JAKARTA. Dalam sidang paripurna DPR, Demokrat keok saat voting terbuka, Rabu (3/3) malam. Paripurna DPR memutuskan kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk menyelamatkan Bank Century sebagai kebijakan bermasalah. Pascaparipurna kini, ancaman reshuffle menguat bagi menteri dari parpol mbalelo. Kekalahan atas voting menimbulkan kemarahan kader Partai Demokrat. Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsudin menegaskan kemungkinan adanya reshuffle bagi menteri dari parpol yang mbalelo.
”Kami sangat tidak bersimpati dengan peristiwa politik kemarin. Reshuffle sangat mungkin terjadi bagi mereka yang tidak konsisten,” kata Amir, Kamis (4/3).
Menurut Amir, peristiwa politik soal Pansus Century akan dijadikan pengalaman berharga dalam berpolitik dan berkoalisi. Dengan peristiwa itu, PD akan mengambil hikmah yang besar dan berupaya memperbaiki yang kurang. ”Kami jadi lebih mengenal mana yang konsekuen dengan etika koalisi dan mana yang tidak. Kami beruntung hal ini terjadi baru beberapa bulan koalisi berlangsung,” paparnya.
Amir berharap, partainya tidak terperangkap lebih jauh dengan parpol koalisi yang tidak konsisten. ”Mudah-mudahan kami tidak terperangkap lebih lama. Untuk saat ini, kami ingin lebih tenang, tidak ingin terlihat sedang marah,” terangnya.
Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto menyerukan agar Presiden SBY mengevaluasi koalisi pascakeputusan Rapat Paripurna DPR tentang kasus Bank Century. “Kami minta SBY mempertimbangkan untuk menyederhanakan koalisi menjadi koalisi terbatas yang ramping dan loyal terhadap pemerintah,” tegasnya.
Menurut Bima, koalisi yang ramping adalah lebih baik ketimbang koalisi yang gemuk namun tidak loyal dan tidak terkendali. ”Ini demi efektivitas pemerintahan,” katanya.
Pernyataan politisi PAN tersebut, sangat berbeda dengan pernyataan mantan Ketua Umum DPP PAN, Amien Rais. Amien meminta Boediono dan Sri Mulyani, agar mundur. ”Dua tokoh, Bu Sri Mulyani dan Pak Boediono yang ditengarai terlibat sebaiknya mengundurkan diri. Mereka kan sudah tidak dipercaya masyarakat,” kata mantan Ketua MPR Amien Rais.
Amien mengatakan pengunduran diri Sri Mulyani dan Boediono seharusnya tidak perlu menunggu keputusan pengadilan. Yang terpenting sekarang mengundurkan diri dulu. ”Kalau nanti di pengadilan tidak bersalah kan masyarakat akan melihat sendiri. Jadi lucu kalau mengundurkan diri harus menunggu putusan pengadilan,” kata Amien.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak merasa khawatir partainya akan dikeluarkan dari partai-partai koalisi Pemerintah karena dianggap mempunyai sikap yang berbeda terkait kasus Bank Century. ”Saya tidak khawatir sama sekali, karena proses ini murni perbedaan pendapat dalam kasus Bank Century. Saya kira tidak akan mengganggu kebersamaan dalam koalisi,” kata Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/3).
Ia menambahkan, partainya tak gentar dengan adanya ancaman reshuffle terhadap kader PKS yang duduk dijajaran kabinet karena ancaman itu datangnya dari individu-individu yang ingin mencari keuntungan sendiri. Presiden SBY, kata dia, akan lebih arif untuk tetap melanjutkan koalisi yang sudah ada.
Dalam sidang paripurna, PPP memilih opsi C, bersama PDIP, Golkar, PKS, Hanura dan Gerindra. Pilihan PPP tersebut, membuat Demokrat keok. Terkait dengan sikap itu PPP siap menerima konsekuensinya.
”Namanya juga pilihan politik, kita sudah menghitung konsekuensinya. Saya kira PPP tidak terganggu meski menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Kita tetap komitmen dengan koalisi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz. (dtc/ant)
Sumber: Harian Joglosemar Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar