Polres akan lanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengembalian 40 motor DPRD

Sukoharjo (Espos). Penyidikan kasus dugaan korupsi pengembalian 40 unit sepeda motor anggota DPRD Sukoharjo periode 1999 – 2004 yang sempat terhenti beberapa waktu, kembali dilanjutkan.

Polres Sukoharjo menyatakan sikap untuk terus menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati dan Sekda lama Pemkab Sukoharjo tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Suharyono melalui Kasat Reskrim AKP Sukiyono, bahwa pihaknya saat ini siap melanjutkan lagi proses penyidikan kasus tersebut.

“Kasus masih jalan, kemarin sempat berhenti karena melengkapi berkas. Saat ini masih proses P19. memang beberapa kali bolak balik Polres Kejaksaan, namun kami komitmen untuk menuntaskan kasus ini,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.

Seluruh Tahap Pilkada Rawan Kecurangan

SUKOHARJO. Kerawanan Pilkada dapat terjadi sejak tahap pengadaan logistik, tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga tahapan penetapan hasil Pilkada.

“Sebenarnya tahapan penetapan daftar pemilih juga rawan pelanggaran. Namun potensi kerawanan tahapan ini tidak terjadi karena pascapenetapan DPT tidak muncul gejolak,” ujar Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono dalam acara Forum Rembug Parpol di Wisma Boga, Selasa (23/3).

Karena itu, Kapolres menegaskan dalam Pilkada mendatang pihaknya akan menerjunkan dua pertiga kekuatan personel yang ada. Saat ini, total personel yang dimiliki Polres Sukoharjo mencapai 860 orang dan jumlah tersebut dianggap masih terlalu minim.

Komisi IV DPRD Sukoharjo sidak persiapan UN

Sukoharjo (Espos). Komisi IV DPRD Sukoharjo menggelar sidak persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) di sejumlah SMA di kabupaten setempat, sabtu (20/3).

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin mengakui persiapan UN sudah cukup baik. Kendati begitu, dia berharap sistem konsentrasi pengawasan UN harus lebih ketat lagi jangan sampai ada kebocoran soal.

“Kami berharap pengawas harus lebih tegas dan teliti lagi, misalnya dalam mengecek HP siswa maupun kemungkinan adanya contekan, jangan sampai ada kebocoran soal seperti yang terjadi di tahun sebelumya,” ujarnya.

Giyarto Tolak Panggilan Sidang

SUKOHARJO. Konflik internal yang terjadi di tubuh DPD Partai Golkar Sukoharjo sudah mulai merambah ke ranah hukum. Selasa (23/3) kemarin, Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo mulai menyidangkan kasus tersebut, namun pihak tergugat, yakni Ketua DPD Partai Golkar Sukoharjo, Giyarto mangkir dari persidangan.

Namun Giyarto memiliki dalih yang tegas. Surat pemanggilan kepada Ketua DPD Golkar Sukoharjo itu tidak disertai izin dari Gubernur Jawa Tengah, karena itu dirinya sengaja tidak menghadiri sidang.

”Seharusnya dalam surat itu ada tanda tangan resmi juga dari Gubernur Jawa Tengah, baru saya mau datang. Karena jika tidak, itu menyalahi aturan,” kata Giyarto, Selasa (23/3).

Jihad Versus Terorisme Negara

Sebagai warga negara Indonesia, saya sungguh tidak paham strategi apa yang sedang dibangun pemerintah dengan Densus 88 yang begitu gencar dan bangga telah melakukan penumpasan terhadap apa yang mereka sebut teroris. Kita bisa bertanya kepada negeri-negeri yang sekarang tengah berkonflik. Tiada satu pun kata tentang teroris yang tidak melibatkan Amerika Serikat (AS) dalam konflik mereka. Artinya, selalu ada peran Amerika Serikat di sana. Yang menjadi pertanyaan, apakah keberadaan negara super power itu hanya sekadar menjadi wasit, atau dewa penyelamat konflik itu?

Karena sebuah kenaifan, jika hanya demi alasan kemanusiaan tiba-tiba Amerika Serikat berada di negara konflik. Justru imperialismelah yang sesungguhnya menonjol di sana. Ketika mengumumkan pendudukan Afghanistan, Presiden George W Bush menyebut Afghanistan sebagai negara yang mensponsori pelanggaran hukum dan pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa. Maka pantas bagi mereka balasan yang setimpal dan predikat bagi negara perusuh Afghanistan adalah teroris. Dan selama pendudukan Amerika berlangsung, sudah banyak orang-orang tak berdosa dan anak-anak yang terbunuh. Maka menjadi sebuah kewajaran jika demonstran di Indonesia seperti Hizbut Tahrir, Kisdi (Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam) dan sejumlah Ormas Islam lain menyebut Pemerintah Amerika Serikat sebagai The Real Teroris. Dan secara fakta setiap penyebutan nama terorisme selalu tidak bisa dipisahkan dengan penyebutan jihad dan kelompok Islam. Meski sesungguhnya perilaku teroris bisa diperankan oleh siapa saja, tanpa memandang agama dan kebangsaan.

Calon Boneka Pilkada Solo

Hanya berselang tiga puluh menit sebelum batas waktu yang ditetapkan, pada Senin, 8 Maret 2010 pukul 23.30 WIB, Koalisi Peduli Solo (KPS) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta sekaligus mendaftarkan Pifik Muchtar (PDP) dan Swatinawati (PDS) sebagai calon Walikota/Wakil Walikota Surakarta. Praktis ada tiga pasangan calon yang menunggu proses verifikasi hingga 3 April, yaitu Jokowi-Rudy (Jo-Dy), Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi (Wi-Di), dan Pifik Muchtar-Swatinawati (Fi-Na). Isu yang dilontarkan terkait pengusungan Fi-Na ialah penyelamatan demokrasi di Kota Solo. Penyelamatan demokrasi berarti mengawal Pilkada supaya terlaksana tepat pada waktunya dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pasangan calon tunggal.

Pascapendaftaran Fi-Na, muncul gugatan tentang keabsahan dukungan pencalonannya. Sekretaris Partai Buruh menggugat dukungan yang diberikan oleh ketuanya sendiri. Keabsahan dukungan Partai Barnas dipertanyakan dan Pifik Muchtar dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh rekan-rekan separtainya. Menarik karena permasalahan internal ketiga partai politik tersebut di atas mendapat sentuhan politis dari Koalisi Partai Politik Surakarta (KPPS). KPPS sendiri merupakan koalisi Parpol pendukung pasangan Wi-Di, yang kini telah ditinggal oleh separuh lebih dari partai-partai politik yang kemudian boyongan membentuk KPS.

Nikmatnya Menjadi PNS Malas

Secara sekilas membaca berita pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang mangkir saat hari kejepit, seolah-olah masuk pada suatu dikotomi bahwa etos kerja PNS memang sudah sedemikian rendahnya. Sebagaimana diketahui, setidaknya 68 orang PNS Pemkot Solo diketahui tidak masuk kerja tanpa izin pada Senin, 15 Maret lalu (Joglosemar, 18/3).

Sanksi yang akan diterima akibat ketidakdisiplinan PNS tersebut, seolah hanya menjadi macan kertas belaka. Padahal sudah ada perangkat hukum yang mengaturnya, sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Karena itulah PNS dalam bertindak tidak serta-merta dapat melakukan tindakannya tersebut hanya berdasarkan perintah dan loyalitas kepada pimpinan tetapi harus mempertimbangkan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengikat mereka.

Padahal, PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, di mana dalam sikap, tindakan dan perilaku PNS diatur oleh seperangkat ketentuan peraturan dan perundang-undangan. PNS diikat oleh sumpah/janji, peraturan disiplin dan kode etik. Selama ini, PNS divonis sebagai organ birokrasi yang paling tidak produktif, lamban, korup, dan inefisien. Citra pelayanan publik digambarkan dengan prosedur yang memakan waktu lama dan berbiaya mahal. Pelayanan yang mestinya menjadi fokus utama PNS dalam fungsi abdinya sebagai pembantu masyarakat, nyaris tak pernah bisa memberikan kepuasan.

Ribuan kader PKS Soloraya gelar aksi kecam tindakan Israel pada Palestina

Solo (Espos). Seribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Soloraya, Minggu (21/3), menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan penindasan Israel terhadap Palestina.

Aksi ini dimulai dari Lapangan Kota Barat dan longmarch menuju Bundaran Gladag. Dalam aksi di Bundaran Gladag tersebut, ribuan kader PKS juga mengecam rencana Israel yang akan membangun 1.600 permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.

Dalam longmarch sekitar 4 kilometer itu, para kader dan simpatisan PKS terus menerus meneriakkan dukungan terhadap Palestina untuk melawan Israel. Akibat aksi ini, arus lalu lintas sepanjang ruas Jalan Slamet Riyadi yang dilewati para pengunjuk rasa sempat tersendat. Arus lalu lintas ke arah timur, macet akibat tertutup aksi tersebut.

Pro dan Kontra Kedatangan Barack Obama

Kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke Indonesia, akhirnya ditunda hingga Juni mendatang. Namun, tak urung rencana kedatangannya telah menuai pro dan kontra tersendiri di Tanah Air.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath:
Kebijakan Amerika masih memerangi kaum muslim. FUI menyampaikan agar menolak kedatangan Obama, karena AS negara penjajah, sumber daya kita dihabisi AS. Kedatangan Obama tak membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Tapi untuk SBY mungkin ada, untuk mengokohkan posisinya. Kalau publik minta untuk turun ke jalan kami akan turun.

Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir:
Sangat menolak sekali, karena Obama simbol yang memusuhi Islam. Saya menyerukan kepada umat Islam agar melakukan penolakan kedatangan Obama. Kecuali, Obama memerintahkan menarik seluruh pasukannya yang ada di negara Islam. Kalau tidak, kedatangan dia (Obama) tidak bermanfaat apa pun, melainkan malah tambah memperjelek Indonesia di mata negara Islam lain.

Selamatkan Masjidil Aqsha

Dakwatuna.com. Kami, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) menyaksikan perkembangan yang sangat menyedihkan atas arogansi Zionis Israel terhadap masjid al-Aqsha. Dalam beberapa hari terakhir ini Zionis Israel dengan sengaja secara terus menerus dan semakin berani melakukan penodaan terhadap Masjid Suci Al Aqsha, kiblat pertama umat Islam.

Puncak penodaan itu mereka tunjukkan beberapa hari sebelum peresmian sinagoge Al Kharaab yang terletak tidak jauh dari Masjid Al-Aqsha. Mereka menutup sejumlah sekolah Islam yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Di samping itu mereka juga menyerbu beberapa rumah di sekitarnya dan mengusir jamaah shalat yang sedang beri’tikaf dan menutup semua pintu akses ke Masjid Al-Aqsha.

Menyikapi arogansi tentara Israel tersebut, kaum muslimin di Palestina terutama yang tinggal di wilayah yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsha tidak berpangku tangan. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindakan semena-mena tentara Israel terhadap masjid suci Al-Aqsha. Para pemuda, remaja bahkan orangtua laki-laki maupun perempuan bahu-membahu untuk menghentikan dan memprotes arogansi Zionis Israel. Meski peralawan saudara-saudara kita ini harus ditebus puluhan orang yang dijebloskan ke dalam penjara dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka.