jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 23 Februari 2010

Selagi SBY Diam, Koalisi Jalan Terus

Polhukam
JAKARTA. Usai pembacaan kesimpulan akhir Pansus Angket Century, memang berimbas terhadap hubungan politik antarpartai koalisi pendukung pemerintahan.

Kendati demikian, mitra koalisi yang tidak sejalan dalam menyikapi skandal Century terutama Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan didepak begitu saja oleh Partai Demokrat.

"Memang ada goncangan terhadap koalisi, tapi tidak mudah bagi Partai Demokrat untuk mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi," ungkap pengamat politik dari UI Zulfikar Ghazali kepada okezone, Rabu (24/2/2010).

Menurutnya, dalam masalah ini yang menentukan bukan Partai Demokrat, melaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Selagi SBY diam dan tahan, maka Golkar dan PKS akan tetap dipertahankan," imbuh Zulfikar.

Dia melihat, tidak mudah bagi SBY untuk mendekati PDIP atau Partai Gerindra untuk menggantikan posisi Golkar dan PKS jika kedua partai ini hengkang dari koalisi. "Apa bisa SBY ngomong dengan Megawati? Di PDIP itu Megawati yang menentukan dan sikapnya sampai saat ini sudah jelas," terang dia.

Terlebih, sambung Zulfikar, posisi SBY dalam kasus Century ini aman sehingga tidak perlu membubarkan mitra koalisi yang tidak loyal karena berbeda suara di pansus. Zulfikal mengingatkan, dalam koalisi ada kontrak politik yang sudah disepakati masing-masing partai dan publik pun terkadang tidak tahu pasti apa kesepakatannya itu.

"Jadi bila ada kontrak politik yang sudah berjalan tidak perlu diutak-atik lagi jika komitmen yang melandasinya adalah kepentingan umum. Kan masalah koalisi ini bukan hanya soal pansus aja," ujarnya.

Kata dia, memang kalau hitung-hitungan matematika kekuatan Partai Demokrat di parlemen akan berkurang jika Golkar dan PKS keluar dari koalisi. "Tapi dalam politik itu tidak demikian. Bagi partai politik yang lebih penting adalah suara dukungan dari konstituen, keinginannya seperti apa itu yang harus diperhatikan," papar Zulfikar.

Dia menambahkan, pascapembacaan kesimpulan akhir Pansus Century sebentar lagi masalah koalisi ini akan mereda, sebab masyarakat sudah bosan menontonnya. "Dalam koalisi ini kan ujung-ujungnya mendekati SBY agar kebagian kekuasaan," pungkas dia.

Sekadar diketahui, dalam pandangan akhir yang disampaikan Selasa malam, Partai Golkar menyebut beberapa nama pejabat pemerintah yang dianggap bertanggung jawab dalam pemberian bailout Bank Century.

Dua nama yang paling bertanggung jawab adalah Boediono dan Sri Mulyani atas nama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di samping Sekretaris KSSK, Raden Pardede. Selain dua nama itu, Golkar juga menyebut beberapa pejabat Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

Fraksi Partai Golkar juga mendesak agar nama-nama yang disebutkan tersebut diproses secara hukum oleh KPK karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Sikap yang sama juga ditunjukan PKS. (ram)


Sumber: News.Okezone.Com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar