INILAH.COM, Jakarta. Pansus Hak Angket Bank Century menjadi ujian bagi koalisi SBY-Boediono. Kini ada dua partai politik yang menerapkan koalisi kritis yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.
Koalisi yang dibangun saat Pemilu 2009, sedikitnya terdapat enam partai politik yang terlibat dalam koalisi. Mereka yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Namun dalam praktiknya, beberapa partai politik bersikap kritis terhadap pemerintahan, khususnya dalam kasus Century.
Sedikitnya dua partai politik peserta koalisi SBY-Boediono yang menerapkan koalisi kritis pada pemerintahan SBY yaitu Partai Golkar dan PKS. Indikasinya dapat dilihat di Pansus Hak Angket Bank Century yang kini tengah bergulir di parlemen. Dua partai itu dicatat oleh publik memberikan kontribusi berarti dalam perjalanan pansus.
Indikator yang mudah dilihat, kedua partai itu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tergolong kritis kepada para saksi terperiksa. Hal itu muncul bertujuan untuk mengungkap skandal Bank Century sebagaimana yang disinyalir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengandung unsur pidana dan menyalahi UU.
Menurut Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal, harus dibedakan konteks koalisi antara di eksekutif dan legislatif. Menurut dia, logika koalisi baik di eksekutif dan legislatif memiliki perbedaan. Jika koalisi di eksekutif berwujud sebagai pembantu presiden. Sedangkan di DPR memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan ke eksekutif.
"Apalagi di tingkat pengawasan, untuk mewujudkan good governance dan clean governance butuh pengawasan kuat. Nah yang terjadi saat ini (koalisi SBY-Boediono) tidak ada yang luar biasa," tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Partai Golkar memiliki pandangan tersendiri yang diyakini benar dalam rangka perbaikan kondisi negara.
"Dalam kasus Century kita tetap berkonsentrasi menyelidikinya, namun karena ada nuansa dan penekanan-penekanan tertentu, kami pun memiliki pandangan tersendiri yang kita yakini kebenarannya," jelas Priyo.
Pemandangan ini justru kontras dengan partai koalisi lainnya di pemerintahan SBY-Boediono, sebut saja PKB, PAN, dan PPP. Jika pada awalnya, partai politik di DPR memiliki semangat yang sama untuk mengungkap kasus Bank Century, namun sejak Presiden SBY berencana melakukan evaluasi koalisi dan kabinet, perubahan mencolok muncul di tiga partai tersebut.
Seperti langkah PKB yang langsung menarik dua anggota pansus Century yaitu Marwan Ja’far dan Anna Mu’awanah. Di PPP meski tak seekstrim PKB, pertanyaan yang diajukan kepada saksi terperiksa, tak lagi menggigit sebelum munculnya rencana evaluasi koalisi dan kabinet oleh Presiden SBY.
"Apa yang dilakukan PKB dengan menarik dua kadernya di pansus menunjukkan sikap kepanikan. Dan ini cara kampungan dalam memberikan dukungan ke pemerintah," cetus sumber internal pengurus DPP PKB kepada INILAH.COM.
Sikap Partai Golkar dan PKS menjadi perhatian serius oleh internal Partai Golkar sebagai penyokong utama pemerintahan SBY-Boediono. Menurut sumber di internal Partai Demokart, sebaiknya Partai Golkar tidak bermain mata dalam koalisi. "Main mata itu maksudnya di satu sisi tetap menginginkan kekuasaan dan jabatan, namun di sisi lain terus menggerogoti pemerintahan yang sedang berjalan," tegas sumber itu.
Kondisi saling tuding dan merasa digerogoti sebenarnya tidak akan akan terjadi, jika seluruh partai politik melihat kasus Bank Century dalam frame yang sama dengan berpijak pada hasil audit investigatif BPK. Karena itu tak bisa dipungkiri, kasus bank Century menjadi perhatian dan mendapat antusiasme luar biasa dari publik.
Apa yang dilakukan Partai Golkar, PKS, termasuk partai di luar koalisi seperti PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, tak lebih sebagai perwujudan penyerapan aspirasi publik. Toh, partai politik itu juga berkeinginan memikat para konstituen dan menunjukkan kiprahnya di hadapan pemilih.
Dari kinerja Pansus Hak Angket Bank Century ini publik bisa melihat mana partai yang bekerja untuk rakyat dan mana yang justru berusaha menutupi kasus yang diduga merugikan uang negara triliuan rupiah itu. [mor]
Sumber: Inilah.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar