DPR Minta Pemerintah Cegah Kebocoran Proyek Infrastruktur

PK-Sejahtera Online, JAKARTA. Departemen Pekerjaan Umum diminta memasukkan program efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur dalam penyusunan program 100 hari sektor Infrastruktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II). Oleh karena itu harus dikembangkan sistem dan mekanisme audit terhadap spesifikasi teknis proyek-proyek infrastruktur untuk mencegah kebocoran anggaran akibat rendahnya akurasi penilaian kualitas produk konstruksi.

Rendahnya akurasi tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemeliharaan serta rendahnya tingkat ketahanan (durabilitas) produk konstruksi. Berdasarkan yang pernah dilakukan Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), audit terhadap penilaian spesifikasi teknik dan bahan konstruksi, anggaran negara yang bisa dihemat mencapai 30-50 persen.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widana Adia dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Senin (16/11) di gedung DPR RI. Dalam Raker tersebut Djoko didampingi Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak dan jajaran eselon Departemen PU.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, adanya kebocoran anggaran yang cukup besar dalam proyek-proyek infrastruktur banyak disebabkan oleh rendahnya kualifikasi teknis maupun minimnya terobosan inovasi teknologi. Oleh karena itu inovasi teknologi baik menyangkut sistem dan teknik konstruksi maupun produk bahan konstruksi harus dikembangkan dengan mendorong peran Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU.

Menurut Yudi, visi Departemen PU agar pengusaha konstruksi Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri harus didukung oleh Badan Litbang yang kuat. Fungsi pemerintah sebagai pembina profesionalisme jasa konstruksi harus betul-betul dijalankan. Untuk itu Yudi mendorong dilakukan revisi terhadap UU No 18 tentang jasa konstruksi agar tidak terjadi penyimpangan kualitas.

”Pembangunan infrastruktur kian menghadapi tantangan dari waktu ke waktu, yaitu harus cepat, handal, efisien, bermanfaat dan memiliki daya saing yang tinggi, khususnya dalam menghadapi era ekonomi global,” ujar Yudi.

Yudi juga menyoroti minimya anggaran untuk pengembangan dan penelitian sebagai pendukung utama inovasi teknologi di sektor infrastruktur. Seperti dikatakan Djoko Kirmanto, anggaran untuk Badan Litbang secara keseluruhan saat ini hanya sekitar Rp 2 triliun. Jumlah tersebut relatif minim untuk pengembangan teknologi konstruksi ataupun infrastruktur secara keseluruhan.

Dalam Raker tersebut, Djoko mengatakan, salah satu program turunan dari program 100 hari Departemen PU adalah mendorong peningkatan kualitas jasa konstruksi Indonesia agar bisa bersaing dengan para pemain global. ”Minimal agar para pelaku jasa konstruksi Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” tutur Djoko.


Sumber: www.pk-sejahtera.org