PKS: Popularitas SBY Turun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Survei awal Juni ini yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merosot jauh. Namun, tanpa survei ini pun, Partai Keadilan Sejahtera telah melihat kemerosotan citra SBY dari sejumlah masalah yang muncul belakangan ini.

Sekalipun tidak merinci masalah yang dimaksudnya, Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengatakan masalah tersebut telah beredar menjadi opini publik dan pembahasan di media. "Kalau kita melihat secara kompeten dan observasi, masalah yang muncul itu bisa dipastikan berdampak negatif pada popularitas Presiden SBY," ujar Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

LSI mempublikasikan survei "Kepuasan Publik atas Kinerja SBY" awal Juni ini. Dari 56,7 persen pada Januari 2011, popularitas SBY turun menjadi 47,2 persen. Menurut LSI, popularitas yang di bawah 50 persen ini pertama kali sejak SBY terpilih kembali pada Pemilu 2009.

PKS Setia Temani Sepanjang Perjalanan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq mengatakan tidak akan melibatkan diri dalam segala aiktivitas yang ingin mendongkel pemerintahan yang sah.

"Apalagi Pak SBY sudah mengatakan bahwa PKS adalah backbone dari koalisi," kata Luthfi dalam rilis yang diterima okezone, Kamis (14/10/2010).

Luthfi menegaskan, kader PKS dilarang untuk ikut-ikutan dengan aksi-aksi yang digalang kelompok manapun yang mengarah pada upaya inskontitusional itu. "Sebagai teman sejalan kita akan setia menemani sepanjang perjalanan menuju tujuan," urai Luthfi.

Terancamnya Takhta SBY

Semenjak era reformasi bergulir, ruang-ruang publik mulai terbuka lebar. Tiap hari nyaris ada gelombang massa yang turun ke jalan. Desakan puncak yang biasa kita dengar adalah, menuntut pertanggungjawaban Sang Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah terjadi.

Tuntutan semacam ini adalah lumrah, mengingat posisi presiden adalah kepala negara sekaligus pimpinan manajerial pemerintahan. Aksi massa pun bergandengan dengan forum-forum dialog, jajak pendapat, maupun debat opini yang disiarkan secara masif oleh media massa. Akhirnya, masyarakat di seluruh antero negeri merespons. Maka jadilah ia sebuah bola liar yang terus menggelinding hingga ke dasar yang paling radikal, yaitu berupa tuntutan: Turunkan Presiden!

Hantaman massa seperti itu dialami oleh semua Presiden Indonesia. Dalam perjalanan reformasi yang telah mencapai satu dasawarsa ini, Gus Dur lah yang paling telak mengalaminya, ia diturunkan di tengah jalan.

Sepanjang SBY bertakhta, sejak terpilih pada 2004 hingga ditahbis di kursi yang sama pada 20 Oktober 2009, radikalisme politik bergerak cukup cepat. Tensi tertinggi terjadi di awal periode sekarang. Sejak gonjang-ganjing kriminalisasi KPK, makelar kasus, skandal Century, Hari Antikorupsi, dan pelarangan buku Membongkar Gurita Cikeas, suara publik berteriak kian dahsyat. Namun, apakah gonjang-ganjing kali ini bakal membuat SBY (di)turun(kan)?

Pemakzulan Seperti Mimpi di Siang Bolong

VIVAnews. Desakan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menginginkan Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century harus sampai pada tujuan pemakzulan, dinilai Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mimpi disiang bolong.

"Soal pemakzulan itu, seperti mimpi disiang bolong saja," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa, 2 Februari 2010.

Menurutnya, Pansus tidak mengarah ke pemakzulan dan pansus tidak memiliki hak untuk memutuskan secara hukum.

Tetapi, pansus hanya memberikan rekomendasi, yang merangkum diantaranya tentang perbaikan UU, upaya penyalahgunaan wewenang, dan rekomendasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Presiden dengan kewenangannya untuk dilakukan perbaikan.

"Pansus tidak bisa bersikap lebih jaiuh dari itu. Tapi, DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat, bila memang ada kejanggalan," ujarnya. Itupun, lanjut Mustafa, semua harus dilakukan uji terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi (MK).