SUKOHARJO. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan anggaran daerah 2009 menuai kritikan, lantaran banyak yang tidak sesuai antara perencanaan dengan realisasi. Selain itu, banyaknya dana yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum banyak dirasakan langsung oleh rakyat.
Kritikan tersebut salah satunya dilontarkan oleh Badan Anggaran (Banang) DPRD dalam rapat bersama tim Banang dengan SKPD di DPRD setempat, Jumat (13/8).
Perwakilan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Basuki menjelaskan, berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan laporan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009.
“Tujuan tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum,” ujarnya.
Dikatakan, evaluasi dari Gubernur mencatat masih ada anggaran yang realisasinya di bawah target. Misalnya di Dinas Kesehatan Kota (DKK) di mana retribusi pelayanan kesehatan setelah perubahan Rp 2.269.690.000 hanya terealisasi Rp 1.827.526,00 (80,52 persen).
“Selain DKK, dinas lainnya seperti DPU, Dishubinfokom, Disnaker, DPPKAD, Dispertan dan Disperindag mengalami hal sama, di mana target anggarannya masih di bawah perencanaan,” tandasnya.
Banyak Kekurangan
Terkait dengan hasil pelaporan evaluasi tersebut, tim Banang melontarkan sorotan dan kritikannya. Anggota tim Banang, Suryanto mengatakan, masih banyak kekurangan dan evaluasi atas pencapaian yang dinilai masih kurang.
Suryanto mengkritik masih banyaknya SKPD seperti RSUD yang belum bisa memenuhi standar target anggaran belanja daerah. “Program standardisasi pelayanan kesehatan anggaran setelah perubahan Rp 50 juta hanya mampu terealisasi Rp 21 juta (43,20 persen)."
Menurut Suryanto, masih banyak lagi SKPD yang bernasib sama dan itu artinya perencanaan, monitoring evaluasi SKPD yang terkena evaluasi bisa dikatakan masih lemah. “Ini jadi catatan khusus buat ke depan agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Banang lainnya, Sri Joko. Ia mengatakan adanaya alat tulis kantor (ATK) yang tidak optimal sehingga banyak menyisakan anggaran.
“Masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan bisa dilihat dari banyak program yang kurang langsung dirasakan rakyat,” imbuhnya. (mal)
Sumber: Harian Joglosemar Online
PAD di bawah target, tujuh SKPD disorot
Sukoharjo (Espos). Tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) lantaran tidak bisa memenuhi target pendapatan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng No 910/14897/2010 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Sukoharjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009.
Surat yang ditandatangani Bibit Waluyo pada 12 Agustus 2010 tersebut dibahas dalam pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan eksekutif di ruang paripurna, Jumat (13/8). Mengacu kepada keputusan gubernur, disebut bahwa rasio kemandirian Kota Makmur hingga tahun lalu masih sangat rendah atau hanya 10,56%.
Hal itu didasarkan dari PAD yang sangat kecil yaitu hanya Rp 48 miliar di 2009 sementara pendapatan lain mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer itu adalah dana perimbangan dan pinjaman daerah senilai Rp 634 miliar.
Menilik kondisi itu, Gubernur meminta Sukoharjo tetap melakukan upaya peningkatan PAD. Tujuannya agar ketergantungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) semakin rendah terhadap dana transfer dan selanjutnya di masa mendatang PAD bisa dijadikan sumber utama pendapatan.
Lebih lanjut mengenai upaya peningkatan PAD, Gubernur menyarankan tujuh SKPD lebih optimal dalam menghasilkan retribusi. Ketujuh SKPD yang disebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pertanian (Dispertan) dan terakhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Salah seorang anggota Banggar, Suryanto dalam rapat mengatakan, dari tahun ke tahun evaluasi gubernur selalu menyatakan keprihatinan mengenai PAD. “Apabila saya mencermati evaluasi gubernur dari tahun ke tahun, yang diprihatinkan pasti soal PAD. Selalu kita ini (Sukoharjo-red) dianggap terlalu bergantung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Khusus untuk tahun ini, Suryanto menambahkan, evaluasi gubernur menunjukkan peningkatan. “Sekarang ini sudah tidak ada kata prihatin. Baguslah. Namun Gubernur tetap menghendaki upaya meningkatkan PAD dilaksanakan sehingga ketergantungan Sukoharjo kepada pemerintah pusat bisa berkurang,” ujarnya.
Anggota Banggar lain, Sri Joko mengingatkan agar SKPD dalam mengelola anggaran lebih baik dan terencana. “Selain PAD, saya berharap kegiatan belanja juga diperhatikan. Artinya, SKPD dalam menggunakan anggaran juga lebih terencana. Janganlah terlalu banyak dana yang digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) yang sifatnya pemborosan sementara pendapatan yang masuk minim,” ujarnya.
Sumber: Solopos Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar