Jakarta (ANTARA) - Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mengungkap kasus kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai daerah meminta aparat serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusut hal tersebut.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Senin.
Almuzzammil Yusuf (Fraksi PKS) mempertanyakan kenapa seleksi CPNS tidak menggunakan komputerisasi sehingga dapat menghindari KKN maupun suap di lapangannya.
"Apakah seleksi CPNS dapat langsung menggunakan komputerisisasi sehingga menghindari KKN," katanya.
Menurut Almuzzammil, Komisi II DPR harus turun ke lapangan mengawal proses rekrutment CPNS di daerah-daerah. "Saya mendapat informasi di Dapil saya para calon pegawai dimintai uang sebesar Rp120 juta," katanya.
Abdul Wahab Dalimunthe (Fraksi PD) juga menyayangkan penerimaan pegawai CPNS yang cenderung penuh suap bahkan, di daerahnya bisa mencapai Rp 200 juta. Seharusnya, pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan universitas dalam proses rekutment tersebut.
"Jika memungkinkan kita undang universitas-universitas ke Komisi II guna membicarakan proses mekanisme tersebut," katanya.
Abdul Gafar Patappe dari Fraksi PD menilai kasus perkasus penerimaan CPNS cenderung berada di daerah khusus BKD, bahkan kasus suap penerimaan CPNS berkisar Rp100-200 juta.
"Menpan harus mengambil tindakan tegas sehingga kasus suap tidak terjadi lagi," katanya.
Sementara Alexander Litay dari Fraksi PDIP mengatakan, kebijakan reformasi pusat ternyata tidak sampai ke daerah apalagi dikaitkan dengan penerimaan CPNS yang sarat KKN.
"Anggaran reformasi birokrasi selama 11 tahun terakhir mencapai Rp11 triliun, namun timbul pertanyaan apakah kendali pusat ke daerah lemah," katanya.
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, terdapat pokok-pokok strategi kebijakan reformasi dan birokrasi 2010-2014 diantaranya memfokuskan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Selain itu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi asas pelayanan prima yaitu cepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif," katanya.
Program lainnya, yaitu melakukan pemantapan reformasi birokrasi yang menyeluruh dengan cara menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan UU, pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, terus melakukan peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen, diklat, promosi, remunerasi penegakan disiplin serta peningkatan tertib administrasi kepegawaian.
Dia menambahkan, kementerian juga melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektifitas, efisien dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah.
Program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi di pagu Indikatif 2012 sebesar Rp92,640 miliar, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Kementerian PAN dan RB Rp63 miliar, kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PAN sebesar Rp4,2 miliar.
Sumber: Yahoo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar