Angka pengangguran capai 54.259 orang

Sukoharjo (Solopos.com). Angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun bertambah. Sampai akhir 2010, dari 434.232 orang yang masuk usia kerja, 54.259 orang di antaranya tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo, terlihat angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Kartasura dengan jumlah penganggur sebanyak 8.300 orang.

Disusul kemudian Kecamatan Grogol dengan jumlah penganggur sebanyak 5.411 orang. Sedangkan jika dilihat dari gender, laki-laki pengangguran lebih banyak dengan jumlah 26.555 orang dibanding pengangguran perempuan sebanyak 25.704 orang.

KPK Diminta Profesional Tanggapi Laporan Yusuf Supendi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta profesional dalam menanggapi laporan mantan anggota DPR dari PKS, Yusuf Supendi kepada sejumlah petinggi PKS. Laporan kepada KPK itu dinilai salah alamat.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid mengatakan, KPK harusnya hanya melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan keuangan negara. Sedangkan, menurut Hidayat, laporan itu salah satunya ditujukan kepada Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin yang jelas bukan pejabat negara.

"Saya minta KPK profesional bekerja sesuai kewenangannya. Ustad Hilmi bukan pejabat negara. Jadi melaporkan beliau ke KPK tentu bukan langkah yang tepat," tuturnya di Gedung DPR, Rabu (23/3).

Kisruh, Membedah Etape Transformasi PKS

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), siapa yang tidak kenal dengan partai yang penah digelari "The Phenomenal Party" (partai fenomenal) ini. Setelah bertransformasi dari Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 menjadi PKS pada pemilu 2004, partai ini membuat gerakan dan gebrakan diluar nalar politik para analis.

Betapa tidak, pada pengalaman pemilu pertamanya, PK hanya mampu meraih 1,4 persen suara dengan tujuh kursi di DPR. Namun lima tahun kemudian, sebagaimana pengakuan Greag Fealy dan Anthony Bubalo, dua peneliti Islamis dari Australia, mengatakan bahwa PKS mencatat rekor sebagai satu-satunya partai dengan keberhasilan luar biasa pada pemilu 2004. Perolehan suara PKS menjadi 7,3 persen, atau meningkat signifikan hingga lima kali lipat.

Di dalam bukunya yang berjudul Joining The Caravan: The Midle East, Islamism and Indonesia, akademisi Australian National University dan Lowy Institute tersebut, melihat jargon bersih dan peduli menjadi daya magnetik bagi pemilih. Kita ketahui bahwa pada pemilu 2004 tersebut, kampanye anti KKN dan anti Orde Baru menjadi jargon utama. Hal ini menjadi ciri khas PKS, pada akhirnya mengantar partai Islam ini menjadi partai Islam terbesar di Indonesia.

Partai yang diakui soliditasnya ini menjadikan kaderisasi sebagai ruh utama mesin politiknya. Berbeda dengan partai lain yang cenderung mengandalkan kekuatan finansial, PKS pada awal berdirinya dengan kader yang berlatar belakang 'tawadhu', PKS melakukan branding dan marketing dengan tawaran gagasan Indonesia yang bebas dari korupsi dan sejahtera dengan nilai-nilai keadilan.

7 Arahan Ustadz Hilmi Aminuddin*

Situasi yang kita hadapi sekarang adalah mata rantai dari ujian-ujian dakwah sebelumnya. Adalah sunatullah bahwa akan ada terus rekayasa untuk mengkerdilkan dakwah. Namun yang penting adalah bagaimana kemampuan kita untuk membuktikan dengan kerja nyata.

Kita sebagai dai dan daiyah diperintahkan oleh Allah SWT jika menghadapi sesuatu yang sulit, yang menghimpit, cepat kembali kepada Allah (fafirruu ilallah..). Kemudian selesaikan dengan mentadabburi konsep Allah. “Afala yatadabbarunal Qur’an am ‘ala quluubin aqfaluha.”

Dari tadabur ayat-ayat Allah ini, maka dalam menghadapi berbagai masalah, ancaman dan makar, maka kita harus memiliki bekalan-bekalan yakni:

Kekuatan Berjamaah

Oleh: KH Didin Hafidhuddin

Salah satu kekuatan umat yang harus terus-menerus dijaga dan dipelihara dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan adalah kekuatan berjamaah, baik dalam ibadah maupun muamalah.

Berjamaah dalam ibadah seperti dalam shalat fardhu akan melahirkan kekuatan ukhuwah Islamiyah sekaligus akan melahirkan izzah atau harga diri umat. Sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Fath [48]:29 "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orangorang yang bersama dengan dia adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya ...."

Orang yang suka berjamaah dalam ibadah terutama di masjid akan dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam musibah yang berujung pada keburukan. Jika pun mendapatkan musibah, masalah dan tantangan dalam hidupnya maka ujungnya adalah kebaikan dan keberkahan.

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis Riwayat Imam Hakim, "Apabila Allah SWT akan menurunkan suatu penyakit, maka akan dijauhkan dari orangorang yang suka memakmurkan masjid (ibadah secara berjamaah)."

Yang Muda Dianggap Belum Matang, yang Matang Dipandang Sudah Tua

Dilema Kepemimpinan Nasional

Jakarta. Menjelang 2014 kita akan menghadapi sebuah tantangan yang serius dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Sebuah tantangan yang membutuhkan kesungguhan untuk menghadapinya dengan rasa tanggungjawab yang penuh. Demi tanggungjawab nasional itu, kita dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan partai, golongan dan segala kepentingan lain.

Sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut, pemilihan umum yang akan datang mengharuskan kita untuk melakukan pergantian kepala negara. Presiden SBY yang dipilih oleh rakyat dengan suara mayoritas pada tahun 2009, akan mengakhiri masa jabatan kepresidenan kedua pada tahun 2014. Meskipun pernah ada ide yang mencoba untuk mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, ide tersebut segera mental, karen dipandang hanya sebagai guyonan politik belaka. Ide tersebut bukan merupakan jalan keluar dari masalah yang akan dihadapi, tetapi malahan menciptakan masalah baru yang lebih besar.

Dewasa ini, partai-partai politik sedang mempersiapkan bakal calon (balon) presiden. Tetapi pemikiran dan pilihan dari kebanyakan partai-partai itu terbatas hanya dalam lingkup internal partainya sendiri. Yang lebih aneh lagi, ada beberapa partai yang pemikirannya terkotak dalam ruang yang lebih sempit lagi, yang menginginkan pimpinan yang akan datang berasal dari keluarga pimpinan partai yang sekarang. Seolah-olah dunia yang akan datang harus merupakan photo copy dari kondisi sekarang yang masih carut marut ini. Gejala yang terakhir ini tidak sekadar mencerminkan kesempitan berpikir, tetapi juga pengabaian terhadap kepentingan bangsa dan sekaligus membuka peluang tumbuhnya kembali sistem otoriter di masa yang akan datang.

Karena itu, pemikiran-pemikiran yang demikian harus segera dapat dihilangkan, jika sistem demokrasi hendak dipertahankan dinegeri ini. Pikiran-pikiran itulah yang dahulu telah mengakibatkan bangsa Indonesia dalam masa 65 tahun merdeka, 52 tahun berturut-turut dipimpin oleh dua orang presiden secara otoriter. Kenyataan ini membenarkan pendapat yang mengatakan, bahwa seseorang menjadi diktator, pada umumnya, lebih banyak disebabkan karena adanya peluang dan dorongan dari rakyatnya, ketimbang karena ambisinya sendiri.

Negara Mafiokrasi

"Dalam negara yang segala lininya telah dikuasai mafia, rakyat harus selalu berusaha untuk menghindari urusan dengan aparat negara..."

Baik buruk negara sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi penye lenggaranya atau siapa yang mengendalikan para penyelenggara negara itu. Jika para penyelenggara negara dan orang-orang yang berkontribusi kepada berkuasanya para penyelenggara negara itu adalah orang-orang baik, negara bisa menjadi baik, demikian pula sebaliknya. Penyelenggara negara yang baik selalu berusaha agar rakyat mendapatkan kedaulatan. Atau, kalau toh tidak memberikan kedaulatan, tetapi memberikan tujuan hakiki kedaulatan itu, yaitu kemuliaan hidup kepada mereka, baik secara lahir maupun batin.

Dalam konteks untuk memberikan kemuliaan itulah seharusnya negara menjalankan peran optimal. Negara memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh warga negara karena--sebagaimana dikatakan Roger Henry Soltau--memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Senada dengan Soltau, Harold J Laski mengatakan bahwa negara memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa warganya. Bahkan, Max Weber lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa negara memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Negara bisa melakukan semuanya itu karena didukung oleh berbagai macam aparatus yang memiliki kekuatan represif.

Bidang Kebijakan Publik PKS Siap Menjawab Tantangan

Fase dakwah yang terus beranjak menuju perubahan yang lebih besar menuntut peran yang lebih signifikan dari para penggeraknya. Gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat harus diwujudkan dalam kerangka perubahan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali perubahan politik.

Maka dakwah tidak lagi terbatas pada "seruan", tetapi bermetamorfosa menjadi sebuah "tindakan". Era demokrasi -sesuai prinsipnya- membuka peluang bagi siapapun untuk ikut serta dalam gerbong perubahan bangsa asalkan mau dan mampu berkontribusi positif.

Munas II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 lalu menghasilkan keputusan penting yakni dibentutrnya Bidang Kebijakan Publik (BKP) sebagai struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS). Bidang Kebijakan Publik adalah bidang yang menyatukan semua permasalahan dan pembahasan di Bidang Hukum, Politik, Ekonomi serta Kesejahteraan Sosial dalam satu bidang.

Selain itu, BKP juga menjadi wujud integrasi antara kebijakan Fraksi di Legislatif dengan struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Fraksi PKS di DPR di Tingkat Pusat atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik di masing-nasing tingkatan struktur partai.

Membuang 'Sampah Pikiran'

Ternyata, yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah diri kita sendiri. Penyikapan yang buruk terhadap suatu kejadian adalah sumber penderitaan....

Ada kisah menarik dari Anas bin Malik. Suatu ketika ia berjalan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu, datanglah seorang Arab badui dari arah belakang. Dengan serta-merta ia menarik jubah najraani yang dikenakan Rasulullah SAW.

Anas berkata, "Aku memandang leher Rasulullah dan melihat bahwa jubah itu telah meninggalkan bekas merah di sana karena kerasnya tarikan. Orang badui itu kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, beri aku sebagian dari kekayaan Allah yang ada di tanganmu'. Rasul kemudian menolah kepadanya, dan tarsenyum, lalu memerintahkan agar orang itu diberi uang,"

Kisah ini menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan lagi. Saat dihina, beliau tidak marah atau sakit hati. Beliau justru mendoakan kebaikan. Mengapa Rasulullah SAW mampu tenang dan bijak menghadapi gangguan orang lain? Jawabnya, Rasulullah SAW memiliki kelapangan dada dan kejernihan pikiran.

Rapor Merah Kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring

Dakwatuna.Com. Rasanya sudah tidak asing kita dengar, bila ditanya: siapakah menteri berkinerja paling buruk periode saat ini yang memiliki ranking pertama untuk diganti..? Kita dengar dan baca dimana-mana tentu jawabannya TIFATUL SEMBIRING dari PKS. Rasanya kita pun membenarkan informasi ini. Bila ditanya : adakah daftar data prestasi buruk Tifatul Sembiring ; seolah cukup dengan ucapan : “waaah informasi itu ada dimana-mana”.. seolah ucapan ini sudah cukup sebagai bukti!. Karena yang berbicara seperti itu ada dimana-mana, bahkan yang terakhir PROFESOR Jipta Lesmana di televisi TVOne.

Tapi bila Anda yang ditanya, apakah Anda memiliki daftar prestasi buruk Tifatul Sembiring dengan Parameter yang jelas?.. Sungguh Saya mengharapkan bantuan Anda untuk menunjukkan fakta & data itu dengan Parameter yang jelas.

Bagi saya justru pada diri beliau terdapat beberapa prestasi baik yang cukup menonjol yang sulit dilakukan menteri-menteri yang lain. Bahkan “penggoyangan” posisi beliau tidak pula memiliki parameter yang jelas sama sekali. Di satu kesempatan, dikatakan beliau mesti diganti karena Kinerja yang buruk. Tapi di kesempatan yang sama pula dikatakan karena partai Tifatul Sembiring melanggar kesepakatan koalisi partai berkaitan dengan hak angket mafia pajak. Tapi orang demokrat mengatakan hal ini sambil melobi agar kiranya yang terhormat PDIP mau bergabung dengan pemerintahan SBY. Padahal PDIP pun pendukung hak angket pajak. Juga sebagaimana fraksi PKS memiliki sikap yang keras terhadap hasil akhir angket century. Di lain kesempatan lebih lucu ucapan amir Syarifuddin sekjen partai demokrat yang “memaklumi” pengajuan hak angket yang dilakukan Golkar karena niatnya “untuk memperbaiki citra ketua umumnya (Aburizal Bakrie)” jadi substansi yang diabaikanpun (yaitu mengungkap mafia pajak) menjadi suatu alasan logis.

Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS. Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

PKS Targetkan Sejuta Pengusaha UMKM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan meretas satu juta pengusaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2011. Target tersebut, kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaeni, akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan pembiayaan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang bersinergi dengan program partai.

Selain itu, Jazuli mengungkapkan, kader PKS juga diminta mencermati program-program pembiayaan yang dimiliki peme rintah daerah ataupun pusat, sehingga bisa mengadvokasi konstituen PKS untuk mendapatkan dukungan pembiayaan usaha.

Jazuli meyakini target ini cukup signifikan untuk membantu rakyat Indonesia. Ia menunjuk data sementara dari pemerintah bahwa pengusaha sektor UMKM saat ini hanya berjumlah 0,18 persen dari total populasi. Sementara bila target 1 juta pengusaha UMKM yang dicanangkan PKS tembus, akan menyumbang sedikitnya 0,4 persen penduduk Indonesia yang semakin mandiri.

[wawancara] J Kristiadi: Pepesan Kosong Reshuffle

Wawancara Republika dengan J Kristiadi, peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

"Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja." (J Kristiadi)

Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?

Isu reshuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.

Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.

PKS akan Blak-blakan di Depan SBY

"...kami akan menyampikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq.

"Yang ngajak berkoalisi pertama adalah SBY pada Juni 2008 karena elektabilitas SBY di bawah Mega. Ketika PKS putuskan dukung SBY, itu pertaruhan besar. Kalau sekarang mau dikeluarkan, silakan," tandas Anis kepada wartawan di DPR, Rabu (2/3/2011).

“Kalau kemudian PKS dianggap tidak sejalan dan dikeluarkan, sejarah yang akan menilai. Apakah memang yang lebih baik itu tetap berada dikoalisi atau justru tetap konsisten menegakkan hukum dengan memberantas mafia pajak sekalipun risikonya harus berada di luar koalisi,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada wartawan di Gedung DPR RI Rabu (3/3/2011).

Bila pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah digelar, PKS akan mendengarkan penilaian dan gagasan SBY selaku ketua koalisi atas perjalanan dan solusi atas persoalan yang dialami koalisi selama ini.

"Tapi kami juga akan menyampaikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 1/3).

Batalkan Angket, Demokrat Gagal Basmi Korupsi

KORUPSITERUS menghantui negeri ini. Pemberantasan korupsi terlihat melemah karena tidak ada ketegasan dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Bahkan kubu Demokrat begitu getol menolak hak angket pajak untuk membongkar mafia pajak yang membelenggu Indonesia.

Teten Masduki, Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) melihat KONSOLIDASI KORUPSI justru terjadi di tingkat elite dan oligarki yang membuat kepercayaan pasar dan publik pada pemerintah makin merosot.

Ia menambahkan, demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah telah dikuasai para elit-elit negeri ini yang berwatak korup. Hal ini sangat sulit mencari solusi teknis pemberantasan korupsi di Tanah Air, karena masalah korupsi sudah sangat erat dengan politik dan birokrasi.

Dalam kaitan ini, inisiator hak Angket Pajak yang juga Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Situasi ini menambah suram prospek pemberantasan KKN.

Pemimpin yang Tegas dan Bijaksana

Oleh: KH Didin Hafidhuddin

Sungguh sangat memprihatinkan apabila kita melihat perkembangan kondisi bangsa akhir-akhir ini, di mana sejumlah persoalan besar masih belum dapat diselesaikan secara tuntas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di negara kita.

Kasus Ahmadiyah sebagai contoh, hingga saat ini, masih menjadi duri dalam daging sehingga selalu menimbulkan gejolak horizontal di tengah-tengah masyarakat. Padahal, akar permasalahan Ahmadiyah ini sangat sederhana, yaitu adanya penodaan terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam ajaran Islam. Inilah yang kemudian mengundang lahirnya fatwa MUI yang menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Jadi, inti persoalannya bukan pada masalah toleransi, hak asasi manusia, dan kekerasan atas nama agama, melainkan pada tidak tuntasnya penyelesaian atas penodaan agama.

Jika saja Ahmadiyah ini segera dibubarkan ataupun dijadikan sebagai agama baru yang diakui secara resmi oleh negara, konflik antarmasyarakat yang sempat memakan korban jiwa tersebut dapat diminimalisasi. Apalagi, keberadaan Ahmadiyah di berbagai negara Muslim pun telah dinyatakan sesat dan keluar dari agama Islam. Di Pakistan, misalnya, Ahmadiyah telah diklasifikasikan ke dalam kelompok minoritas, bukan Islam. Demikian pula di Timteng dan Malaysia. Bahkan, Rabithah `Alam Islamy pun telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah sehingga mereka dilarang untuk menunaikan ibadah haji.

Begitu pula halnya dengan kasus-kasus besar lain seperti skandal Bank Century, kasus Bibit-Chandra, Gayus, dan mafia pajak serta megakorupsi lainnya. Semuanya seakan-akan dibiarkan mengambang dan tidak jelas penyelesaiannya. Padahal, masalah-masalah tersebut telah menguras energi bangsa ini. Seharusnya energi bangsa ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pembangunan nasional.

Fahri Hamzah Kulwit Tentang "KOALISI"

"Setelah Setgab terbentuk, muncul kekeliruan dan komplikasi yg luas karena SBY seperti mau lepas tangan dr KOALISI. Bahkan banyak kecurigaan bahwa Setgab adalah hasil komunikasi SBY dan Ical (pasca dikalahkannya JK oleh keduanya pd pilpres)" 

--Fahri Hamzah--

Di sela-sela kesibukannya mengikuti Mukernas PKS di Yogyakarta, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyempatkan diri untuk mengisi Kulwit alias kuliah di twitter yang kali ini akan membeber seputar "KOALISI" yang memang lagi panas-panasnya. Selamat menyimak:

1. Jam 12:45:35 AM (saya baru free) sy twitt soal #KOALISI beberapa dulu.

2. Scott Mainwaring yg menyebut bahwa kombinasi presidensialisme + multipartisme itu rumit distabilkan

3. Ok rumit tapi bukan berarti tdk bisa. Karena kerumitan itu memang kita ciptakan: kita trauma dgn parlementer + pembatasan

4.Di antaranya karena aturan #KOALISI yg tidak ada dalam Konstitusi dan uu apapun di Indonesia maka PKS berinisiatif membuat piagam

(Piagam Koalisi antara PKS dan PD silahkan baca disini)

Memahami Realitas Bumi dengan Narasi Langit

Ada 3 situasi dimana tadabbur Qur'an selalu menghasilkan pemahaman dan keyakinan baru yang dahsyat..

Pertama, tadabbur Qur'an yang kita lakukan saat kita membutuhkan perspektif Ilahiah atas sebuah ide, pikiran atau narasai..

Kedua, tadabbur Qur'an yang kita lakukan saat kita membutuhkan perspektif Ilahiah atas sebuah peristiwa, situasi atau fakta..

Ketiga, tadabbur Qur'an yang kita lakukan saat kita perlu proteksi Ilahiah atas berbagai virus emosi negatif seperti sedih, takut dll.