Klaten (Espos). DPRD Klaten bakal memangkas anggaran penyelenggaraan Pilkada 2010 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Sejumlah anggota DPRD setempat menilai biaya yang diajukan oleh para lembaga penyelenggara Pemilu tersebut cukup besar.
“Kami berharap ada yang bisa dihemat dari ajuan itu. Kalau mengajukan dengan menulis anggaran secara besar nilainya, bisa-bisa saja,” jelas anggota DPRD Klaten asal Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Sri Widada kepada Espos, pekan lalu di Gedung Dewan.
Kendati bisa saja mengajukan alokasi anggaran dengan nominal berapapun, Widada mengungkapkan, baik KPU maupun Panwaslu harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimiliki Pemkab setempat. Pada tahun ini, APBD Klaten berada dalam kondisi defisit Rp 32 miliar, dan terpaksa berutang sekitar Rp 22 miliar untuk menutupnya. Utang tersebut, harus dilunasi dalam jangka pendek.
“Ini berarti pada 2010 masih ada beban untuk melunasi utang dengan nominal tersebut. Sementara dana cadangan Pilkada yang tersedia maksimal hanya Rp 10 miliar. Alokasinya kami cadangkan tiap tahun,” jelas pria yang pada periode sebelumnya menjadi anggota Panitia Anggaran (sekarang Badan Anggaran-red) itu.
Menurut dia, dengan melihat kondisi tersebut, maka, alokasi dana Rp 41 miliar yang diajukan KPU serta Rp 4 miliar dari Panwaslu menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi. Dia menyatakan, di pembahasan anggaran nantinya ada kemungkinan pemangkasan anggaran terkait hal tersebut. Bagaimanapun juga, Dewan akan melihat sejumlah angka-angka yang harus memenuhi rasio anggaran. Lagipula, dia mempertanyakan mengenai besarnya jumlah tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar