SUDAH lama berselang, seorang teman baik saya, yang biasa bicara macam-macam bagai seorang teman, suatu hari berkata, "Kalau orang respek pada Anda, itu jelas. Tapi, kalau orang suka pada Anda, itu belum tentu!" Jawab saya, "Ya, saya tahu, tidak semua orang suka pada saya."
Diagnosis yang dia ucapkan secara jujur dalam suasana yang kurang bersahabat itu terasa menusuk perasaan. Sehingga, saya perlu memikirkannya berhari-hari. Pertama, haruskah saya mengubah perilaku sehari-hari? Tetapi, nanti dulu, yang harus berubah itu saya atau mereka yang tidak suka? Masih banyak lagi pertanyaan yang timbul. Tetapi, pertanyaan yang paling penting akhirnya keluar. Yakni, lebih baik mana, direspeki atau disukai orang kalau hanya satu yang boleh dipilih?
Orang bisa suka begitu saja. Tanpa alasan rumit, yang disukai tidak perlu bekerja apa-apa. Seperti boneka dan bayi, tergeletak saja, sudah banyak yang suka. Paling-paling, lucu, cantik, ganteng, dan mbanyol atau cukup nyanyi yang merdu, banyak yang suka. Cukup kepemilikan dan kemampuan yang bersifat primordial.
Tetapi, respek berbeda. Orang baru bisa respek kepada orang lain karena ada suatu prestasi, suatu kemampuan yang ditunjukkan.
Suka dan tidak suka hanya emosi yang berlangsung tidak terlalu lama dan mudah berubah. Sedangkan respek yang muncul karena prestasi akan lebih permanen.
Akhirnya, saya lebih memilih direspeki orang daripada disukai. Diagnosis teman yang dulu saya anggap berbau merendahkan itu kini saya sadari sebagai pujian. Dalam hati, ada rasa berterima kasih karena telah bisa menganalisisnya dengan lebih baik.
***
Masa berjalan terus. Pola pikir telah berkembang. Maka, analisis yang terkait dengan itu berkembang pula. Ternyata, banyak sekali orang, baik pejabat maupun bukan, tidak bisa membedakan masalah publik, seperti fungsi menjabat, keilmuan, dan kepentingan orang banyak, dengan persoalan personal, seperti perkawinan, upaya mendesain rumah, cara berpakaian, dan kehidupan beragama.
Masalah yang bersifat publik membutuhkan analisis dan pengujian rasional. Sedangkan kebanyakan masalah personal tidak perlu dan tidak bisa dianalisis atau diuji rasional seperti itu. Tapi, kalau bisa dilakukan, hasilnya tentu lebih baik.
Itulah yang terjadi pada teman saya tersebut. Waktu kami berbicara tentang keilmuan, suatu masalah publik, timbul asupan-asupan emosional yang seharusnya tidak terjadi. Dalam ilmu, yang dibicarakan bukan suka dan tidak suka, melainkan valid dan tidak valid, bukti (evidence) dan alat ukur.
Mencampuradukkan pola pikir rasional dan emosional untuk mencari kebenaran ilmiah atau masalah publik bakal menelurkan suka dan tidak suka dan bentrok emosional antarstaf.
Kalau kebiasaan seperti itu membudaya dan berada di semua sektor kegiatan publik, entah kantor pemerintah, sekolah, universitas, maupun DPR, runyam akan terjadi di mana-mana.
Karena itu, kalau kita ingin memilih pejabat dan pemimpin, bahkan presiden, jangan pilih yang Anda suka, melainkan yang Anda respek, yang prestasi dan kemampuannya Anda ketahui. Alasannya bukan dia cantik, ganteng, dan pintar mbanyol atau nyanyi.
Riwayat prestasi calon pemimpin harus diketahui oleh umum. Kalau tak punya prestasi dasar sebagai pemimpin, seharusnya calon itu tidak ikut nominasi. Pertimbangan berikutnya adalah program yang dijalankan kalau dia menjabat. Debat publik antarcalon pemimpin akan memberikan gambaran pola pikir yang dipakai dalam menyelesaikan masalah yang diajukan.
Jika semua cara itu ditempuh, rakyat bakal memilih dengan lebih mudah, siapa yang berkemampuan lebih di antara mereka, tidak membeli kucing dalam karung. Tampaknya, kita saat ini menuju ke sana walaupun masih setengah hati.
***
Kalau sekarang banyak pejabat yang hanya bermodal cantik, pintar mbanyol, atau berbaju penuh embel-embel mencolok, itu bukan salah mereka. Mereka dipilih. Akarnya ada di si pemilih. Kemampuan rakyat untuk memilih hanya sampai di situ. Karena itu, jika kita ingin lebih baik, lebih maju untuk hari yang akan datang, perhatian tidak ditujukan kepada yang menjabat sekarang, melainkan rakyat, si pemilih. Seberapa jauh pengertian bangsa ini akan perlunya pemimpin yang berkemampuan dan berpotensi untuk berprestasi.
Itu tujuan pendidikan politik. Pendidikan membedakan kepentingan umum dan personal/kelompok, meletakkan pola pikir emosional dan rasional di tempat yang sesuai. Kalau pendidikan politik berhasil, pemimpin di hari yang akan datang adalah yang berkemampuan dan berpotesi mendulang prestasi. Negara digarap berdasar sistem yang teruji, dengan perencanaan riil, oleh orang yang berkemampuan. (*)
Oleh: Djohansjah Marzoeki, guru besar (LB) Unair.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar