PBNU: Jika Dikabulkan Bisa Menjadi Pemicu Konflik

Gugatan Kebebasan Beragama

JAKARTA. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai jika gugatan uji materiil dari sekelompok LSM terhadap kebebasan beragama itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka itu bisa menjadi pemicu konflik. Ini ditegaskan Ketua PBNU KH Ahmad Bagja dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta, Senin (1/2).

''Keberadaan peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan. Karena itu permintaan agar undang-undang dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Karena itu, kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi undang-undang itu,'' tegas kiai Bagja.

Lebih lanjut dijelaskan kiai Bagja bahwa tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarki. ''Di satu sisi orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera, di sisi lain masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman,'' paparnya.

Ditegaskan kiai Bagja bahwa UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama. ''Namun itu harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang. Bukan berarti kemudian kebebasan terhadap agama baru,'' tambahnya. Diakui kiai Bagja bahwa tuntutan agar tidak ada pembatasan mengenai jumlah agama yang diakui, justru hal itu yang menjadi pintu masuk bagi penodaan terhadap agama yang telah jelas eksistensinya.

MUI: Tidak ada Kebebasan Mutlak

Gugatan Kebebasan Beragama

JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa tidak ada kebebasan mutlak. Bahwa kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945 adalah kebebasan yang terbatas.

''Yaitu terbatas pada kewajiban menghormati hak orang lain. Jadi, itu bukan berarti kemudian bebas untuk membuat agama baru. Setiap warga negara bebas, sebebas-bebasnya untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya dan ini diatur dalam UUD 1945. Jangan kemudian disalahartikan menjadi kebebasan mutlak untuk membuat agama baru,'' tegas KH Amidhan, Ketua MUI, dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta Senin (1/2).

Menurut kiai Amidhan, MUI juga akan hadir dalam sidang gugatan tersebut di MK. ''Kami akan hadir bersama seluruh ormas Islam lainnya sebagai pihak yang terkait. Kami juga telah menyiapkan dalil-dali atau jawaban atas gugatan mereka. Namun tentunya karena gugatan tertuju pada pemerintah dan DPR, maka tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan DPR juga telah menyiapkan jawaban,'' tegas kiai Amidhan.


Sumber: Republika Newsroom

Angkatan II LUIS Adakan Diklat

SUKOHARJO. Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) mengadakan diklat angkatan ke-2 nya, di gedung Islamic Center Pabelan, Kartasura, Minggu (31/1). Acara tersebut digelar dengan mengusung tema Pemuda Islam di Era Global.

Sejumlah pemuka agama Islam turut dihadirkan dalam diklat tersebut. Antara lain Ustad Aris Munandar dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Jawa Tengah yang mengemukakan tentang Perlunya Persatuan dan Ukhuwah Islam, Ustad Ardiyansyah tentang Makna Jihad dan Joko Trisno Widodo, SH sebagai pemateri tentang Pemahaman Hukum.

Katua Umum LUIS, Edi Lukito alam rilis yang diterima Joglosemar, Minggu (31/1) mengungkapkan diklat tersebut dilaksanakan dengan materi fisik dan ruhiyah.

“Trainenya Ustad salman Al-Farisy, Ustad Edi Lukito, dan Ustad Yusuf Suparno,” jabarnya dalam rilis. Sementara dikemukakannya lebih lanjut, materi yang diberikan dalam diklat tersebut untuk mendalami syariat Islam, qiroah (membaca al quran), tarbiyah (ilmu agama islam). Dan materi fisiknya meliputi lari, lompat, dan loncat.

Bus di Terminal Sukoharjo Menyusut

SUKOHARJO. Ketergantungan masyarakat terhadap bus sebagai alat tranportasi umum sekarang mulai bergeser. Hal ini menyebabkan jumlah angkutan umun khususnya bus yang masuk di Terminal Sukoharjo mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut dapat terlihat pada bulan Januari ini di mana jumlah bus masuk dan keluar terminal turun hingga mencapai 40 persen.

Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Terminal Sukoharjo, Eko Wahyudi, kepada Joglosemar, Sabtu (30/1) mengatakan, penurunan jumlah bus tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi untuk jenis bus antarkota dalam provinsi (AKDP) saja, tapi juga terjadi hampir semua bus antarkota yang selama ini sering keluar masuk Sub Terminal Sukoharjo. “Tetapi penurunan signifikan dapat dilihat dari jumlah bus kota yang mencapai hingga 40 persen,” jelasnya

Lanjutnya, penurunan tersebut normal mengigat pada selang waktu sehari saja di terminal Sukoharjo ini tercatat ada sekitar 500 bus yang keluar masuk yaitu sebanyak 370 armada yang merupakan bus AKDP dan sisanya hanya 30-40 armada bus AKAP. “Seperti itu memang rata-rata jumlah bus hanya sekitar 415 jumlah bus saja yang masuk,” terang Eko.

Menurutnya, saat ini untuk bus AKDP hanya ada sekitar 60 hingga 70 persen yang masih beroperasi. “Banyak pengusaha yang memilih mengandangkan sebagian armadanya, bahkan beberapa pengusaha juga sudah gulung tikar. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah bus yang tidak lagi beroperasi,” jelasnya

PDIP Sukoharjo Belum Satu Suara Soal Pilkada

SUKOHARJO. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo belum satu sependapat berkaitan dengan sosialisasi bakal calon bupati (Cabup) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo. Perbedaan tersebut terlihat dari keterangan Sekretaris dan Ketua DPC PDIP Sukoharjo, saat dimintai keterangan para wartawan, Jumat (29/1).

Sebelumnya Sekretaris DPC PDIP Dwi Jatmoko menjelaskan, sampai saat ini mereka belum menerima rekomendasi yang pasti oleh DPP. Posisi DPC hingga sekarang masih dalam tahapan dan menunggu hasil rekomendasi DPP. ”Secara resmi rekomendasi Cabup dari PDIP memang belum ada sampai detik ini. Dan kita masih menunggu rekomendasi dari DPP,” ujarnya, Kamis (28/1).

Menurut Dwi, secara internal partai politik (Parpol) sudah melakukan sosialisasi pada kader. ”Selama ini memang benar ada dua Cabup dari PDIP dan itu yang kita sosialisasikan antara Wardoyo Wijaya dan Titik Bambang Riyanto,” jelasnya.

Sementara Bambang Riyanto Ketua DPC PDIP Sukoharjo mengatakan hal berbeda. ”Sampai saat ini rekomendasi dari DPP belum turun sama sekali. Jadi kita tidak berani berspekulasi dalam Cabup nantinya yang di usung PDIP,” terangnya, Jumat (29/1).

Posko Dukungan Calon Independen Mulai Dibentuk

SUKOHARJO, POSKO AJI SAKA. Para pendukung Tri Bintang sedang mengantre untuk mendaftar dan memberikan dukungan di Posko Aji Saka, Jumat (29/1).

Para bakal calon bupati Sukoharjo yang maju melalui jalur independen mulai membangun dukungan dengan cara membuka posko dukungan. Mereka melakukan ini agar target 35.000 dukungan yang ditetapkan KPU untuk menjadi bakal calon independen bisa tercapai.

Hal ini dilakukan oleh salah satu bakal calon independen Tri Bintang Budiharja guru PNS aktif di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Tri Bintang membuka posko dengan nama Aji Saka yang terletak di Jalan KH Samanudin, Jetis, Kecamatan Sukoharjo.

Gimrah Manto, Ketua PTD Aji Saka Cabang Sukoharjo mengatakan, posko yang dibuka mulai Senin (25/1) kemarin sampai Jumat (29/1) sudah menggalang 9.000 dukungan. Dukungan ini datang dari 12 kecamatan yang tersebar di seluruh kabupaten Sukoharjo.

Pemotong Gaji Guru Diburu

SUKOHARJO. Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto memerintahkan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan tim Inspektorat untuk membentuk tim, melacak pelaku pemotongan gaji guru di wilayahnya. Tim itu dibentuk beberapa waktu lalu, setelah Komisi IV DPRD Sukoharjo menemukan bukti pengembalian potongan gaji sebesar Rp 11 juta di SMAN Kartasura.

”Supaya tidak menimbulkan kebiasan di masyarakat, maka harus secepatnya menemukan pelakunya. Pasti akan ada tindakan bagi yang terbukti bersalah,” katanya, Jumat (29/1). Sejauh ini, tim tersebut belum melaporkan hasil investigasi yang mereka lakukan.

Terburu-buru

Bupati sangat berharap, tim tersebut mampu menemukan akar permasalahan dan menemukan person-person yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji guru yang disinyalir terjadi di sejumlah sekolah.

”Adanya kasus ini jangan diklasifikasikan oknumnya dan juga jangan digeneralisasikan,” ujar Bambang Riyanto. Sejauh ini, Bupati sengaja tidak memberikan batasan waktu pada tim tersebut. ”Jangan berburu-buru mengenai hasil, nantinya kita tahu sendiri hasilnya,” ujarnya.

Soal Sikap PKS, Misbakhun Sebut DPR dan Menteri Beda Peran

Jakarta, RMOL. Anggota Pansus Angket Century dari Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Misbakhun menganggap wajar jika kader PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dengan kader yang ada di DPR, khususnya di Pansus Angket Century berbeda pendapat dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

“Menteri tentu akan mengamankan kebijakan pemerintah. Tugas kita (DPR) melakukan pengawasan. Jadi berbeda pandangan sesuai dengan tugas masing-masing. Menteri tidak membela pemerintah, itu aneh. Begitu juga DPR tidak melakukan pengawasan, juga aneh,” kata Muhammad Misbakhun kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 28/1).

Dia menegaskan, sesuai fungsi DPR yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, anggota DPR dari Fraksi PKS tetap berkomitmen untuk membuka selebar-lebarnya substansi permasalahan kasus Bank Century. Sampai saat ini, katanya, sudah mulai jelas ada permasalahan ada aturan yang dilanggar dalam mengambil kebijakan bailout Bank Century.

“Kebenaran harus diungkap, supaya masyarakat tahu apa motivasi bailout. Ini harus disampaikan kepada masyarakat,” ujar inisiator Pansus Angket Century ini.

PKS Pekanbaru Segera Gelar Musda

PK-Sejahtera Online. Jika tidak ada halangan, Insya Allah PKS Pekanbaru akan melaksanakan Musda ke II. Acara yang di laksanakan pada tanggal 26-27 Pebruari 2010 tersebut, akan memilih Ketua Umum DPD PKS Pekanbaru priode 2010-2014. Demikian dikatakan Yusriadi, SE ketua Panitia Pelaksana di ruang kerjanya.

Beliau menambahkan, selain sebagai sarana evaluasi empat tahunan, Musda ini juga akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk kemajuan partai kedepan.

Pembukaan Acara rencananya di gelar di Gedung Juang dengan menghadirkan Menteri Sosial DR. Salim Asegaf, Lc yang akan memberikan taujih kepada ribuan kader PKS. Pagi harinya di Hotel Pangeran, Menteri asal PKS ini, dijadwalkan berdialog dengan tokoh masyarakat Pekanbaru.

Ketika di tanya bagaimana proses Pemilihan Ketua DPD PKS Pekanbaru, Yusriadi menyebutkan, saat ini sudah di lakukan pemilihan internal untuk memilih 16 anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) yang akan memunculkan nama-nama calon ketua DPD PKS Pekanbaru. Diperkirakan, Plt.Ketua DPD PKS Pekanbaru saat ini, Drs. Syamsudin B. masih menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua DPD PKS Pekanbaru periode 2010-2014, ungkap Yusriadi. (PKS Pekan Baru)


Sumber: PK-Sejahtera Online

PKS Mantap, Golkar Ngintip, Yang Lain Nurut Koalisi

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Pansus Angket Century harus membuka dan mengungkap skandal Bank Century selebar-lebarnya.

“Pansus harus belajar dari pengalaman sejarah. Kalau tidak serius, massa akan terkonsolidasi dan ini tidak bisa dianggap remeh. Bagaiamana pun ada semacam ambang batas, kalau massa tidak percaya lagi, jangan main-main arus bawah akan menentang dengan gelombang besar,” kata Direktur Reform Institute Yudhi Latif kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 28/1).

Akan tetapi, Yudhi menilai, saat ini Pansus Angket Century sedang menunjukkan perkembangan yang menarik, menyusul pilihan politik PKS yang akan membuka kasus Century. Sedangkan Partai Golkar, lanjutnya, belum jelas masih membaca dan melihat-lihat momentum, sesuai dengan watak aslinya. Sikap Golkar, katanya, masih lebih baik dari mitra koalisi Partai Demokrat lainnya yang hanya mendengar dan mengikuti arahan mitra koalisi.

“Kalau Golkar dan PKS bisa satu blok dengan PDI Perjuangan, (Partai) Hanura, dan (Partai) Gerindra, saya kira ini akan bertautan dan terkonsolidasi dengan dengan arus,” katanya. [zul]


Sumber: RM Online