JAKARTA, KOMPAS.com. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap, rencana pemboikotan terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010, harus dikaji dan dipertimbangkan dengan masak. Jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak kemudian dikesampingkan."Boikot, hanya akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara langsung dan terbuka," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, Senin (15/3/2010).
FPKS, mengimbau kepada seluruh anggota DPR RI dapat terus terlibat secara pro aktif, kritis dan konstruktif pada tiap komisi, maupun khususnya di Badan Anggaran DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi yang pro rakyat secara transparan.
"Sementara itu, terkait hasil Angket Century yang telah menyebut. Sejumlah nama yang diduga termasuk di dalamnya Sri Mulyani, FPKS telah menyerahkan masalah ini ke ranah hukum. Tentu dalam pengawasan DPR yang intensif," tegas Mustafa.
"Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus skandal Bank Century tidak boleh menegsikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang. Upaya penegakkan hukum, justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional," ungkapnya lagi.
Sumber: Kompas.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar