Jakarta. FPKS meminta agar para anggota DPR di Senayan tidak melakukan boikot pembahasan RAPBNP 2010. Mesti dipertimbangkan masak-masak, apakah boikot itu bisa memberi kesejahteraan bagi rakyat.
"Jangan sampai kepentingan pembangunan dan rakyat banyak dikesampingkan. Lebih jauh boikot akan membuat DPR kehilangan kesempatan untuk mengkritisi rencana anggaran yang diajukan pemerintah secara dini, langsung, dan terbuka," kata Ketua FPKS Mustafa Kamal dalam siaran pers, Minggu (14/3/2010).
FPKS mengimbau agar seluruh anggota dapat terus terlibat secara pro-aktif, kritis dan konstruktif di komisi-komisi masing-masing maupun khususnya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi anggaran yang pro rakyat secara transparan.
Sedang untuk persoalan Menkeu Sri Mulyani terkait hasil angket Century, FPKS menyerahkan masalah ini ke ranah hukum, tentu dalam pengawasan DPR yang intensif.
"Proses hukum yang tengah berjalan dalam pengungkapan kasus Century tidak boleh menegasikan kepentingan rakyat yang lebih luas dan berjangka panjang. Upaya penegakan hukum justru seharusnya memberi pijakan yang kokoh bagi pembangunan nasional kita," tutupnya.
Sumber: DetikCom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar