jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Rabu, 23 Maret 2011

Angka pengangguran capai 54.259 orang

Sukoharjo (Solopos.com). Angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun bertambah. Sampai akhir 2010, dari 434.232 orang yang masuk usia kerja, 54.259 orang di antaranya tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo, terlihat angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Kartasura dengan jumlah penganggur sebanyak 8.300 orang.

Disusul kemudian Kecamatan Grogol dengan jumlah penganggur sebanyak 5.411 orang. Sedangkan jika dilihat dari gender, laki-laki pengangguran lebih banyak dengan jumlah 26.555 orang dibanding pengangguran perempuan sebanyak 25.704 orang.

“Memang dari tahun ke tahun terus mengalami pertambahan angka pengangguran, mengingat jumlah lulusan sekolah serta jumlah penduduk juga mengalami peningkatan,” beber Kepala Disnakertrans Sukoharjo, Bambang Sutrisno tanpa menyebut prosentase kenaikan angka pengangguran saat dijumpai Solopos.com di Gedung Dewan, Rabu (23/3/2011).

Di sisi lain, jumlah semi pengangguran, atau orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, juga masih tinggi. Menurut Bambang, setengah pengangguran atau warga yang memiliki pekerjaan musiman mencapai 129.359 jiwa. Mereka antara lain, buruh tani, buruh bangunan, dan lain-lain.

Untuk menekan angka pengangguran tersebut, ujar Bambang, Disnakertrans mencoba mengadakan pelatihan serta pengiriman tenaga kerja. Namun, minimnya anggaran, membuat pelaksanaan latihan kerja yang dilaksanakan pemerintah sangat terbatas.

“Tahun ini, pelatihan kerja cuma enam paket dari APBD dan enam paket pelatihan dari APBN,”
tukas Bambang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar