Wonogiri (Espos). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Wonogiri 2010 membutuhkan anggaran senilai Rp 22,15 miliar. Dana tersebut terbagi atas kebutuhan KPU senilai Rp 21 M dan Panwaslu senilai Rp 1,15 M. Dana tersebut diharapkan bisa teranggarkan pada APBD 2010, karena tahapan Pilbup akan dimulai bulan Maret 2010.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris KPU Wonogiri, Sugino dan tiga anggota KPU, Mat Nawir, Suyono dan Joko Wuryanto serta mantan Ketua Panwaslu Wonogiri, Tulus PE, saat ditemui Espos secara terpisah, Selasa (29/9).
“Pergantian Bupati Wonogiri dilakukan 1 November dan anggaran yang diajukan pada APBD 2010 untuk Pilbup senilai Rp 21 miliar,” kata Sugino.
Sugino menjelaskan regulasi belum dibuat, namun anggaran tersebut sudah meliputi kebutuhan pelaksanaan Pilbup seperti logistik ataupun honor panitia. Lebih lanjut Sugino mengatakan sesuai aturan perundang-undangan partai yang memenuhi 15% kursi DPRD Wonogiri hanya dua yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
“Dua partai itu bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri sendiri. Partai yang lain (PKS, PAN, PPP, PD dan Partai Gerindra) harus membentuk koalisi jika ingin mengusung calon sendiri.”
Menurutnya, jika dengan pola partai maka calon hanya tiga pasang, namun karena calon independen sudah bisa ikut maka jumlah pasangan calon akan bertambah.
“Cuma untuk pasangan calon dari jalur independen harus memenuhi syarat 3% dukungan masyarakat dengan pembuktian kopi KTP dan tersebar di 25 kecamatan di Wonogiri. Wonogiri memiliki jumlah penduduk 1 juta, sehingga setiap calon harus memiliki bukti 30.000 kopi KTP warga.”
Mantan Sekretaris Panwaslu Wonogiri ini menyatakan ketentuan UU, daerah dengan penduduk 500.000 ketentuan calon independen harus mampu menunjukkan bukti dukungan 5%, penduduk 500.001 hingga 999.999 orang (4%) dan penduduk 1 juta (3%).
Anggaran Pemkab minim, KPU ketar-ketir
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri ketar-ketir mengingat dana alokasi penyelenggaraan untuk Pilkada dari pemerintah kabupaten minim.
Menurut Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 mendatang tidak sedikit, pasalnya untuk penyelenggaran Pilkada dua kali putaran yakni mencapai Rp 27 miliar. Sementara, untuk penyelenggaraan Pilkada sekali putaran membutuhkan biaya Rp 21 miliar.
“Beban biaya Pilkada tidak ada yang dari pusat, sepenuhnya biaya penyelenggaraan dari Pemerintah daerah,” jelasnya ketika dijumpai wartawan di Gedung Dewan, Senin (5/10).
Dia mengatakan, dari keseluruhan dana tersebut, alokasi pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk penyelenggaran tersebut sekitar Rp 14 miliar. Menurutnya, meskipun total biaya tersebut belum final namun pihaknya telah mengupayakan perampingan tenaga pelaksana Pilkada maupun masa kerja petugas.
“Dari dasar perkiraan dana penyelenggaraan alokasi yang diberikan Pemkab jauh dari yang ditentukan,” jelasnya.
Lebih lanjut Joko menambahkan, untuk mensiasati minimnya dana anggaran tersebut pihaknya akan melakukan efisiensi, misalnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang memiliki masa kerja delapan bulan diefisiensi menjadi enam bulan masa kerja. Untuk panitia pemungutan suara (PPS) sambung dia masa kerja akan dikurangi dari enam bulan menjadi tiga bulan. Dia mengatakan untuk jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang semula ada sembilan anggota dikurangi menjadi tujuh orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar