"Yang ngajak berkoalisi pertama adalah SBY pada Juni 2008 karena elektabilitas SBY di bawah Mega. Ketika PKS putuskan dukung SBY, itu pertaruhan besar. Kalau sekarang mau dikeluarkan, silakan," tandas Anis kepada wartawan di DPR, Rabu (2/3/2011).
“Kalau kemudian PKS dianggap tidak sejalan dan dikeluarkan, sejarah yang akan menilai. Apakah memang yang lebih baik itu tetap berada dikoalisi atau justru tetap konsisten menegakkan hukum dengan memberantas mafia pajak sekalipun risikonya harus berada di luar koalisi,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada wartawan di Gedung DPR RI Rabu (3/3/2011).
Bila pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah digelar, PKS akan mendengarkan penilaian dan gagasan SBY selaku ketua koalisi atas perjalanan dan solusi atas persoalan yang dialami koalisi selama ini.
"Tapi kami juga akan menyampaikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 1/3).
Pada pertemuan itu, PKS akan menyampaikan dua hal yang selama ini dapat dinilai mengganggu jalannya koalisi. PKS akan menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk menilai dua hal yang akan disampaikannya itu.
"Pertama komunikasi antara Pak SBY secara bersama dengan pimpinan partai nyaris tidak pernah terjadi. Padahal mereka penentu kebijakan. Kedua, di lapis kedua, yaitu di Setgab, komunikasinya cenderung satu arah," demikian Ketua Komisi I DPR ini.
Sumber: Rakyat Merdeka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar