KAIRO. Israel kembali melontarkan persyaratan bagi terwujudnya negara Palestina merdeka. Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, menyatakan negara-negara Arab harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi sebelum terciptanya negara Palestina merdeka.
Pekan lalu, dalam pidato mengenai kebijakan politik luar negeri Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel mendukung berdirinya negara Palestina. Namun dengan syarat, Palestina tak memiliki militer dan tak mengusai perbatasan dan wilayah udara mereka.
Dalam konferensi pers di Kairo, Ahad (21/6), Barak menyatakan mesti ada langkah intensif pada pekan-pekan mendatang untuk menggelar pembicaraan damai Palestina-Israel. Namun banyak hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum solusi dua negara menjadi sebuah kenyataan.
''Lebih banyak langkah harus diambil untuk mewujudkan situasi yang memungkinkan terjadinya pembicaraan damai Palestina dan Israel dan solusi dua negara. Termasuk penghormatan terhadap Israel sebagai negara bagi Yahudi,'' kata Barak usai bertemu Presiden Mesir, Hosni Mubarak.
Seorang pejabat Israel mengungkapkan kunjungan Barak ke Mesir merupakan tindak lanjut pidato Netanyahu pekan lalu.''Netanyahu telah secara jelas menyatakan tujuan akhir dari proses ini di mana Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan secara damai,'' kata Barak.
Para pemimpin Palestina sendiri telah menolak pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi. Sebab, pengakuan ini diyakini akan melemahkan posisi 20 persen warga Arab yang kini menjadi warga Israel. Hal lebih penting, adalah pengakuan ini akan menyulitkan kembalinya pengungsi Palestina.
Mubarak menegaskan bahwa desakan agar Israel diakui sebagai negara Yahudi merupakan langkah yang justru akan menghambat proses damai Palestina dan Israel.''Desakan untuk mengakui Isreael sebagai negara Yahudi menutup kemungkinan terwujudnya perdamaian,'' katanya seperti dikutip Al Jazeera.
Secara terpisah, Arab News, Senin (22/6) memberitakan bahwa Israel mengalokasikan 250 juta dolar AS untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat untuk kurun waktu dua tahun. Ini menunjukkan bahwa Israel akan tetap pada rencana untuk mengembangkan permukiman.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Al Maliki, menyatakan permukiman ini merupakan hambatan utama bagi pembicaraan damai antara Palestina dan Israel. ''Setiap orang tahu permukiman merupakan hambatan utama namun Israel berupaya mengubah fakta di lapangan,'' katanya menegaskan. (fer/ahi)
By: Republika Newsroom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar