jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Selasa, 17 Agustus 2010

Tifatul: Tidak Blokir Situs Porno, Berurusan dengan Polisi

Dakwatuna.Com – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa pelayanan jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) yang tidak melakukan pemblokiran terhadap situs porno akan langsung berurusan dengan kepolisian.
“Seluruh ISP wajib melaksanakan ini (pemblokiran). Kalau mereka tidak laksanakan, ya berurusan dengan polisi nanti,” kata Tifatul, usai menjadi Kothib Jumat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, polisi berhak langsung menyidik berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 99, UU nomor 11 tahun 2008 dan UU nomor 44 tahun 2008.

“Berdasarkan UU itu tidak perlu ba bi bu langsung aja dipanggil,”
katanya.

Dia juga mengatakan, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya dapat mengimbau saja, karena bukan aparat penegak hukum.

Tifatul menungkapkan bahwa total ISP yang ada di Indonesia sekitar 200 pelaku.

“Enam terbesar, yakni Telkom, Telkomsel, Indosat IM2, XL Asiata dan Bakrie Telekom yang menguasai hampir 90 persen,” katanya.

Tifatul mengatakan pihaknya saat ini telah mengimbau pemblokiran situs porno dan 80 persen sudah tidak bisa dibuka lagi.

Menurut dia, secara umum publik tidah mudah lagi untuk mengakses situs porno.

“Kalau ada yang bukan porno terblokir ya diklaim aja ke provider, yang lakukan blokir kan provider. Kami hanya minta mereka taati UU yg ada di Indonesia,” demikian Tifatul. (T.J008/S018/P003/ant)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar