jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 25 Januari 2010

PEMBUKAAN PENDAFTARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2009/2010 (Ma'had Abu Bakar As-Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta)

PEMBUKAAN PENDAFTARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2009/2010


Ma'had Abu Bakar As-Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Kelas I'daady, periode Semester Ganjil Tahun Ajaran 2009/2010, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengambil formulir dengan membayar biaya pendaftaran:

Gelombang I : 14 Desember 2009 – 14 Januari 2010
Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Gelombang II : 19 Januari – 5 Februari 2010
Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-

2. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap.
3. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan dilengkapi:

a. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
b. Foto copy tanda pengenal yang masih berlaku.
c. Pas photo 2 X 3 sebanyak 1 lembar dan 3 X 4 sebanyak 1 lembar

Mimpi-mimpi Besar


Letakkan telapak tangan kita di atas dahi. Berusaha merenung dan konsentrasi berpikir. Bertanya pada diri sendiri: "Apa mimpi yang ingin kita raih dalam hidup ini? Apa obsesi yang begitu menyibukkan kita dalam hidup ini? Apa yang kita pikirkan siang dan malam? Apakah yang kita pikirkan itu sifatnya duniawi? Atau ukhrawi? Apakah obsesi dan mimpi kita itu sifatnya umum, atau spesifik?"

Saudaraku,
Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dan simpanlah baik-baik dalam ingatan. Panggillah anak dan tanyakanlah, "Apa kondisi yang ia inginkan di masa mendatang?" Bandingkan antara apa yang menjadi keinginan mereka dan keinginan kita di masa depan. Hampir pasti anak-anak akan menjawab keinginan itu secara ideal, tinggi, bahkan mungkin ada yang tidak mungkin diwujudkan. Sedangkan obsesi dan keinginan kita umumnya lebih rendah, tidak terlalu tinggi, dan pandangan yang terbatas. Bahkan, boleh jadi ada sebagian kita merasa berat sekedar berobsesi atau bermimpi dan menginginkan sesuatu yang tinggi serta ideal.

Saudaraku,
Kita, hidup di zaman yang penuh kelemahan. Wajar bila obsesi serta mimpi kita dan masyarakat kita pun menjadi rendah, kurang berbobot, tujuannya pendek. Kita semua sama dalam hal ini. Sebabnya banyak, tapi setidaknya ada sebab penting yang harus kita sadari. Yakni, minim atau tidak adanya "contoh ideal" yang hidup diantara kita. Termasuk contoh dari para orang tua kita, atau kita para bapak dan ibu bagi anak-anak, para pendidik, para guru, para pejabat, para tokoh dan sebagainya. Minim atau tidak adanya figur atau contoh itu, mau tidak mau turut menciptakan lemahnya motivasi kita, untuk memiliki cita-cita atau keinginan yang tinggi. Seperti yang kita alami sekarang ini.

Tiga fraksi sesalkan kasus Murdiyanto, Bupati berang


Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto berang menyusul komentar tiga fraksi terkait kasus guru SMP I Mojolaban, Murdiyanto yang mengaku menyetor uang terimakasih kepada Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp 600.000.

Bupati mengatakan, kasus tersebut harus diselidiki terlebih dulu karena selama ini tidak pernah ada pemotongan kepada para guru.

Dalam acara rapat paripurna mengenai pendapat akhir fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (25/1), tiga fraksi dari enam fraksi memberikan pendapat di luar tema Raperda.

Ketiga fraksi tersebut sebaliknya juga memberi pendapat mengenai kasus setoran uang terimakasih dan ancaman pemecatan kepada Murdiyanto sebagai guru penerima sertifikasi. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan terakhir Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani (FBPKN).

PKS Mengacu ke UU Bukan Koalisi

Angket Century


VIVAnews. Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Mahfudz Siddiq, menegaskan partainya, Partai Keadilan Sejahtera, merujuk ke undang-undang dalam membahas kasus Century. PKS bekerja berdasarkan objektifitas masalah, bukan atas arahan koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Substansi masalah itu acuan dasarnya hasil audit BPK," kata Mahfudz. "Nah kami akan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran undang-undang dalam keseluruhan pelaksanaannya. Kalau ada ya kami akan katakan ada, kalau tidak ya kami katakan tidak ada," ujarnya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 25 Januari 2010.

Kemudian, Mahfudz menegaskan, Angket Century ini tidak terkait dengan koalisi. Bank Indonesia itu institusi di luar eksekutif. "BI itu dipilih oleh DPR bukan oleh presiden," ujar Mahfudz.

Tanggungjawab Pemerintah Tidak Hanya Memulangkan TKI

Ledia Hanifa


PK-Sejahtera Online. Sampai 20 Januari 2010 ini, pemerintah telah berhasil memulangkan 2.019 TKI bermasalah dari berbagai negara. Usaha ini tentu baik karena dapat mengurangi beban KBRI kita dalam menampung TKI bermasalah tersebut.

Namun banyaknya jumlah TKI yang bermasalah adalah bukti kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan TKI. Fungsi advokasi perwakilan negara melalui atase ketenagakerjaan dan KBRI kita belum optimal. Belum lagi sanksi terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal yang tidak tegas diberlakukan oleh pemerintah. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi lebih banyak mengumbar janji akan menindak PPTKIS yang nakal namun realitasnya korban PJTKI nakal terus berjatuhan.

Alih-alih melakukan pengawasan terhadap PPTKIS, kemenakertrans melalui Dirjen Bina Penta malah menambah jumlah PPTKIS dari 499 di tahun 2008 menjadi 538 di tahun 2009.

Pemulangan TKI bermasalah sesungguhnya hanya merupakan solusi mikro yang tidak akan berdampak besar dalam penyelesaian persoalan TKI kita yang carut marut. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta BNP2TKI harus melakukan restrukturisasi mendasar dalam pembinaan TKI kita. Apalagi pemulangan TKI dikaitkan dengan capaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rawa Buaya tiada tahun tanpa banjir

Sidak Mensos


JAKARTA. Antisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kunjungi RT 01/RW 11 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (24/1). Rawa Buaya termasuk salah satu wilayah yang paling parah dan jadi langganan banjir setiap tahunnya.

Menurut Salim, kedatangannya yang terbilang mendadak agar bisa memantau secara langsung kesiapan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir. "Ternyata kesiapsiagaan Pemda Jakarta Barat dalam menghadapi ancaman banjir sudah baik. Jika kita lihat sebelum terjadinya banjir, kita bisa lihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di back up. Jika kita datang pada saat banjir malah susah," ujar Salim.

Kelurahan Rawa Buaya yang terdiri dari 1500 KK sudah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung seperti perahu karet, peralatan dapur dan stok beras. "Perlu kerjasama dari RT, RW dan masyarakat dalam menghadapi antisipasi banjir ditambah dengan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Karang Taruna. Sebab pemerintah tidak bisa sendiri menghadapi ancaman banjir,"sebutnya.

Laporan Harta Kekayaan PKS Paling Rajin, PDIP Paling Rendah Lapor


VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera, tercatat paling tertib dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hanya lima orang yang belum menyerahkan LHKPN dari 57 orang anggota FPKS yang ada di DPR.

"Atau sebanyak 91,23 persen," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M. Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 19 Januari 2010.

Setelah PKS, fraksi yang termasuk rajin menyerahkan LHKPN adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yakni sebesar 85,71 persen. "Empat orang yang belum menyerahkan," tambah Jasin.

Sementara itu partai pemenang pemilu, Partai Demokrat, baru 60 orang yang melapor dari 148 wakil demokrat di parlemen.

Sementara partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra, terhitung cukup tertib. Data KPK menyebut hanya 6 orang yang belum melapor dari 20 orang wakil.

Minggu, 24 Januari 2010

Pernyataan dari mursyid am Ikhwanul Muslimin ke 7 Tentang Pemilu Internal Maktab Irsyad

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw, keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mendukungnya .. waba’du;

Allah SWT berfriman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)”. (An-Nisa:83)

Wahai ikhwah yang terhormat ...

Wahai para pemegang dakwah al-haq, pembawa risalah, dan pengangkat cahaya hidayah…

Wahai para harapan umat ..

Pada saat berada dalam suasana yang penuh dengan pengintaian, tipu daya dan konspirasi terhadap jamaah Ikhwanul Muslimin; berkat karunia Allah –awal dan akhirnya- dan dengan keberkahan, kegigihan dan kesadaran serta keimanan terhadap dakwah mereka, Ikhwanul Muslimin berhasil melaksanakan pemilu internal maktab irsyad dengan baik dan bersih, yang disaksikan oleh banyak kalangan yang jauh maupun yang dekat, sungguh kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas perhatian kalian semua, dengan akhlak yang mulia, menghadirkan interaksi kalian yang teristimewa terhadap permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dan yang terkait dengan isu pemilu internal. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kekokohan jamaah ini, yang bersih system dan konsep-konsepnya serta keikhlasan dalam perjuangannya serta komitmen terhadapnya.

Golkar Sukoharjo Terpecah


SUKOHARJO. Konflik di tubuh Partai Golkar Sukoharjo makin memanas. Bahkan setelah sempat tertunda satu hari, dalam waktu yang bersamaan, Sabtu (23/1) kemarin dua kubu saling menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tandingan.

Musda Kubu Giyarto diadakan bersama dengan Sardjono, Agus Sumantri dan Jaka Wuryanta dengan Pimpinan Kecamatan (PK) menggelar Musda di kantor DPD II Sukoharjo. Sementara itu pada kubu lain, Sekretaris DPD II Periode 2004-2009 Mudjijono beserta PK yang lama menggelar Musda di Langenharjo, Grogol, Sukoharjo.

Hal yang menarik, kedua Musda tersebut sama-sama dibuka oleh pengurus DPD I Provinsi Jawa Tengah. Musda kubu GIyarto di kantor DPD dibuka oleh Ketua DPD I Partai Golkar Wisnu Suhardono, sementara Musda Langenharjo dibuka oleh Wakil Ketua DPD I Kecuk Indaryadi. Kedua musda tersebut terlihat sama-sama mendapat pengawalan ketat oleh aparat keamanan dan para simpatisan partai berlambang beringin tersebut.
Di lokasi Musda DPD dipimpin oleh Sugiyana bersama sejumlah pengurus yang sebelumnya sudah disepakati oleh forum. Kemudian di lokasi Musda Langenharjo dipimpin oleh Mudjijono.

Seperti diprediksi sebelumnya, Musda yang berlangsung di kantor DPD banyak hujan protes dari para peserta. Hal itu terlihat ketika mantan Ketua DPD II Partai Golkar periode 2004-2009 Rusmanto Januri atau Lalus mempertanyakan Musda yang digelar tersebut.

Konfercab 5 PAC PDIP Akhirnya Sah


SUKOHARJO. Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sukoharjo di lima Pimpinan Anak Cabang (PAC) sempat terusik karena dianggap tidak sah lantaran pada saat pelaksanaan Konfercab, jumlah forum dianggap tidak memenuhi kuota.

Karena persoalan tersebut, Rabu (20/1) malam, pukul 19.00 WIB , pengurus DPD PDIP mengundang pengurus lima PAC bersangkutan untuk dimintai klarifikasi mengenai adanya kiriman surat protes dari Ketua DPC DPIP Sukoharjo Bambang Riyanto dan sekretarisnya, Dwi Jatmoko.

Bambang Musriyanto dari DPD mengatakan, pemanggilan tersebut digelar memang karena adanya surat keberatan yang dilayangkan DPC terkait hasil rapat yang diselenggarakan di lima PAC karena dianggap tidak memenuhi kuorum.

“Ini merupakan tahapan klarifikasi saja agar tidak terjadi kesepakatan,” ujar Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPD PDIP Jateng tersebut.