terjadi pada GTT di luar paguyuban.

“Untuk GTT yang sudah masuk jadi anggota paguyuban, kita yakin tidak ada pemotongan gaji, karena kita sudah masuk ke database Dinas Pendidikan (Disdik),” ujar Ketua Paguyuban GTT Sukoharjo, Hardi dalam jumpa pers, Selasa (12/1).

Jumpa pers tersebut atas prakarsa paguyuban tersebut dihadiri oleh sekitar 12 orang GTT yang mewakili 136 GTT di Sukoharjo yang sudah menjadi anggota paguyuban. Dikatakan Hardi, konferensi pers tersebut digelar untuk meluruskan anggapan pemotongan gaji terhadap GTT di Sukoharjo.

Melalui media tersebut, Hardi ingin mengatakan bahwa tidak ada pemotongan gaji GTT yang sudah menjadi anggota paguyuban. Bahkan, menurut dia, dalam hal penerimaan gaji mereka menerima secara tunai tanpa adanya pemotongan sedikit pun. “Baru saja kita sebagai guru GTT menerima gaji guru untuk bulan Juli-Desember 2009 sebesar Rp 4,260 juta,” ujarnya.

Hardi menjelaskan, di luar 236 GTT yang menjadi paguyuban, secara total GTT di Sukoharjo jumlahnya mencapai ribuan. Dengan jumlah sedemikian banyak, jelas Hardi, tidak tertutup kemungkinan para GTT tersebut tidak dapat terkontrol dengan baik. Termasuk jika saja terjadi pemotongan gaji.

“Mungkin benar adanya pemotongan gaji tersebut, namun itu GTT di luar jumlah 236 yang ada di bawah naungan paguyuban ini, karena tiap tahun jumlah GTT jumlahnya juga bertambah,” ujarnya kepada Joglosemar.

Sidak

Sebagai tindak lanjut dari pengaduan guru PNS dan GTT di DPRD Sukoharjo kemarin, Komisi IV menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke SMP N 1 Mojolaban, , Selasa (12/1). Sidak itu untuk menanyakan kebenaran berita pemotongan tersebut.

Salah satu anggota Komisi, M. Samrodin mengatakan, mestinya kalau ada pemotongan apapun terhadap guru, hal itu harus transparan dan diketahui kejelasan peruntukannya. Sebab, fakta tersebut sangat ironis dengan kebijakan Bupati Sukoharjo yang menerapkan pendidikan gratis dengan slogan good governance.

“Komisi IV akan berkoordinasi dengan anggota komisi lain untuk menindaklanjuti masalah ini dan akan melakukan hearing dengan Kepala Disdik secara langsung,” ujarnya.

Ada yang unik dalam Sidak tersebut. Secara kebetulan, kedatangan Komisi IV bertepatan dengan kunjungan beberapa staf Disdik. Kepala Bidang Sekolah SMA dan SMP Disdik Sukoharjo, Dwi Atmojo Heri, mengatakan, kedatangan mereka ke SMP N 1 Mojolaban tidak terkait dengan pemberitaan media mengenai pemotongan gaji guru bersertifikasi.

“Saya ke sini murni untuk meninjau kesiapan SMP N 1 Mojolaban dalam menghadapi UN 2010,” terangnya.

Sedangkan Kepala SMP 1 N Mojolaban, Kusumo Wardhani mengatakan, kunjungan Disdik adalah kunjungan murni Disdik untuk persiapan menghadapi UN. “Saya meminta klarifikasi pernyataan Pak Murdiyanto, karena itu bisa berdampak pada nama baik sekolah ini. Sebab itu bukan pemotongan gaji, melainkan ucapan terima kasih,” ujarnya. (mal)


Sumber: Harian Joglosemar Online