INILAH.COM, Jakarta. Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan menampik kabar telah terjadi barter kasus hukum antara partainya dengan PDIP soal kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Gultom.
"Kami di Demokrat tak pernah tahu barter-barteran hukum. Tak pernah terlibat dan tak sekalipun setuju barter hukum dengan politik. Ranah hukum itu jelas, dan semata-mata soal pembuktian. Siapa pun yang terindikasi melanggar hukum, silakan diperiksa," ujar Ramadhan melalui pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (9/3).
Politisi PDIP Dudhie Makmun Murod, yang telah dijadikan tersangka, dalam dakwaannya memebeberkan bahwa Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo berserta Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan, intensif arahkan anggota untuk memenangkan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Kemenangan Miranda, berbuah dengan penggelontoran uang sebesar Rp 9,8 miliar untuk fraksi PDIP.
"Ini semata-mata soal pembuktian. Siapa pun yang terindikasi melanggar hukum, silakan diperiksa. Jika bersalah, monggo dijatuhkan hukuman. Siapapun itu, apa politisi PDIP, PKS, Golkar, PPP, PD dan lainnya," imbuh Ramadhan.
Bahkan Ramadhan menegaskan bahwa partainya dan Presiden SBY, sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, tidak pernah punya rekor membarter hukum. Ia mengklaim Demokrat kini sebagai partai terbersih melebihi PKS.
"Presiden SBY juga tak punya rekor membarter hukum. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, jelas, tegas dan pantang pandang bulu. Jadi, soal barter-barter itu, kami terdepan menolaknya. Demokrat adalah partai terbersih. Pemerintah SBY juga terbersih, terkomit dalam sejarah brantas korupsi sejak kali pertama merdeka sampai sekarang. Silakan bandingkan saja sendiri," cetusnya. [mut]
Sumber: Inilah.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar