Tragedi Lucu Penggerebekan Pengajian PKS

Suaranews – Mencuatnya kasus isu NII (Negara Islam Indonesia) dan pengusung Ideologi Khilafah, membuat masyarakat phobia dengan berbagai pengajian Islam. Hal inilah yang menjadikan beberapa masyarakat semakin waspadah terhadap orang-orang yang melakukan pengajian Islam.

Namun terdapat peristiwa yang menggelikan terjadi di Mojokerto beberapa waktu lalu. Sebagaimana biasanya, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mewajibkan kadernya untuk membuat pengajian pekanan bergantian dirumah setiap kader, dengan membahas keimanan, dunia islam dan rencana program kerja kegiatan PKS dimasing-masing daerah, kecamatan hingga desa. Hingga harus dicurigai sebagai pengajian NII.

Ketika pengajian sedang masuk tilawah Al Quran (pembacaan Al Quran) beberapa warga langsung berdatangan dengan membawa TNI, Polri dan SatPol PP. Beberapa orang terlihat sedikit emosi ketika berdialog dengan salah satu ustad PKS yang tengah mencoba menenangkan massa dengan sabar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, beberapa Polisi dan TNI mencoba untuk meredahkan ketegangan tersebut.

Disinilah peristiwa yang sedikit membuat kita tersnyum.

Ponpes Al Zaytun Dapat Dana Ratusan Miliar Rupiah dari APBD

REPUBLIKA.CO.ID, DUMAI--Pondok Pesantren Al Zaytun diketahui telah mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis. Dana yang mereka dapatkan mencapai ratusan miliar.

Anggaran senilai Rp103 milar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini sebelumnya dicairkan dengan bertahap ada Rp30 miliar, Rp20 miliar, Rp1 miliar dan 400 juta serta dengan jumlah yang belum terindetifikasi.

Menurut anggota FPKS DPRD Bengkalis, Azmi, pihaknya telah melakukan peninjauan guna penelusuran kesesuaian anggaran yang dialokasikan dan menemukan beberapa kejanggalan fisik.

"Selanjutnya kita akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan tinjauan ulang guna kepentingan hak angket. Kita mengharapkan, nantinya tim panitia hak engket yang dibentuk dapat menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan," katanya.

Anis Matta: NII hanya sebuah "Alat Politik"

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menduga, Negara Islam Indonesia (NII) hanya sebuah alat politik. Ia mengemukakan itu, usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan selatan (Kalsel) di Banjarmasin atau sebelum kembali ke Jakarta, Minggu sore.

Namun Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR-RI itu tak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan, hal tersebut hanya akan memperburuk pemerintah sendiri. Pasalnya isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti Presiden Republik Indonesia, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokan Islam.

"Sebagai contoh selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu," tandasnya.

FPI: Tak Perlu Dirikan Negara Islam Indonesia

Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab menyatakan tidak perlu ada upaya mendirikan negara Islam secara formal di Indonesia.

Berbicara dalam forum diskusi tokoh agama Islam dengan jurnalis Amerika Serikat di kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Rabu, Rizieq menilai secara substansial Indonesia sebenarnya sudah termasuk sebagai "Negara Islam".

"Peraturan Islam sudah banyak dimasukkan dalam peraturan di pemerintahan," katanya.

Surahman Hidayat : Ajaran NII Adalah Perilaku Menyimpang

Salah satu anggota Komisi XI DPR RI KH Surahman Hidayat MA menyatakan, ajaran kelompok Negara Islam indonesia (NII) merupakan prilaku menyimpang. Karena ajarannya dianggap tidak sesuai Aqidah Islam. Bahkan, secara sosial kelompok itu menganggap harta pemberian bukan dari kelompok nya adalah fai (rampasan perang). Termasuk harta pemberian orangtua, baik kekayaan atau pendidikan kepada anak.

Dengan demikian, para orang tua diimbau mengetahui modus gerakan NII dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Sehingga anak-anak mereka tidak terjebak masuk ajaran NII.

”Bagi siapa yang masuk NII, anggotanya harus memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang non NII, termasuk orang tuanya sendiri,” jelas dia kepada Radar, saat reses di kantor DPD PKS Banjar, kemarin.

PKS Dukung Perda Larangan NII

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Hami Wahyunianto, menyatakan dukungannya terhadap gagasan dibentuknya peraturan daerah soal larangan Negara Islam Indonesia (NII).

"Kami sangat mendukung perda-perda yang bisa menjauhkan masyarakat dari keresahan seperti Perda NII. Kalau Pemprov Jatim berencana menggagas perda itu, kami akan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Hami Wahyunianto di sela-sela Rapat Konsolidasi PKS Kabupaten Jember, Rabu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan Pemprov Jatim akan membuat peraturan daerah larangan aktivitas NII, karena gerakan tersebut sangat berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PKS Tepis Tudingan Terkait NII

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan PKS dengan NII. Semua tudingan terhadap PKS menyangkut NII ditegaskan hanya ulah kelompok yang tidak bertanggung jawab.

"Saya kira itu tidak ada kaitannya, PKS justru dalam posisi sekarang ini dicurigai oleh kelompok-kelompok tertentu. Anda lihat sendiri lah musibah yang terjadi belakangan ini, mereka mengkritik PKS dari sisi komitmen Islam, bagaimana akhlaknya, karena PKS menjadi partai Islam yang terbuka," ujar Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Termasuk tudingan eks pendiri PKS Yusuf Supendi yang menyatakan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah anak dari NII juga dibantah. Menurut PKS seharusnya Yusuf Supendi tidak membawa urusan pribadi ke masalah partai.