inilah.com. Kejenuhan masyarakat terhadap wajah pemimpin lama telah membuka peluang partai politik kelas menengah untuk menawarkan perubahan kepada publik. PKS yang mencium peluang itu kini menggagas koalisi untuk menjegal langkah capres berwajah lama. Mampukah?
Pemilu 2009 mendatang menjadi pertaruhan sistem demokrasi yang baru dijalani Indonesia sejak 1998 lalu. Ini terkait dengan ancaman rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Indikasi membesarnya jumlah golput harus menjadi perhatian serius parpol sebagai pilar penting sistem demokrasi.
Gagasan koalisi tengah dalam Pilpres 2009 mendatang seperti menawarkan harapan baru dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hingga empat bulan menjelang Pemilu ini, hanya Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut bakal berpeluang besar menjadi presiden RI keenam.
Jika Pemilu 2009 harus terjadi perubahan, apa yang akan ditawarkan? Toh jejak rekam dan kinerja keduanya telah diketahui publik? Tangung jawab politik untuk menawarkan perubahan, kini ada di pundak partai politik kelas menengah.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut-sebut sebagai penggerak tidak menampik kemungkinan adanya koalisi tengah dalam Pemilu 2009 mendatang. Meski, koalisi ini tampaknya bakal efektif setelah pemilu legislatif, April mendatang.
“Koalisi tengah memang masih sebatas diskusi. Tapi, tak tertutup kemungkinan itu akan terwujud,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada INILAH.COM, Jumat (5/12) di Jakarta.
Bila koalisi tengah ini beroperasi, secara sederhana akan diisi oleh himpunan partai politik pemilik suara di jajaran menengah. Bila rujukannya Pemilu 2004 lalu, maka parpol seperti PKB, PAN, PPP, PKS menjadi pelopor sekaligus penggerak koalisi ini.
Dengan syarat dukungan capres 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, koalisi tengah dipastikan mampu mengumpulkan angka tersebut. Apalagi, jika ditambah partai politik baru yang berpotensi menjadi partai tengah seumpama Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PMB.
Menanggapi gagasan koalisi tengah, Ketua Dewan Integritas Bangsa (DIB) KH Shalahudin Wahid menyambutnya positif. “Bagus itu, sangat positif,” cetusnya. Pasalnya, hampir secara bersamaan DIB juga menggelar konvensi capres independen sebagai antitesa atas proses rekrutmen kepemimpinan oleh partai politik yang cenderung kamuflase.
Untuk itu, DIB bakal menggelar konvensi di sejumlah wilayah di Indonesia demi memberikan tradisi keterbukaan, mendidik publik, serta jaminan mutu dalam rekrutmen kepemimpinan nasional.
Meski demikian, DIB tak alergi dengan partai politik. Hingga saat ini terdapat sejumlah partai politik yang telah merapat ke DIB. “Kita pasti lewat partai politik. Saat ini ada beberapa partai politik yang sudah merapat,” katanya enggan menyebut partai politik apa saja yang merapat.
Menurut Gus Sholah, pihaknya cukup terbuka untuk melakukan sinergi dengan koalisi tengah dalam mencari kepemimpinan nasional. “Saya kira, DIB dengan koalisi tengah bisa bekerja sama,” tegasnya. Syaratnya, koalisi tengah tak menjadi kartel politik, melainkan pendorong perubahan pada Pemilu 2009.
Sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai gagasan koalisi tengah terlalu dini dimunculkan. Hasil pemilu legislatif menjadi pijakan untuk membentuk sebuah koalisi.
“Terlalu pagi bicara koalisi tengah, meski sah-sah saja dalam konteks komunikasi politik,” tegasnya. Irgan pun mengingatkan kegagalan poros tengah harus menjadi pelajaran berharga atas rencana pembentukan koalisi tengah ini.
Irgan tidak sepakat, jika koalisi tengah hanya bertujuan untuk anti-SBY maupun anti-Mega. Menurut dia, jika pun koalisi terwujud, harus ada konsepsi dan platform yang jelas. “Jangan hanya karena anti-Mega dan anti-SBY, koalisi tengah nantinya malah akan terjebak,” ingatnya.
Gagasan koalisi tengah tentunya harus berpijak pada konsepsi perubahan atas pembangunan Indonesia lima tahun pasca Pemilu 2009. Meski, penawaran figur baru dan menambah pilihan capres bagi publik juga bukanlah langkah yang salah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar