INILAH.COM, Jakarta. Pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepertinya menjadi penanda retaknya koalisi SBY-Boediono. Meski diyakini, tidak akan berimplikasi serius, tetap saja jika tak hati-hati mengemas pemilihan Ketua MPR, taruhannya disharmoni koalisi.
Konstalasi pemilihan Ketua MPR jauh lebih dinamis dibandingkan dengan pemilihan Ketua DPR. Karena dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD, desain pemilihan Ketua MPR memang menjadi pasar bebas.
Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka keran bagi anggota DPD untuk maju dalam pemilihan Ketua MPR. Hal ini berbeda dengan kursi Ketua DPR yang secara otomatis diraih pemenang pemilu legislatif.
Jika tak ada aral melintang, pemilihan Ketua MPR akan digelar pada Sabtu (3/10) besok. Sedikitnya tiga nama yang muncul di bursa pemilihan Ketua MPR yakni Taufik Kiemas, Hidayat Nur Wahid, dan Ginandjar Karatasasmita.
Dari tiga nama tersebut figur Taufik cukup dominan. Beberapa partai politik peserta koalisi SBY-Boediono pagi-pagi memberikan dukungan pada Taufik Kiemas. Sebut saja PPP, PKB, Partai Demokrat, termasuk Partai Golkar juga mendukung TK. Golkar merupakan partai di luar peserta koalisi SBY.
Meski demikian, PKS sebagai peserta koalisi SBY, berada di luar barisan pendukung TK. Karena, untuk posisi Ketua MPR, PKS tetap bersikukuh mencalonkan Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai Ketua MPR. Merasa terjepit dalam pencalonan HNW, PKS kini melakukan strategi merangkul kalangan DPD.
“Sebaiknya PD, PKS, PAN, PPP dan PKS bersepakat dengan paket calon yang dikombinasikan dengan unsur calon DPD,†kata politisi PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut dia, langkah ini harus ditempuh karena usai putusan MK membolehkan DPD mencalonkan Ketua MPR, dikhawatirkan ada upaya sapu bersih unsur pimpinan MPR oleh unsur DPR. “Partai-partai koalisi pemerintahan SBY berkewajiban menjaga proporsionalitas pimpinan MPR dari unsur DPR dan DPD, imbuhnya.
Langkah dan sikap PKS ini cukup dimaklumi, karena dalam mengusung jago Ketua MPR, PKS sendirian. Alih-alih mendapat sokongan dari partai koalisi SBY, PKS justru seperti ditinggal oleh partai koalisi SBY tak terkecuali Partai Demokrat.
Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiarto yang juga penasehat kampanye SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 lalu menilai kemungkinan koalisi SBY akan mendukung TK sebagai Ketua MPR. “Koalisi kemungkinan hanya mendukung Taufik jadi Ketua MPR tapi mungkin juga koalisinya permanen, paparnya.
Meski demikian, ia menilai, peluang Hidayat Nur Wahid untuk maju kembali sebagai Ketua MPR masih bepeluang. Menurut dia, jika SBY mengarahkan dukungan pada Hidayat Nur Wahid berarti SBY berorientasi untuk mengamankan koalisi. Jika SBY mau Hidayat, berarti untuk mengamankan koalisi, cetusnya.
Belajar dari pengalaman, sepertinya, SBY akan memilih opsi mendukung TK sebagai Ketua MPR daripada Hidayat Nur Wahid. Kepercayaan politik yang tinggi yang dimiliki SBY saat ini, semakin menyurutkan niat PKS untuk menjagokan Hidayat. Jika demikian, akankah ajang pemilihan Ketua MPR ini koalisi SBY kisruh? Kita lihat saja.
Sumber: inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar