SBY Kecewa Koalisi, Mungkin Rombak Koalisi 1-2 Minggu Lagi

SBY Tanggapi Paripurna Century

Jakarta. Pidato Presiden SBY pada Kamis 4 Maret malam diinterpretasikan beraneka ragam oleh pengamat dan politisi. Di mata Bima Arya Sugiarto, secara tak langsung SBY menunjukkan kekecewaannya terhadap partai koalisi. Ada kemungkinan Presiden akan mengambil langkah merombak partai koalisi dalam 1-2 minggu mendatang.

"Tidak bisa disimpulkan SBY tidak melakukan apa-apa terkait parpol koalisi yang nakal, mungkin 1-2 minggu lagi SBY akan merombak koalisi," kata Ketua DPP PAN ini saat dihubungi detikcom, Jumat (5/3/2010). PAN adalah rekan koalisi PD yang sama-sama memilih opsi A dalam sidang paripurna Century 3 Maret.

Atau bisa jadi tidak akan ada evaluasi struktural, namun akan ada langkah terkait itu. "SBY bisa juga melakukan koordinasi pengaturan koalisi agar lebih efektif. Seperti akan ada sekretariat bersama," tambah Bima.

Hak Angket Tak Berjodoh dengan Pemakzulan Presiden

Yogyakarta. Keputusan DPR untuk memilih opsi C dalam paripurna semakin meningkatkan dorongan pemakzulan. Padahal, antara hak angket dan pemakzulan tak berjodoh.

"Angket itu dari awal nggak cocok dengan sistem presidensil. Angket berujung pada mosi tak percaya untuk ketua parlemen dalam sistem parlementer, bukan pemakzulan bagi presiden," kata mantan ketua MA Bagir Manan.

Hal itu dikatakan Bagir saat ditemui detikcom di Hotel Inna Garuda, Jl Malioboro, Yogyakarta, Jumat (5/3/2010).

Menurut Bagir, konsep pemakzulan banyak diambil dari AS. Presiden AS bisa dimakzulkan karena perbuatan pidana. Namun di Indonesia, kriterianya ditambah lagi yaitu pemakzulan karena perbuatan tercela dan karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden.

Hayono: Partai Koalisi Silahkan Tarik Menterinya

JAKARTA, KOMPAS.com. Kekecewaan terhadap partai koalisi dalam pengambilan keputusan soal kasus Century dirasakan oleh Demokrat. Namun, tentu ada implikasinya.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman menyatakan sikap ksatria harus diikuti dengan sikap ksatria pula. "Mereka kan sudah bersikap ksatria tadi secara politik dan memutuskan dengan cara ksatria, saya berharap mereka menyatakan mundur dari koalisi dan menarik para menterinya itu dengan sikap yang ksatria pula," tuturnya usai rapat paripurna, Rabu (3/3/2010).

Hayono sendiri enggan mengatakan bahwa fenomena hasil paripurna malam ini merupakan kegagalan Demokrat dalam melobi partai koalisinya. Menurutnya, perjuangan masih terus berlanjut setelah paripurna. "Istilahnya, sekarang ini kita hormati keputusannya. Masih banyak lagi kelanjutannya," tandasnya.


Sumber: Kompas.Com

Menakertrans: Hampir 12 Juta Lulusan S1 Menganggur

JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar menyebutkan hingga kini terdapat hampir 12 juta lulusan perguruan tinggi tingkat S1 menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Hal itu disebabkan orientasi pengembangan pendidikan nasional yang tidak sejalan dengan perkembangan ketenagakerjaan Indonesia.

"Hari ini cukup prihatin banyak sekali S1, hampir 12 juta penggangguran dari sarjana S1," katanya di Kantor Kemenakertrans, Kamis, (4/3), sore.

Menurut Muhaimin, saat ini pengembangan pendidikan dan ketenagakerjaan di tanah air tidak berjalan beriringan, tapi masing-masing. Padahal, pengembangan pendidikan seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan dunia ketenagakerjaan.

Prosesi Pendaftaran Dilakukan Meriah Bak Pengantin, Jokowi-Rudy Diarak Menuju KPU

SOLO. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo untuk Pemilu Kepala Daerah 2010, berlangsung meriah. Berbalut nuansa adat Jawa, pasangan itu menggunakan pakaian motif lurik serta ikat kepala hitam, menuju Kantor Sekretariat KPU di kompleks Stadion Manahan. Sementara pendukungnya, dari mitra koalisi ikut menyertai pasangan incumbent itu.

Di kawasan Manahan, mereka disambut tari-tarian serta kesenian reog. Sebelum masuk mendaftarkan diri, bak sepasang pengantin Jawa, terlebih dahulu dilakukan prosesi pasrah tinampi, tepat di depan kantor sekretariat KPU Kota Surakarta. Menggunakan bahasa krama inggil, seorang pambiwara menyerahkan pasangan calon tersebut ke YF Soekasno, untuk didaftarkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya, mereka masuk ke Kantor KPU dan menyerahkan persyaratan pendaftaran yang diterima langsung oleh Ketua KPU, Didik Wahyudiono. Semua berkas persyaratan kemudian langsung dicek kelengkapannya.

SBY Cari Kambing Hitam

JAKARTA. Alih-alih menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti yang diusulkan para inisiator Hak Angket Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru memuji keduanya setinggi langit. Tanpa sungkan SBY malah membela dan balik mengambinghitamkan sejumlah pihak.

Dalam pidato kenegaraan menanggapi hasil sidang paripurna DPR tentang kasus bailout Bank Century di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3) malam, Presiden mengatakan bisa jadi mereka yang melakukan penyimpangan dan kejahatan itu selama ini bersembunyi di balik hiruk pikuk politik Bank Century.

”Terkait dengan kasus Bank Century ini, justru kita harus menindaklanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara. Boleh jadi selama ini mereka berlindung dan bersembunyi di balik hiruk pikuk politik Bank Century,” tandasnya tanpa menyebut orang yang dimaksud.

Jika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut memang terdapat kesalahan dan penyimpangan seperti ditemukan oleh Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Presiden mengatakan, maka harus dipastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan penyimpangan itu. Namun, ia mengingatkan, harus bisa dibedakan antara kesalahan administratif dan pelanggaran hukum sehingga koreksi dan sanksi diberikan secara adil.

Menteri Parpol Mbalelo Akan Dicopot

JAKARTA. Dalam sidang paripurna DPR, Demokrat keok saat voting terbuka, Rabu (3/3) malam. Paripurna DPR memutuskan kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk menyelamatkan Bank Century sebagai kebijakan bermasalah. Pascaparipurna kini, ancaman reshuffle menguat bagi menteri dari parpol mbalelo. Kekalahan atas voting menimbulkan kemarahan kader Partai Demokrat. Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsudin menegaskan kemungkinan adanya reshuffle bagi menteri dari parpol yang mbalelo.

”Kami sangat tidak bersimpati dengan peristiwa politik kemarin. Reshuffle sangat mungkin terjadi bagi mereka yang tidak konsisten,” kata Amir, Kamis (4/3).

Menurut Amir, peristiwa politik soal Pansus Century akan dijadikan pengalaman berharga dalam berpolitik dan berkoalisi. Dengan peristiwa itu, PD akan mengambil hikmah yang besar dan berupaya memperbaiki yang kurang. ”Kami jadi lebih mengenal mana yang konsekuen dengan etika koalisi dan mana yang tidak. Kami beruntung hal ini terjadi baru beberapa bulan koalisi berlangsung,” paparnya.

PDIP Ditagih LPj Dana Bansos Pengurus Lama Tak Merespons

SUKOHARJO. Laporan pertanggungjawaban (LPj) dana bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2009 senilai Rp 396.936.000, sampai kini masih ngendon di DPC PDIP Sukoharjo. Padahal Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Sukoharjo sudah mendesak dan memberikan deadline mengenai penyerahan LPj tersebut.

Desakan oleh DPPKAD tersebut didasarkan pada instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam instruksinya, BPK meminta LPj dana bantuan hibah bantuan keuangan (BHBK) agar segera diserahkan.

Atas desakan dari BPK, maka DPPKAD Sukoharjo mengeluarkan surat bernomor 970/375/II/2010 perihal pengiriman dana Bansos 2008 dan 2009. Surat tersebut diterbitkan 18 Februari 2010 yang ditandatangani Kepala DPPKAD, Agus Santosa dan ditujukan kepada mantan Ketua DPC PDIP, periode 2005-2010, Bambang Riyanto.

DPPKAD menyerahkan surat pelaporan penggunaan dana (SPj) kepada Bambang Riyanto, karena jabatan Ketua DPC PDIP saat itu masih di tangannya. Sehingga, yang berhak melaporkan dan membuat LPj terkait dana Bansos adalah pengurus terdahulu.

Dilema Kebijakan Tentang Rokok

Rokok dan tembakau, mungkin menjadi salah satu objek kebijakan yang paling sering memicu kontroversi. Betapa tidak, hampir setiap kebijakan pemerintah atau pengaturan apa pun yang menyangkut soal rokok atau tembakau, pasti menimbulkan polemik di masyarakat.

Terakhir diberitakan, ribuan petani tembakau Jawa Tengah beberapa hari lalu berunjuk rasa di Jakarta untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Meski saat ini baru mulai dibahas, RPP itu terbukti langsung mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang merasa akan dirugikan.

Sebelumnya, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) dari mereka yang merokok, tak urung juga memancing kontroversi. Berdasar rencana tersebut, keluarga miskin yang salah satu anggota keluarganya merokok terancam tidak mendapatkan JPK Gakin. Menurut Gubernur DKI Jakarta, kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena tingginya jumlah pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok.

Pelanggaran Pilkada

Pada tahun 2010, ada 244 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada. Di antaranya adalah tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota. Rata-rata di antara daerah itu telah memasuki tahap pencalonan.

Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga 19 Februari terdapat 93 daerah yang telah memasuki tahap pendaftaran dan penetapan calon. Meski masih tahap awal, Bawaslu telah banyak menerima laporan pelanggaran dari daerah-daerah, di antaranya praktik pemalsuan dukungan.

Bawaslu menengarai, potensi pelanggaran dalam Pilkada 2010 terbuka lebar. Terutama penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat pemerintahan, berupa penggunaan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas atau rumah jabatan, sampai mobilisasi PNS.