SUKOHARJO. Menjelang hari H Pilkada Sukoharjo 3 Juni mendatang, Panwas menyatakan siap selama 24 jam penuh untuk menerima segala bentuk pengaduan terkait kecurangan-kecurangan Pilkada.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Panwas Kabupaten Sukoharjo, Sukardi usai menggelar rapat koordinasi bersama anggota Panwascam yang tersebar di 12 kecamatan, Sabtu (29/5).
“Kita siap selama 24 jam untuk menerima pengaduan kecurangan terkait Pilkada,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, Panwas kabupaten telah mengumpulkan seluruh Panwascam yang tersebar di 12 kecamatan untuk diberikan sosialisasi, sekaligus mempersiapkan segala sesuatunya menjelang pelaksanaan Pilkada.
Sukardi menegaskan, berakhirnya masa kampanye bukan berarti pekerjaan Panwas berkurang. Justru, memasuki masa tenang yang berlangsung tanggal 1 hingga 2 Juni, merupakan masa yang rawan pelanggaran.
Jenis kerawanan tersebut menurut Sukardi antara lain seperti kampanye terselubung atau kampanye gelap dan praktik-praktik money politics bisa saja terjadi jika tidak ada penjagaan khusus dari Panwas dan elemen masyarakat lainnya.
Ditegaskan Sukardi, jika nanti dalam masa tenang masih terlihat atribut pasangan calon, diharapkan segera dilaporkan ke posko pemantauan di masing-masing kecamatan melalui Panwascam. (mal)
Sumber: Harian Joglosemar Online
Tiga hal jadi prioritas pantauan
Sukoharjo (Espos). Panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) beserta seluruh Panwas kecamatan (Panwascam) menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadapi masa tenang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang jatuh mulai Senin (1/6).
Dalam Rakor yang digelar di kantor Panwaskab setempat, ada tiga hal yang menjadi prioritas perhatian selama masa tenang Pilkada. Ketiga hal tersebut adalah adanya kampanye terselubung yang kemungkinan masih akan dilakukan calon bupati/wakil bupati tertentu, praktik intimidasi dan terakhir money politics.
Ketua Panwascam Tawangsari, Dwijo Sutarmin mengatakan, Panwaskab meminta semua Panwascam mengantisipasi dimulainya masa tenang pada Senin nanti. “Karena masa kampanye segera berakhir, kami diminta mengantisipasi hal-hal yang dinilai melanggar aturan Pilkada selama masa tenang nanti. Ada tiga hal yang diminta Panwaskab menjadi perhatian yaitu kampanye terselubung, intimidasi dan praktik money politics,” ujarnya ketika dijumpai wartawan usai Rakor, Sabtu (29/5).
Terkait tiga hal yang diminta menjadi perhatian utama Panwascam, Tarmin sapaan akrabnya menambahkan, kesemuanya berpotensi terjadi di Sukoharjo. “Kalau sudah menjelang hari H Pilkada, saya kira ketiga hal itu bisa terjadi. Oleh sebab itu mulai saat ini kami akan mulai melakukan pengawasan lebih ketat,” tuturnya.
Sumber: Solopos Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar