Mustafa Kamal Gantikan Taufik Ridlo Sebagai Sekjen PKS

Jakarta (6/4) -- Dewan Pimpian Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk Mustafa Kamal sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Taufik Ridlo. Seperti diketahui Taufik Ridlo mengundurkan diri dari posisi Sekjen PKS karena alasan kesibukan pribadi.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan, pergantian Taufik Ridlo dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekjen, yang selama dalam satu bulan terakhir ini kosong. Dalam masa itu tugas-tugas Sekjen ditangani oleh Wakil Sekjen.

“Posisi Sekjen sangat penting dalam organisasi, karenanya tidak bisa dibiarkan kosong dalam waktu yang lama. Harus segera diisi agar roda organisasi dapat berputar dengan normal,” kata Sohibul Iman, Rabu (6/4).

PKS: Soal BBM, Jangan Jadikan Ulama Tameng

Awal minggu ini, Majelis Ulama Indonesia berkunjung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas budaya hemat energi. Usai kunjungan tersebut, MUI mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium.

Ketua MUI Amidhan menyatakan, dilihat dari segi hak, tidak etis apabila subsidi untuk orang miskin diambil oleh orang mampu. “Mengambil jatah orang miskin itu bisa mengarah ke pelanggaran HAM. Setahu saya, orang kaya yang mempunyai mobil mewah juga tidak mau membeli BBM jenis premium,” kata Amidhan.

Namun kajian fatwa haram BBM bersubsidi tersebut langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. MUI dinilai tidak pada ranahnya apabila mengeluarkan fatwa soal BBM. Hal itu dipandang sebagai ranah kebijakan pemerintah yang tidak seharusnya dicampuradukkan dengan persoalan agama.

PKS Soal Citra Buruk Dewan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan. Namun, lembaga tinggi Negara itu kian menampakkan sisi negatifnya di tengah harapan masyarakat. Mulai dari kasus korupsi yang dilakukan anggota dewan hingga rencana pembangunan gedung.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, citra buruk yang melanda DPR disebabkan karena orang yang terdapat di dalamnya bukan merupakan cerminan poltik. Hal ini, sambung Mustafa, anggota dewan lebih banyak dihuni oleh orang yang bukan merupakan hasil kaderisasi politik, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbeda dengan keinginan masyarakat. "Partai Politik kehilangan identitas karenanya," ungkap Mustafa.

Lebih lanjut Mustafa menjelaskan, hal ini dikarenakan Anggota DPR banyak dihuni para pengusaha, putra pejabat yang naik karena kuasa orang tuanya. "Mereka ini bukan hasil dari pengkaderan politik," katanya menegaskan.

F-PKS Sambut Baik Pembentukan Panja Penyimpangan Hasil Pemilu 2009

ANTARA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyambut baik dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Penyimpangan Hasil Pemilu 2009. Menurut Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, pembentukan Panja tersebut akan mengungkap misteri yang selama ini ada terkait hasil Pemilu 2009.

"Bagus sekali soal Panja, karena ada misteri yang mengganjal pada pemilu 2009 seperti membebani ekspresi berdemokrasi kita pasca pemilu, seolah-olah masih ada kecurigaan antara elit politik nasional dan masih terlihat sampai sekarang meskipun PKS tak terlibat sama sekali," kata Mustafa di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Mustafa, misteri hasil Pemilu 2009 sebenarnya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demokrat Bisa Belajar dari PKS

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat bisa belajar dari PKS dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi yang kini menjerat kadernya. Berbeda dengan PKS yang bertindak rapi, cepat dan sigap, justru Partai Demokrat babak belur karena tidak cepat bertindak dan mencoreng citranya.

Publik belum lupa bahwa Arifinto, anggota Fraksi PKS yang tertangkap kamera wartawan Media Indonesia, Mohamad Irfan, ketika sedang menonton video mesum dalam sidang paripurna DPR, akhirnya didesak mundur DPP PKS dalam waktu yang cepat.

"Arifinto sudah selesai, sudah mundur," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Mei 2011, sebagai langkah cepat mengatasi kasusnya. Arifinto telah mengajukan surat pengunduran diri dan Fraksi PKS sudah menindaklanjuti pengunduran diri itu.

BURT Tidak Penting!

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal mengatakan, dinamika DPR belakangan ini sangat memusingkan. Apalagi persoalan yang diurus Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), seperti gedung baru dan rumah jabatan. Mustafa berpendapat, BURT ditiadakan saja.

"Ke depan, kalau memang tak perlu, tak perlu ada BURT. Pekerjaan BURT itu tak penting. Ngapain mengurus gedung, ngurus rumah jabatan anggota?" tegasnya dalam pertemuan pimpinan PKS dengan para tokoh buruh di Hotel Sahid Jaya, Senin (2/5/2011).

Menurut Mustafa, tugas Dewan yang termuat dalam UUD 1945 adalah tugas pengawasan, anggaran, dan legislasi. Tugas-tugas BURT sebagai alat kelengkapan tidak diakomodasi oleh UUD 1945. Mustafa juga mencatat perjalanan rombongan BURT ke luar negeri juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, serangan bertubi-tubi terhadap DPR belakangan ini harus dilihat siapa "biang kerok" serta faktor yang menyebabkan tak lancarnya proses politik di DPR. Jika selama ini kinerja legislasi Dewan dinilai lemah, Mustafa meminta publik kritis terhadap siapa saja anggota dan alat kelengkapan yang tak bekerja.

Sumber : Kompas

PKS Setuju Ada Evaluasi Kunker ke Luar Negeri

Pimpinan fraksi-fraksi di DPR melakukan rapat membahas program kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang menuai kritik. PKS setuju kunjungan kerja ini dievaluasi lagi.

"Kita evaluasi secara mendalam soal itu. Tadi saya juga rapat dengan pimpinan fraksi lainnya. DPR harus secara objektif membicarakan masalah kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Mustafa juga menyindir jika ada anggota Dewan yang kedapatan membawa keluarga setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Meski tidak ada sanksi yang mengaturnya, cibiran masyarakat sudah menjadi hukuman paling berat bagi legislator itu.

PKS Tepis Tudingan Terkait NII

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan PKS dengan NII. Semua tudingan terhadap PKS menyangkut NII ditegaskan hanya ulah kelompok yang tidak bertanggung jawab.

"Saya kira itu tidak ada kaitannya, PKS justru dalam posisi sekarang ini dicurigai oleh kelompok-kelompok tertentu. Anda lihat sendiri lah musibah yang terjadi belakangan ini, mereka mengkritik PKS dari sisi komitmen Islam, bagaimana akhlaknya, karena PKS menjadi partai Islam yang terbuka," ujar Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Termasuk tudingan eks pendiri PKS Yusuf Supendi yang menyatakan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah anak dari NII juga dibantah. Menurut PKS seharusnya Yusuf Supendi tidak membawa urusan pribadi ke masalah partai.

PKS Minta Biaya Pembangunan Gedung DPR Dikoreksi

VIVAnews. Besarnya anggaran pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat memantik kontroversi. Untuk membangun gedung berlantai 36 itu dianggarkan Rp1,138 triliun.

Selain itu, yang menjadi sorotan adalah anggaran untuk membangun ruang kerja sebanyak 560 anggota dewan. Untuk satu ruang anggota DPR dianggarkan dana Rp800 juta. Besaran itu, belum termasuk interior dan fasilitas pendukung lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta anggaran pembangunan gedung baru DPR dievaluasi. Karena, nilai itu dinilai tidak logis.

"Kita bisa evaluasi anggarannya, kenapa bisa sampai Rp800 juta. Itu kan seharga rumah sedang, sama dengan renovasi rumah dinas di Kalibata yang pernah dikatakan kemahalan itu," kata ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal di Jakarta, Sabtu 26 Maret 2011.

Bidang Kebijakan Publik PKS Siap Menjawab Tantangan

Fase dakwah yang terus beranjak menuju perubahan yang lebih besar menuntut peran yang lebih signifikan dari para penggeraknya. Gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat harus diwujudkan dalam kerangka perubahan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali perubahan politik.

Maka dakwah tidak lagi terbatas pada "seruan", tetapi bermetamorfosa menjadi sebuah "tindakan". Era demokrasi -sesuai prinsipnya- membuka peluang bagi siapapun untuk ikut serta dalam gerbong perubahan bangsa asalkan mau dan mampu berkontribusi positif.

Munas II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 lalu menghasilkan keputusan penting yakni dibentutrnya Bidang Kebijakan Publik (BKP) sebagai struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS). Bidang Kebijakan Publik adalah bidang yang menyatukan semua permasalahan dan pembahasan di Bidang Hukum, Politik, Ekonomi serta Kesejahteraan Sosial dalam satu bidang.

Selain itu, BKP juga menjadi wujud integrasi antara kebijakan Fraksi di Legislatif dengan struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Fraksi PKS di DPR di Tingkat Pusat atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik di masing-nasing tingkatan struktur partai.