“Hanya rakyat yang bisa kalahkan Jokowi”

Solo (Espos). Direktur Policy and Political Consulting Index Survey Solo, Eko Sulistyo menilai proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Solo secara de facto sudah selesai.

Program tahapan dan pembentukan penyelenggara Pilkada sampai pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan dejure dari proses Pilkada.

“Geliat partai politik (Parpol) menjelang Pilkada adem ayem saja, tidak seperti Pilkada 2004 lalu. Hampir semua Parpol menginginkan Jokowi (Joko WIdodo, saat ini menjabat Walikota-red). Dengan demikian Pilkada 2010 secara de facto sudah selesai. Kalau KPU membuat tahapan dan program, pembentukan Panwaslu dan sebagainya itu, de jure-nya saja,” tegas Eko kepada Espos, Minggu (11/10).

Menurut mantan Ketua KPU Solo itu, kunci yang ditunggu partai-partai saat ini adalah Jokowi mau maju lagi atau pecah kongsi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dengan kunci tersebut, sambungnya, para Parpol merasa baru ada celah untuk mengkalkulasi peta dan peluang dukungan serta peluang kekuatan politik Pilkada ke depan.

“Hal itu kan maunya para Parpol itu? Tinggal Jokowi-Rudy (FX Hadi Rudyatmo, Wakil Walikota dan Ketua DPC PDIP Solo-red) maunya bagaimana?” tambahnya.

Selama menjelang lima tahun di bawah pemerintahan Jokowi, terangnya, Solo banyak mengalami perubahan yang bisa dinikmati masyarakat. Kendati masih ada kelemahan dalam pemerintahan Jokowi-Rudy, namun secara umum ada perubahan menjadi lebih baik.

Dari hasil survei yang dilakukan Index Survey Solo, terangnya, 90% Jokowi bakal terpilih kembali menjadi Walikota untuk periode berikutnya, karena Jokowi merupakan figur yang bisa diterima rakyat dan tidak memiliki persoalan serius selama menjalankan roda pemerintahan Solo.

Eko menyatakan, dengan demikian yang bisa mengalahkan Jokowi bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan rakyat Solo.

“Jika terjadi ketidakpuasan yang meluas atas kebijakan Jokowi, saya yakin Jokowi tidak akan terpilih dalam Pilkada,” ujar Eko, menanggapi analisa dari Pengamat Politik UNS Prof Dr Adi Sulistyono.

Lebih lanjut Eko menerangkan, Pilkada berbeda dengan pemilihan presiden (Pilpres), yang menentukan Pilkada itu adalah figur. Menurut dia, SBY itu justru senang kalau Solo dipimpin Jokowi. Buktinya, lanjut Eko, setiap menteri hampir setiap pekan sekali berkunjung ke Solo.

“Kalau dicermati perubahan di Solo ini, tidak terjadi di daerah lain. Laporan kemajuan Kota Solo, pasti sudah sampai ke telinga SBY melalui mereka (para menteri anggota kabinet SBY-red). Banyak inovasi-inovasi di Solo yang masuk pembahasan di kabinet. Info ini saya dengar sendiri dari menteri yang berkunjung ke Solo. Keberhasilan di Solo ini merupakan laboratorium atau pilot project untuk kepentingan pusat,” tandasnya. (trh)