Lembaga Survei Kian Bias

Di Balik Kisruh Lembaga Survei (1)

INILAH.COM. Jakarta – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan akreditasi pada lembaga hitung cepat menimbulkan reaksi perlawanan dari berbagai lembaga survei. Padahal ada kekhawatiran KPU dan publik bahwa lembaga hitung cepat dan lembaga survei menjadi 'algojo' penentu opini publik.

Wacana KPU ini ditolak dan ditentang oleh Forum Peneliti Opini Publik (FPOR), gabungan dari peneliti opini publik dari lembaga riset opini publik dan sejumlah peneliti dari universitas di seluruh Indonesia.

Forum ini antara lain beranggotakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), The Indonesian Institute, dan dan Institute Riset & Development Indonesia.

Sebelumnya Forum (FPOR) itu juga mengecam RUU Pemilu yang memuat aturan lembaga survei tidak boleh mengumumkan quick count dalam hitungan jam setelah pemilu digelar, tapi satu hari setelah penghitungan suara oleh KPU. Aturan itu dianggap berlebihan dan membuka peluang terjadinya kecurangan.

Forum itu juga menduga anggota Pansus Penyusunan UU Pemilu tidak mengerti arti quick count. Alasan bahwa saksi-saksi mereka tidak akan gigih lagi setelah mengetahui hasil quick count, dianggap tidak beralasan. Padahal yang harus dijujung tinggi adalah kepentingan publik luas, bukan internal calon atau parpol.

KPU dan masyarakat menilai kredibilitas lembaba-lembaga survei dalam menjalankan fungsinya kian merosot. Sebab sejumlah lembaga survei sudah mengalami disfungsionalisasi dari lembaga yang obyektif, akuntabel, transparan dan kredibel, bergeser menjadi lembaga komersial, berperan ganda dan tak bisa dipercaya.

Publik pun kian meragukan keberadaan sejumlah lembaga survei selama tidak ada perbaikan kualitas lembaga-lembaga survei, meski FPOR itu mengklaim melakukan riset opini publik secara profesional (transparan, akuntabel, ilmiah).

Lembaga survei juga mengaku bekerja berdasarkan kode etik riset opini publik yang berlaku secara universal, yang dirumuskan oleh World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Jika kredibilitas lembaga-lembaga survei jatuh, maka siapa lagi yang masih percaya survei Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, atau Puskaptis?

Kasus survei keempat lembaga dalam konteks Pilkada Provinsi Jatim sudah terbukti membingungkan masyarakat. Banyak media dan publik yang mempertanyakan dan menggugat seiring kecenderungan sosial yang kuat bahwa survei dan jajak pendapat sudah tak layak dipercaya.

Bahwa jika survai-survei LSI Mujani, LSN, LSI Denny, LSN, Indo Barometer dan lainnya tidak lagi kredibel, hanya soal waktu saja lembaga survei akan gulung tikar akibat kehilangan kepercayaan publik dan pasar.

Beberapa solusi agar FPOR tetap kredibel adalah:

Pertama, perbaiki kinerja. Jika FPOR hanya bereaksi menolak tekanan KPU dan publik tanpa solusi yang berarti, maka keberadaan lembaga-lembaga survei tetap menjadi dilema atau bahkan buah simalakama.

Kedua, lembaga-lembaga survei juga tak boleh merangkap sebagai konsultan politik, tim sukses, konsultan iklan, tim kampanye terselubung dan melakukan hidden agenda lainnya yang merugikan kepentingan publik.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejumlah lembaga survei dan lembaga hitung cepat gemar 'merangkap' sejumlah pekerjaan tadi.

"Apa bedanya mereka dengan 'centeng politik'?" kata seorang akademisi muda FISIP UI yang enggan disebut namanya.


http://smsplus.blogspot.com/2008/12/lembaga-survei-kian-bias.html