VIVAnews. Wacana evaluasi koalisi dan kabinet semakin menguat. Namun, bantahan demi bantahan dari partai koalisi juga terus bermunculan. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menilai kabar mengenai perombakan kabinet itu baru merupakan wacana media massa.
"Kami sendiri belum mendapatkan surat resmi," ujar Anis kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2010.
Politisi yang kini menjabat wakil ketua DPR itu menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi terkait evaluasi koalisi ataupun perombakan kabinet dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anis juga membedakan antara evaluasi menteri dan evaluasi koalisi.
Menurut Anis, evaluasi menteri merupakan bagian hak prerogratif presiden. "Kami telah membantu beliau dengan memberikan kader terbaik," kata Anis.
Sementara mengenai koalisi, Anis menyatakan fraksi PKS juga melakukan evaluasi umum. "Tidak terkait menteri secara khusus, itu tugas presiden," kata dia.
Isu perombakan kabinet ini belum juga memudar meskipun sejumlah pihak telah membantahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai salah satu kandidat menteri yang hendak dicopot pada Februari mendatang, tepat saat 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.
Sebelumnya, juga beredar kabar kesepakatan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pertemuan pada Minggu 17 Januari lalu. Perjanjian itu menyangkut kesepakatan untuk mencopot Sri Mulyani karena dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran dana penyelamatan Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar